Kapolda Metro: Pungli di Kemenhub karena Perizinan "Online" Dipersulit

Kompas.com - 12/10/2016, 22:33 WIB
Polisi saat memeriksa d9kumen di lantai 12 Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (11/10/2016). Akhdi Martin PratamaPolisi saat memeriksa d9kumen di lantai 12 Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (11/10/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengungkap kasus terkait adanya pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan sejumlah dokumen di Kementerian Perhubungan. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan tiga orang PNS Kemenhub sebagai tersangka.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengungkapkan, seharusnya dalam mengurus perizinan dokumen di Kemenhub bisa dilakukan secara online. Sehingga, para pemohon membayarkan biaya proses perizinan di bank.

"Ini sebetulnya mereka (masyarakat) tinggal ngambil (dokumen) saja (di Kemenhub). Tapi karena lama dan dipersulit, sehingga harus keluar duit," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (12/10/2016).

Iriawan menjelaskan, tarif pungli yang dikenakan oknum Kemenhub kepada para pemohon sesuka hati. Bahkan, kata Iriawan para pemohon terpaksa merogoh koceknya untuk memuluskan proses perizinan. Sebab, jika tidak ada uang pelicin proses pengurusan dokumen akan dipersulit.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Fadil Imran mengungkapkan tarif yang dikenakan oknum Kemenhub berbanding jauh dengan biaya resminya.

Padahal, tarif resmi untuk pengurusan perizinan itu sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2015. Tarif perizinan itu sendiri merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan kepada pemohon.

"Tarifnya bervariasi, tergantung perizinannya. Bisa Rp 200.000-500.000 tergantung PNBP-nya. Kalau misalnya PNBP-nya Rp 100 ribu, mereka ngambil Rp 50.000, sekitar 50 persenan lah," kata Fadil. (Baca: PNS Kemenhub yang Jadi Tersangka OTT Sebut Ada Aliran Dana ke Pimpinannya)

Polisi melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10/2016) sore. Saat ini polisi telah menetapkan tiga PNS Kemenhub sebagai tersangka. Mereka adalah, Endang Sudarmono, Meizy dan Abdu Rasyid.

Dari tangan mereka polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 130 juta dan uang sebesar Rp 1 miliar yang terbagi dalam beberapa rekening tabungan. Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), dan atau Pasal 11, dan atau Pasal 12 huruf a dan b, dan atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman paling rendah tiga tahun penjara.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasudin LH Jaktim Imbau Masyarakat Manfaatkan Bank Sampah

Kasudin LH Jaktim Imbau Masyarakat Manfaatkan Bank Sampah

Megapolitan
RSD Wisma Atlet Rawat 3.339 Pasien Covid-19, Mayoritas Orang Bergejala

RSD Wisma Atlet Rawat 3.339 Pasien Covid-19, Mayoritas Orang Bergejala

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemkot Tangsel Tambah Kerja Sama RS Swasta

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemkot Tangsel Tambah Kerja Sama RS Swasta

Megapolitan
Kebakaran Terjadi di SPBU MT Haryono Pancoran

Kebakaran Terjadi di SPBU MT Haryono Pancoran

Megapolitan
Kegiatan Anies Sepekan Terakhir, Bertemu Kapolda Metro Jaya hingga Hadiri Acara di Hotel Borobudur

Kegiatan Anies Sepekan Terakhir, Bertemu Kapolda Metro Jaya hingga Hadiri Acara di Hotel Borobudur

Megapolitan
Penembakan Mahasiswa Halu Oleo, Vonis Brigadir AM Dijadwal Hari Ini

Penembakan Mahasiswa Halu Oleo, Vonis Brigadir AM Dijadwal Hari Ini

Megapolitan
Jasad Pria Ditemukan di Dekat Rel, Diduga Korban Tertabrak Kereta

Jasad Pria Ditemukan di Dekat Rel, Diduga Korban Tertabrak Kereta

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies Minta Doa Masyarakat Jakarta

Positif Covid-19, Anies Minta Doa Masyarakat Jakarta

Megapolitan
Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Bagaimana Roda Pemerintahan di Jakarta?

Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Bagaimana Roda Pemerintahan di Jakarta?

Megapolitan
Sejumlah Wilayah di Jaksel Padam Listrik, Lampu Merah Pertigaan Kalibata Tidak Berfungsi

Sejumlah Wilayah di Jaksel Padam Listrik, Lampu Merah Pertigaan Kalibata Tidak Berfungsi

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies Mengaku Tanpa Gejala

Positif Covid-19, Anies Mengaku Tanpa Gejala

Megapolitan
Terpapar Covid-19, Anies Tetap Akan Pimpin Rapat Virtual

Terpapar Covid-19, Anies Tetap Akan Pimpin Rapat Virtual

Megapolitan
Anies dan Riza Positif Covid-19, Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Ditutup

Anies dan Riza Positif Covid-19, Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Ditutup

Megapolitan
Jumlah RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta Bertambah, Kini Jadi 21

Jumlah RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta Bertambah, Kini Jadi 21

Megapolitan
Kronologi Anies Tertular Covid-19 dari Wagub DKI

Kronologi Anies Tertular Covid-19 dari Wagub DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X