Kemenkumham Luncurkan Tiga Layanan Mudah Pembuatan Paspor  - Kompas.com

Kemenkumham Luncurkan Tiga Layanan Mudah Pembuatan Paspor 

Kompas.com - 17/10/2016, 19:04 WIB
KOMPAS.com/SRI LESTARI Menkumham Yasonna Laoly bersama Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie saat konferensi pers acara Pertemuan Dirjen Imigrasi se-ASEAN di Kuta, Rabu (21/9/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan tiga layanan yang memudahkan pembuatan paspor.

Ketiga layanan itu adalah Early Morning Passport Service, Sunset Passport Service, dan Emergency Passport Service.

Peluncuran ketiga layanan ini merupakan bagian dari Gerakan Serentak Empati Layanan Publik Layanan Paspor Seluruh Indonesia.

Peluncuran layanan ini juga merupakan bagian dari peluncuran Inovasi Pelayanan Publik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2016).

"Layanan ini merupakan salah satu program utama Nawacita, reformasi hukum dan pelayanan publik mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah presiden Joko Widodo," kata Yasonna.

(Baca juga: Kantor Imigrasi di Jakarta Terapkan "Morning Passport Service" dan "Sunset Passport Service")

Early Morning Passport Service adalah layanan Imigrasi untuk masyarakat yang ingin mengurus dokumen sebelum mereka berangkat kerja.

Kantor Imigrasi membuka pelayanan sejak pukul 06.00 WIB pagi, atau setiap hari Selasa dan Jumat.

Sementara itu, Sunset Passport Service adalah layanan Imigrasi bagi masyarakat pada sore hari, atau selepas masyarakat pulang bekerja.

Untuk program ini, Kantor Imigrasi buka sampai pukul 19.00 WIB sehingga masyarakat dapat memiliki pilihan untuk mengurus paspor.

Kemudian Emergency Passport Service adalah sebuah program layanan imigrasi untuk penerbitan paspor selama 24 jam sehari, bagi warga negara Indonesia yang mendadak harus pergi keluar negeri.

Layanan ini diterapkan hanya di kantor Imigrasi Soekarno Hatta.

Yasonna menyatakan, ketiga layanan tersebut sudah efektif berlaku di semua area kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.

Selain tiga layanan itu, Yasonna menyebut berbagai inovasi lain yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah beberapa layanan online, seperti Aplikasi Laporan Bulanan Notaris Online untuk para notaris; Aplikasi Manajemen Data Kewarganegaraan untuk warga negara asing yang ingin menjadi WNI; SIBIMO alias Aplikasi Bimbingan Mandiri Online; pelayanan publik digital untuk warga yang akan mendapatkan kebebasan bersyarat dan asimilasi.

Ia juga menyebut Imigrasi telah mengubah pelayanan menjadi lebih atraktif dengan kerangka mencoba memahami kesulitan masyarakat, baik secara waktu maupun pola pelayanan.

"Melalui Gerakan dan beragam inovasi yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini, dapat menjadikan rakyat sebagai orang pertama di negeri ini. Masyarakat yang melihat aparat pemerintah sebagai sahabat dan melayani mereka sebaik-baiknya," ucap Yasonna.

Acara Gerakan Serentak Empati Layanan Publik Layanan Paspor Seluruh Indonesia dan launching Inovasi Pelayanan Publik di Balai Kota DKI Jakarta juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Ronny F Sompie, dan Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Endang Sudirman.

(Baca juga: Ronny: Kepala Kantor Imigrasi Jangan Hanya Jadi Panglima Komando dalam Kamar)


EditorIcha Rastika
Komentar

Terkini Lainnya

PDI-P: SBY 'Playing Victim', Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

PDI-P: SBY "Playing Victim", Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

Nasional
Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan

Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan

Megapolitan
Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Nasional
Kembali Jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Kampanyekan Jangan Golput

Kembali Jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Kampanyekan Jangan Golput

Regional
Kemenkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Berlaku jika Belum Diundangkan

Kemenkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Berlaku jika Belum Diundangkan

Nasional
Ridwan Kamil dan Oded Kembali Pimpin Kota Bandung

Ridwan Kamil dan Oded Kembali Pimpin Kota Bandung

Regional
Polisi Serahkan ke Imigrasi 7 WNA Asal China yang Ditangkap di Perairan Kupang

Polisi Serahkan ke Imigrasi 7 WNA Asal China yang Ditangkap di Perairan Kupang

Regional
PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Suaminya Terlibat Kasus Ekstasi Jumbo

PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Suaminya Terlibat Kasus Ekstasi Jumbo

Megapolitan
Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

Nasional
Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kaburnya 2 Tahanan Polres Jaktim...

Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kaburnya 2 Tahanan Polres Jaktim...

Megapolitan
Guru Asal Mesir Ditemukan Meninggal Dunia di Ponpes Pabelan Magelang

Guru Asal Mesir Ditemukan Meninggal Dunia di Ponpes Pabelan Magelang

Regional
Gerindra Soroti Pengurus Projo Terpilih Jadi Komisioner KPUD Padang Pariaman

Gerindra Soroti Pengurus Projo Terpilih Jadi Komisioner KPUD Padang Pariaman

Nasional
Sabu yang Diselundupkan PNS Mabes Polri Diduga Akan Digunakan Suaminya dan Tahanan Lain

Sabu yang Diselundupkan PNS Mabes Polri Diduga Akan Digunakan Suaminya dan Tahanan Lain

Megapolitan
PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Polda Metro Jadi Tersangka

PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Polda Metro Jadi Tersangka

Megapolitan
Mengetahui Asal-usul Nama Daerah di Jakarta Lewat Pameran di Ancol

Mengetahui Asal-usul Nama Daerah di Jakarta Lewat Pameran di Ancol

Megapolitan

Close Ads X