Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Bantuan untuk Pendidikan Tak Dirasakan Warga Bantargebang"

Kompas.com - 13/10/2016, 13:35 WIB

BEKASI, KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) yang mengaku mewakili warga Bantargebang mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi untuk bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak yang terdampak timbunan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Ketua AMPP, Abdul Somad, mengatakan bahwa ada lima poin tuntutan yang dilayangkan pihaknya kepada pemerintah daerah.

(Baca juga: Ahok: Enggak Ada Cerita Swasta Kelola TPST Bantargebang)

Poin-poin tersebut di antaranya, tuntutan bagi pemerintah daerah untuk membangun gedung sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK dengan standar internasional dan pembebasan seluruh biaya operasional sekolah.

Mereka juga menuntut pemerintah daerah menyediakan sarana angkutan berupa bus sekolah di masing-masing kelurahan, pengadaan program beasiswa untuk siswa berprestasi ke jenjang universitas, dan penyelenggaraan program kejar paket A, B, dan C secara gratis.

"Kami minta pemerintah daerah mendengar keinginan itu. Karena bantuan untuk pendidikan tidak dirasa oleh masyarakat Bantargebang," kata Abdul kepada wartawan pada Kamis (13/10/2016).

Abdul menilai, selama ini lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di tingkat kelurahan hanya fokus di sektor pembangunan di wilayah setempat, seperti pembangunan jalan, masjid, dan posyandu.

Padahal, kata dia, masih banyak anak di sana yang tidak mendapat pendidikan secara layak. 

Bahkan, kata dia, uang kompensasi bau (community development) yang diterima warga sebesar Rp 300.000 per bulan dianggap kurang.

"Itu saja dipotong Rp 100.000 untuk pembangunan infrastruktur di wilayah setempat. Sementara sisa uangnya digunakan untuk keperluan lain seperti membeli air karena kualitas air di sana tidak bagus," kata Abdul.

(Baca juga: Ahok Ingin Bekasi Gunakan TPST Bantargebang Saat DKI Sudah Punya ITF )

Menurut dia, timbunan sampah di TPST Bantargebang memberikan dampak negatif terhadap warga dan lingkungan sekitar, seperti rentan tertularnya penyakit diare, infeksi saluran pernapasan akut (ispa), atau gatal-gatal.

Belum lagi citra Bantargebang yang banyak disebut warga daerah tempat pembuangan sampah.

"Sangat banyak dampak negatif akibat keberadaan tempat sampah. Bahkan sudah 30 tahun dirasakan warga Bantargebang," ujar dia.

Sekaretaris AMPP Agus Hadi Prasetyo menambahkan, dampak timbunan sampah TPST ini dirasakan oleh belasan ribu warga dari tiga kelurahan dalam satu kecamatan.

"Tiga kelurahan itu Ciketing Udik, Sumurbatu dan Cikiwul. Ketiganya masuk dalam Kecamatan Bantargebang," sambung dia.

Berdasarkan catatan yang dia punya, di wilayah setempat terdapat 26 SD, yang 10 SD di antaranya milik swasta.

Selain itu, ada 7 SMP yang lima di antaranya milik swasta, 1 SMA negeri, dan 4 SMK yang tiga di antaranya swasta.

(Baca juga: Suasana di TPST Bantargebang pada Malam Pengambilalihan Sempat Kacau)

Dia pun berharap Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi merealisasikan keinginan mereka. Dengan begitu, anak-anak di Bantargebang mendapat pendidikan secara layak.

"Usulan ini juga sudah kita sampaikan ke DKI Jakarta lewat DPRD Kota Bekasi. Kami berharap semoga bisa terlaksana," ujar Agus. 

(Fitriyandi Al Fajri)

Kompas TV Pemulung di Bantargebang Akan Didaftarkan BPJS

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber


Terkini Lainnya

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com