Sandiaga Ingatkan KPU DKI Hati-hati soal Hibah

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, meminta KPU Provinsi DKI Jakarta lebih berhati-hati soal hibah, baik itu yang berupa uang atau barang.

Apalagi, saat ini sudah memasuki tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengingatkan bahwa KPU DKI harus bersikap netral.

Terkait hibah komputer dan laptop yang dananya disebutkan berasal dari pengembang, yakni PT Sampoerna Land, Sandiaga tak mau berburuk sangka.

Sebab, ia mengaku berhubungan baik dengan pemilik PT Sampoerna Land.

"Itu pasti niatnya baik. Tapi harus dipisahkan dulu apakah ini bisa dikategorikan sebagai benturan kepentingan," kata Sandiaga di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

(Baca juga: DKI Bantah Pinjami Ratusan Komputer dan Laptop ke KPU)

Sandiaga khawatir hibah yang diterima KPU DKI itu berkaitan dengan kebijakan yang menguntungkan bisnis pengembang.

Berdasarkan keterangan pihak Pemprov DKI Jakarta, PT Sampoerna Land mengajukan kenaikan koefisien lantai bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI Jakarta.

Kompensasinya, mereka harus membangun tata ruang, memperbaiki saluran air, dan lain-lain.

Kemudian pada bulan Maret 2016, KPU dan Bawaslu DKI Jakarta bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk bantuan penyediaan laptop serta komputer.

Namun, Pemprov menilai bantuan itu tak terkejar bila menggunakan APBD.

Akhirnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menugaskan Asisten Sekda Bidang Pembangunan untuk menggunakan kewajiban kenaikan KLB pengembang.

Dengan begitu, dana kewajiban pengembang itu juga dialokasikan untuk infrastruktur KPU dan Bawaslu DKI Jakarta.

Dana itu dipergunakan untuk renovasi gedung, pengecatan gedung, pembelian genset, mebel, dan lainnya. Nilainya mencapai Rp 10,2 miliar.

Peminjaman komputer dan laptop ini sempat disoroti dalam rapat bersama KPU DKI Jakarta dan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10/2016).

Berdasarkan informasi dalam rapat tersebut, peminjaman komputer dan laptop ini didanai pengembang.

(Baca juga: KPU Bakal Kembalikan Puluhan Komputer dan Laptop dari Pengembang)

Menurut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani, seharusnya hibah kepada KPU DKI Jakarta tersebut menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), bukan menggunakan dana dari swasta.

Ia juga menilai, peminjaman komputer dan laptop ini dikhawatirkan memengaruhi pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 oleh KPU DKI. 

Sebab, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga akan mengikuti pilkada.

Terkait hal ini, KPU DKI Jakarta akan mengembalikan komputer dan laptop tersebut sebagai bentuk netralitas KPU DKI pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.