Komitmen Pemberantasan Pungli di Instansi Pemerintah

Dalam operasi tangkap tangan itu, polisi mengamankan enam terduga. Tiga diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menyita uang senilai Rp 95 juta, serta enam buku tabungan yang berisi total Rp 1 miliar yang diduga hasil pungli.

Menteri Perhubungan Budi Karya meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk memberantas pungli yang menurut dia telah mewabah di Kemenhub. Pihak kepolisian langsung membentuk tim Satgasus yang terdiri dari personel Mabes Polri dan personel Polda Metro Jaya.

Hingga akhirnya, pada Selasa (11/10/2016) sore, tim melakukan OTT seorang PNS bernama Endang Sudarmono selaku Ahli Ukur Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal Kemenhub.

Kepolisian Daerah Metro Jaya juga mengamankan tiga terduga pelaku pungutan liar di sejumlah tempat pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Ibu Kota. Ketiga terduga pelaku merupakan anggota polisi. Ketiga terduga pelaku merupakan anggota polisi.

Mereka adalah Brigadir TM yang diamankan di mobil pelayanan SIM keliling LTC Glodok Jakarta Barat; Aiptu Y yang diamankan di mobil pelayanan SIM keliling Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur; dan Bripda RS di gerai pembuatan SIM di Mal Taman Palem, Jakarta Barat.

Selain ketiga tempat tersebut, petugas sebelumnya telah menyisir tiga tempat lainnya, yaitu mobil pelayanan SIM keliling di Bekasi Kota, gerai pelayanan perpanjangan SIM A dan C di Artha Gading Mall, Kelapa Gading, dan gerai SIM di Mal Alam Sutera, Serpong, Tangerang. Dari operasi tersebut, polisi menyita uang sebesar Rp 12 juta yang diduga merupakan uang hasil pungli.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyampaikan kepolisian telah berkomitmen untuk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo dalam memberantas pungli yang terjadi di sektor pelayanan publik. Pihaknya akan terus menyelidiki kemungkinan adanya pungli di instansi lainnya.

Tak hanya itu, ia juga berjanji akan memberantas pungli di sektor pelayanan publik kepolisian. Bahkan, ia tak segan-segan akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada anggota Polda Metro Jaya yang kedapatan menarik pungli dari masyarakat.

Senada, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas pungutan liar (pungli) terkait pelayanan publik.

"Jangan salah, kita menangani kasus korupsi, kita pasti SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan)-nya kami sampaikan ke KPK, kami tetap melakukan koordinasi," ujar Tito di Mapolda Metro Jaya, Rabu (12/10/2016).

Tito mengatakan, KPK bisa memberikan supervisi kepada Polri dalam proses penyidikan kasus korups Selain itu, Polri dan KPK bisa saling berkerjasama dalam menangani kasus korupsi yang besar.

Mulai dari yang kecil

Presiden nyatakan perang terhadap pungli Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan sikap perang terhadap pungutan liar alias pungli yang dilakukan aparat pemerintah ketika melayani masyarakat.

Hal itu ditunjukkan Jokowi ketika langsung meninjau operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di Kantor Kementerian Perhubungan pekan lalu. Pemerintahan juga telah membentuk sebuah tim khusus untuk mengusut tuntas kasus pungli di sejumlah instansi pemerintah bernama tim Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) yang kini telah berubah nama menjadi "Saber Pungli" alias "Sapu Bersih Pungutan Liar".

Tim Saber Pungli akan terdiri dari Polri sebagai leading sector, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saber Pungli akan memantau sektor pelayanan publik dari Aceh hingga Papua.

Sektor pelayanan yang dipantau, mulai dari pembuatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan, hingga sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya. Selain melakukan penindakan, tim Saber Pungli juga akan mengkaji apakah ada aturan yang memberikan celah terjadinya pungli.

"Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya Rp 500.000 atau Rp 1.000.000, urusan Rp 10.000 pun akan saya urus," kata Jokowi, di Solo, Minggu (16/10/2016).