Pembebasan Lahan MRT Tunggu Kepastian Pembayaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 132 bidang tanah harus dibebaskan untuk proyek mass rapid transit (MRT), kini tengah menunggu kepastian pembayaran dari panitia pengadaan tanah (P2T). Lurah Cipete Selatan Euis Sa'adah mengatakan pihaknya telah mengumpulkan semua berkas administrasi untuk pembayaran lahan warganya.

Di Cipete Selatan, ada 14 bidang yang harus dibebaskan untuk pembangunan Stasiun Cipete. Dua di antaranya rencananya akan dibebaskan melalui proses konsinyasi atau penitipan uang di pengadilan.

Euis mengatakan lamanya pembebasan lahan yang memakan waktu hingga dua tahun ini disebabkan tahun lalu, para pemiik lahan sedang melancong ke luar negeri.

"Enggak ada masalah lagi, semua sudah selesai, tinggal tunggu pembayaran," kata Euis kepada Kompas.com, Senin (17/10/2016).

Dua pembebasan melalui proses konsinyasi ini adalah pemilik bidang yang tengah menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka meminta tanahnya dihargai Rp 150 juta per meter.

Dalam gugatan yang sama, empat pemilik lahan di Kelurahan Gandaria Selatan juga menggugat Rp 150 juta per meter. Lurah Gandaria Selatan Muhammad Zen mengatakan ada 18 bidang yang harus diurus administrasi pembebasan lahannya.

Pembebasan lahan ini kritis untuk pembangunan Stasiun Haji Nawi dan Stasiun Cipete. Tujuh di antaranya pun harus melalui proses konsinyasi. Ia membantah pihaknya mempersulit pembebasan lahan untuk proyek mass rapid transit (MRT).

"Kami sudah terima data nominatif dari BPN, sekarang menunggu hasilnya saja. Kami bahkan jemput bola untuk bantu mengumpulkan berkas," kata Zen.

Sementara itu, Lurah Pulo Gita Puspita mengatakan masalah pembebasan lahan tiap bidang berbeda-beda. Selain karena ketidaksepakatan harga, banyak kepentingan pemilik lahan yang harus diakomodir.

Di Kelurahan Pulo, ada 7 bidang kritis dari 22 bidang yang harus dibebaskan untuk pembangunan Stasiun Blok A.