Polisi Temukan Aset Mencurigakan dari PNS yang Ditangkap Saat OTT di Kemenhub

Kompas.com - 12/10/2016, 20:25 WIB
Dokumen yang disita oleh polisi di Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10/2016). Akhdi martin pratamaDokumen yang disita oleh polisi di Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menemukan adanya aset yang mencurigakan dari salah satu PNS Kementerian Perhubungan yang dijadikan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT). Aset mencurigakan tersebut dimiliki oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Meizy.

"Nanti kami telusuri, kami sudah menemukan beberapa hasil di beberapa kota, karena tidak sesuai dengan profilnya dia," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (12/10/2016).

Iriawan enggan membeberkan di kota mana aset dari Meizy yang dicurigai tersebut. Ia hanya mengungkapkan pihaknya menemukan adanya dua aset tak bergerak dari Meizy.

Selain menelusuri aset yang dimiliki, polisi juga tengah berkoordinasi dengan pihak bank untuk menelusuri aliran dana senilai Rp 1 miliar di buku tabungan yang disita dari meja kerja Meizy. Sebab dalam buku tabungan tak ada satu pun nama pegawai PNS yang ditetapkan sebagai tersangka.

Iriawan menduga rekening tersebut menjadi penampungan uang hasil dari praktik pungli.

"Ini kan kami temukan ada rekening Rp 1 miliar. Kami akan dalami lagi. Kami akan cek ke bank," kata Iriawan. (Baca: PNS Kemenhub yang Jadi Tersangka OTT Sebut Ada Aliran Dana ke Pimpinannya)

Polisi melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10/2016) sore. Saat ini polisi telah menetapkan tiga PNS Kemenhub sebagai tersangka. Mereka adalah, Endang Sudarmono, Meizy, dan Abdu Rasyid.

Dari tangan mereka polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 130 juta dan uang sebesar Rp 1 miliar yang terbagi dalam beberapa rekening tabungan. Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), dan atau Pasal 11, dan atau Pasal 12 huruf a dan b, dan atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman paling rendah tiga tahun penjara.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Jangan Hanya Lihat Penyebaran Kasus Covid-19, Lihat Juga Angka Kesembuhan

Wagub DKI: Jangan Hanya Lihat Penyebaran Kasus Covid-19, Lihat Juga Angka Kesembuhan

Megapolitan
Bisnis Gelap Lomba Lari Liar, Kucing-Kucingan dengan Polisi hingga Bongkar 'Rahasia Dapur'

Bisnis Gelap Lomba Lari Liar, Kucing-Kucingan dengan Polisi hingga Bongkar "Rahasia Dapur"

Megapolitan
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Kasus Pesta Seks Sejenis di Apartemen

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Kasus Pesta Seks Sejenis di Apartemen

Megapolitan
89 Persen Kelurahan di Depok Zona Merah, Ini Datanya

89 Persen Kelurahan di Depok Zona Merah, Ini Datanya

Megapolitan
Tersisa 22 Persen Tempat Tidur Isolasi dan 19 Persen Tempat Tidur ICU bagi Pasien Covid-19 di Jakarta

Tersisa 22 Persen Tempat Tidur Isolasi dan 19 Persen Tempat Tidur ICU bagi Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Bahaya di Balik Manisnya Bola-bola Boba | Kabur dari Lapas, Cai Changpan Sempat ke Rumahnya

[POPULER JABODETABEK] Bahaya di Balik Manisnya Bola-bola Boba | Kabur dari Lapas, Cai Changpan Sempat ke Rumahnya

Megapolitan
Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Megapolitan
Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Megapolitan
Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Megapolitan
Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Megapolitan
Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Megapolitan
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X