Kompas.com - 17/10/2016, 15:20 WIB
Salah satu loket di Kementerian Perhubungan yang diberi garis polisi pada Selasa (11/10/2016). Akhdi Martin PratamaSalah satu loket di Kementerian Perhubungan yang diberi garis polisi pada Selasa (11/10/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah memeriksa saksi-saksi dari Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan tersebut terkait operasi tangkat tangan yang dilakukan polisi di Kemenhub.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan hari ini, Senin (17/10/2016) total 8 orang saksi. Mereka terdiri dari enam orang PNS Kemenhub dan dua orang pihak swasta.

"Pejabatnya satu orang hari ini diperiksa atas nama Abdi Sabda. Dia menjabat sebagai Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub," ujar Awi dalam pesan singkatnya, Senin.

Awi menambahkan selain Abdi, ada juga lima orang staff Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub yang diperiksa. Selain itu, dua orang swasta yang diperiksa yakni, Indra dan Lexi dari PT Lintas Utama Anugerah. Mereka diperiksa karena diduga mengetahui adanya praktik pungutan liar di Kemenhub.

Selain itu, pemeriksaan ini untuk menelusuri aliran dana dari tiga tersangka PNS Kemenhub yang tertangkap saat OTT beberapa hari lalu.

"Saksi-saksi ini terkait OTT di lantai dasar dan lantai 12 Kemenhub. Untuk yang di lantai 6 belum ada jadwal pemeriksaan hari ini," ucapnya.

Polisi melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10/2016) sore. Saat ini polisi telah menetapkan tiga PNS Kemenhub sebagai tersangka. Mereka adalah, Endang Sudarmono, Meizy dan Abdu Rasyid.

Dari tangan mereka polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 130 juta dan uang sebesar Rp 1 miliar yang terbagi dalam beberapa rekening tabungan. Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), dan atau Pasal 11, dan atau Pasal 12 huruf a dan b, dan atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman paling rendah tiga tahun penjara.

Kompas TV Pungli Miliaran Rupiah di Kemenhub (Bag 2)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTM Lanjut meski Kasus Covid-19 Ada di 15 Sekolah, Wagub: Jumlah Sekolah di Jakarta 10.429

PTM Lanjut meski Kasus Covid-19 Ada di 15 Sekolah, Wagub: Jumlah Sekolah di Jakarta 10.429

Megapolitan
Dini Hari, Petugas Damkar Depok Berburu Ular Sanca yang Lepas di Permukiman Warga

Dini Hari, Petugas Damkar Depok Berburu Ular Sanca yang Lepas di Permukiman Warga

Megapolitan
Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

Megapolitan
Krisis Air di Jakarta Utara, Wagub DKI: Ini Ibukota, Tidak Boleh Ada Warga yang Kesulitan Air

Krisis Air di Jakarta Utara, Wagub DKI: Ini Ibukota, Tidak Boleh Ada Warga yang Kesulitan Air

Megapolitan
Terobos Lampu Merah Lalu Tabrak Mobil di Pondok Indah, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Terobos Lampu Merah Lalu Tabrak Mobil di Pondok Indah, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Megapolitan
Cegah Praktik Judi saat Street Race Ancol, Polda Metro Jaya Siapkan Doorprize

Cegah Praktik Judi saat Street Race Ancol, Polda Metro Jaya Siapkan Doorprize

Megapolitan
Polsek Matraman Beri Uang untuk Tarik Minat Anak-anak Usia 6-11 Tahun Vaksinasi Covid-19

Polsek Matraman Beri Uang untuk Tarik Minat Anak-anak Usia 6-11 Tahun Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Street Race di Ancol Rencananya Hendak Digelar 2 Kali Dalam Sepekan

Street Race di Ancol Rencananya Hendak Digelar 2 Kali Dalam Sepekan

Megapolitan
Wagub DKI: Vaksinasi Booster di Jakarta Capai 143.020

Wagub DKI: Vaksinasi Booster di Jakarta Capai 143.020

Megapolitan
Animo Street Race Ancol Tinggi, Masih Ada yang Mau Daftar Saat Kapasitas Peserta Penuh

Animo Street Race Ancol Tinggi, Masih Ada yang Mau Daftar Saat Kapasitas Peserta Penuh

Megapolitan
Tarif KRL Akan Naik, YLKI Sebut Masyarakat Setuju asal Ada Peningkatan Pelayanan

Tarif KRL Akan Naik, YLKI Sebut Masyarakat Setuju asal Ada Peningkatan Pelayanan

Megapolitan
Transmisi Lokal Omicron di Jakarta Tembus 153 Kasus, Wagub DKI Minta Warga Hati-hati

Transmisi Lokal Omicron di Jakarta Tembus 153 Kasus, Wagub DKI Minta Warga Hati-hati

Megapolitan
Bertambah Lagi, Kasus Covid-19 Selama PTM di Jakarta Ditemukan di 15 Sekolah

Bertambah Lagi, Kasus Covid-19 Selama PTM di Jakarta Ditemukan di 15 Sekolah

Megapolitan
Pedagang Belum Mengetahui Rencana Revitalisasi di Pasar Induk Kramatjati

Pedagang Belum Mengetahui Rencana Revitalisasi di Pasar Induk Kramatjati

Megapolitan
Setelah Ancol, Street Race Rencananya Digelar di Serpong Tangsel

Setelah Ancol, Street Race Rencananya Digelar di Serpong Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.