Kapolda Metro: Pungli di Kemenhub karena Perizinan "Online" Dipersulit

Kompas.com - 12/10/2016, 22:33 WIB
Polisi saat memeriksa d9kumen di lantai 12 Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (11/10/2016). Akhdi Martin PratamaPolisi saat memeriksa d9kumen di lantai 12 Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (11/10/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengungkap kasus terkait adanya pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan sejumlah dokumen di Kementerian Perhubungan. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan tiga orang PNS Kemenhub sebagai tersangka.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengungkapkan, seharusnya dalam mengurus perizinan dokumen di Kemenhub bisa dilakukan secara online. Sehingga, para pemohon membayarkan biaya proses perizinan di bank.

"Ini sebetulnya mereka (masyarakat) tinggal ngambil (dokumen) saja (di Kemenhub). Tapi karena lama dan dipersulit, sehingga harus keluar duit," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (12/10/2016).

Iriawan menjelaskan, tarif pungli yang dikenakan oknum Kemenhub kepada para pemohon sesuka hati. Bahkan, kata Iriawan para pemohon terpaksa merogoh koceknya untuk memuluskan proses perizinan. Sebab, jika tidak ada uang pelicin proses pengurusan dokumen akan dipersulit.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Fadil Imran mengungkapkan tarif yang dikenakan oknum Kemenhub berbanding jauh dengan biaya resminya.

Padahal, tarif resmi untuk pengurusan perizinan itu sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2015. Tarif perizinan itu sendiri merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan kepada pemohon.

"Tarifnya bervariasi, tergantung perizinannya. Bisa Rp 200.000-500.000 tergantung PNBP-nya. Kalau misalnya PNBP-nya Rp 100 ribu, mereka ngambil Rp 50.000, sekitar 50 persenan lah," kata Fadil. (Baca: PNS Kemenhub yang Jadi Tersangka OTT Sebut Ada Aliran Dana ke Pimpinannya)

Polisi melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10/2016) sore. Saat ini polisi telah menetapkan tiga PNS Kemenhub sebagai tersangka. Mereka adalah, Endang Sudarmono, Meizy dan Abdu Rasyid.

Dari tangan mereka polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 130 juta dan uang sebesar Rp 1 miliar yang terbagi dalam beberapa rekening tabungan. Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), dan atau Pasal 11, dan atau Pasal 12 huruf a dan b, dan atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman paling rendah tiga tahun penjara.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Wisatawan Diminta Pulang Usai Jalani Rapid Test di Stasiun Bogor

5 Wisatawan Diminta Pulang Usai Jalani Rapid Test di Stasiun Bogor

Megapolitan
Update 30 Oktober: Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.159, Bertambah 19 Kasus

Update 30 Oktober: Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.159, Bertambah 19 Kasus

Megapolitan
BNPB Minta Depok Segera Isolasi OTG Covid-19 di Lokasi Khusus

BNPB Minta Depok Segera Isolasi OTG Covid-19 di Lokasi Khusus

Megapolitan
KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Pilkada Tangsel: 22 November dan 3 Desember 2020

KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Pilkada Tangsel: 22 November dan 3 Desember 2020

Megapolitan
Libur Panjang, 509.140 kendaraan Tinggalkan Jakarta

Libur Panjang, 509.140 kendaraan Tinggalkan Jakarta

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 30 Oktober: Total 7.116 Kasus di Depok

[UPDATE] Grafik Covid-19 30 Oktober: Total 7.116 Kasus di Depok

Megapolitan
Polemik Lokasi Khusus Isolasi OTG Covid-19 di Depok, Kini BNPB Sebut Wisma Makara UI Boleh Dipakai

Polemik Lokasi Khusus Isolasi OTG Covid-19 di Depok, Kini BNPB Sebut Wisma Makara UI Boleh Dipakai

Megapolitan
Manajemen Terminal Kampung Rambutan Akan Bagikan Masker Kain untuk Penumpang

Manajemen Terminal Kampung Rambutan Akan Bagikan Masker Kain untuk Penumpang

Megapolitan
Peserta yang Lolos CPNS Bisa Mengundurkan Diri, Ini Tahapannya

Peserta yang Lolos CPNS Bisa Mengundurkan Diri, Ini Tahapannya

Megapolitan
Puncak Arus Balik Libur Panjang Diprediksi Terjadi pada Sabtu dan Minggu

Puncak Arus Balik Libur Panjang Diprediksi Terjadi pada Sabtu dan Minggu

Megapolitan
Libur Panjang, Barang Bawaan Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Capai 178.508 Kilogram

Libur Panjang, Barang Bawaan Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Capai 178.508 Kilogram

Megapolitan
Buru Pelaku Begal di Tanjung Priok, Polisi Kumpulkan Rekaman CCTV

Buru Pelaku Begal di Tanjung Priok, Polisi Kumpulkan Rekaman CCTV

Megapolitan
UPDATE 30 Oktober: 166 Pasien Positif Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 30 Oktober: 166 Pasien Positif Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Sesosok Jenazah Mengambang di Sungai Cisadane, Sudah Seminggu Dicari Keluarga

Sesosok Jenazah Mengambang di Sungai Cisadane, Sudah Seminggu Dicari Keluarga

Megapolitan
Tim Suksesnya Diintimidasi Saat Pasang APK, Benyamin Davnie: Serahkan Ke Kepolisian

Tim Suksesnya Diintimidasi Saat Pasang APK, Benyamin Davnie: Serahkan Ke Kepolisian

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X