Perjuangan "Berdarah-darah" Direksi PT MRT...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merombak jajaran direksi PT MRT Jakarta. Direktur Utama Dono Boestami dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan Mohamad Nasyir dicopot dari jabatannya.

Posisi Direktur Utama kini diisi oleh William P Sabandar. Direktur Konstruksi dijabat oleh Silvia Halim. Adapun Direktur Operasi dan Pemeliharaan kini diisi oleh Agung Wicaksono. Direktur Keuangan dan Administrasi diberikan ke Tuhiyat.

Komisaris Utama dijabat oleh Erry Riyana Hardjapamekas. Anggotanya yaitu Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal, Rukijo, dan Prasetyo Boeditjahjono.

Gubernur DKI Jakarta Basuki atau Ahok mengatakan, William dipilih karena pernah mendapat kesan positif dari Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto. William dinilai bisa mengatasi berbagai permasalahan.

"Bukan orang yang cari saya terus. Kalau semua orang mesti berurusan sama saya, mau nekan orang kan capek," kata Ahok, Selasa (18/10/2016).

Perombakan direksi itu diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT MRT Jakarta pada 14 Oktober 2016. PT MRT Jakarta dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 0,02 persen saham dipegang oleh PD Pasar Jaya.

Perombakan ini bukan kali pertama dilakukan sejak PT MRT Jakarta dibentuk pada 2008 silam. Sebelum diisi oleh William, posisi Direktur Utama pernah diisi oleh Dono Boestami, dan Tribudi Rahardjo. Tiga Direktur Utama berganti, pembangunan MRT fase pertama yang membentang dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus, molor dari target siap beroperasi.

MRT sempat ditargetkan rampung pada lalu molor menjadi 2017, 2018, dan kini diharapkan beroperasi pada awal 2019, setelah dipastikan tak akan siap saat perhelatan Asian Games 2018.

Desas-desus pergantian direksi pekan ini sudah lama terdengar. Apalagi pada Maret lalu, Ahok mengancam akan memecat para direkturnya. Ancaman pemecatan menyusul adanya 57 girder box dari salah satu kontraktor yang salah cetak.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta kala itu, M Nasyir, membantah pihaknya lalai mengawasi kontraktor. Ia mengatakan, PT MRT Jakarta memiliki tugas untuk menjaga kontrak dan manajemen proyek.

"Proyek MRT itu sistemnya design and build. Kontraktor menyodorkan desain, membangun, dan melakukan controlling. PT MRT tugasnya kan cuma penjagaan kontrak, sama manajemen proyek," ujar Nasyir, Rabu (27/7/2016).

Selama tiga tahun bekerja untuk PT MRT Jakarta, Nasyir menjadi saksi bahwa biang molornya pembangunan MRT adalah pembebasan lahan. Menurut Nasyir, berdirinya MRT prematur karena tanpa persiapan matang.

Konstruksi dimulai saat lahan belum dibebaskan. Nasyir menyebut pembebasan lahan untuk konstruksi layang dari Sisingamangaraja hingga Lebak Bulus sebagai perjuangan yang 'berdarah-darah'.

 

Ia mengaku akhirnya turut terlibat dalam upaya membujuk warga bersama camat dan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pembebasan lahan kini ditargetkan rampung akhir 2016.

Berbagai cara diupayakan untuk membebaskan sisa 132 bidang. Mulai dari sistem pinjam pakai, hingga konsinyasi terhadap sejumlah pemilik lahan yang menggugat tanahnya dihargai Rp 150 juta per meter.

Pembebasan lahan sendiri sudah dianggarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan dan Transportasi. Dinas Bina Marga melalui APBD 2016 dan APBD Perubahannya, memegang Rp 250 miliar untuk membebaskan 102 bidang.

Anggaran ini ditambah Rp 475 miliar dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2015 yang baru terpakai Rp 125 miliar. Sementara, Dishubtrans siap membayarkan Rp 30 miliar cair untuk 30 lahan yang rencananya dibebaskan dengan sistem pinjam pakai setelah APBD Perubahan 2016.

Kepala Dinas Bina Marga sekaligus Komisaris PT MRT Jakarta, Yusmada Faizal, mengatakan pihaknya kini tengah menunggu proses pendataan nominatif dari BPN selaku pembebas lahan. Ia mengatakan, anggaran Bina Marga untuk pembebasan lahan akan digelontorkan ketika warga siap melepas lahannya.

"Appraisal siap, tinggal kami bayar," ujarnya Selasa (18/10/2016).

Adapun Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghitung denda keterlambatan proyek. Konsultan untuk menghitung tengah ditunjuk.

"Kontraktor wajib bayar juga kalau terlambat, kalau ternyata keterlambatan disebabkan kedua belah pihak, bisa jadi impas," kata Tuhiyat.

Proyek MRT dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus dengan nilai Rp 17,8 triliun ini kini mencapai penyelesaian 56,41 persen. Dengan rincian 38,49 persen untuk konstruksi layang dan 74,49 persen untuk konnstruksi bawah tanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.