Membandingkan Rencana Cagub-Cawagub Mengelola Birokrasi di Jakarta

Di file pertama, Anies-Sandiaga menjelaskan program untuk memimpin birokrasi dalam “Pilar 1: Pembangunan Manusia” dengan menyelenggarakan good governance sebagai berikut.

1. Mengelola anggaran dengan lebih transparan, efektif dan efisien agar mencapai penyerapan yang berkualitas.

a) Menggeser fokus dari mencari sumber pendapatan daerah ke pengelolaan belanja anggaran yang berkualitas dan berkeadilan.

b) Membuat daftar prioritas penyerapan anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan.

c) Membuat sistem evaluasi penyerapan dan realisasi anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan.

d) Memantau perbandingan antara belanja rutin vs belanja modal dimana belanja modal harus lebih tinggi daripada belanja rutin.

2. Membangun birokrasi Pemda yang lebih efektif dan berorientasi pelayanan.

a) Membangun budaya birokrasi yang efektif bagi staf pemerintah daerah dengan membangun keteladanan pemimpin, bukan sekedar manager.

b) Membangun sistem rekrutmen berdasarkan sistem merit.

c) Mendorong perumusan kebijakan berbasis temuan dan fakta lapangan (evidence-based).

d) Penyusunan metode pengukuran objektif dalam mengukur integritas pelayanan masyarakat di kantor kelurahan (semacam Indeks/Rating Integritas Pelayanan Kelurahan).

Selain itu, Anies dan Sandiaga ingin menghadirkan kepemimpinan yang menggerakkan, yaitu dengan:

1. Kepemimpinan yang dapat diakses warga secara mudah.

2. Menginspirasi performa birokrasi dengan keteladanan dan pemberdayaan.

3. Membangun ruang keterlibatan mengenai kebijakan publik.

Sementara itu, pada file visi-misi kedua mereka yang lebih ringkas, tata kelola birokrasi yang efektif, meritokrasi, dan berintegritas menjadi salah satu program prioritas Anies dan Sandiaga.

Tata kelola birkorasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Membangun sistem data dan layanan di seluruh sektor tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, mudah diakses, dan dapat diverifikasi oleh warga.

2. Menata sistem pembinaan dan pengembangan karir pegawai dengan menekankan pada peningkatan kapasitas dan profesionalitas pelayanan publik.

3. Membuka ruang kolaborasi penyusunan kebijakan publik dengan lembaga akademik dan organisasi masyarakat sipil.