Berbagai Upaya Hukum untuk Menggugat Kebijakan Penggusuran Pemprov DKI

Kompas.com - 19/10/2016, 09:35 WIB
Pasca penggusuran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, alat berat masih meratakan tanah untuk proyek normalisasi Ciliwung. Selasa (4/10/2016) Kompas.com/Robertus BelarminusPasca penggusuran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, alat berat masih meratakan tanah untuk proyek normalisasi Ciliwung. Selasa (4/10/2016)
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugatan kelompok atau "class action" diajukan warga di sejumlah daerah yang terkena dampak penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI. Warga menilai kebijakan menggusur yang dilakukan Pemprov menyalahi aturan serta merugikan mereka.

Bukit Duri

Warga Bukit Duri 10 Mei 2016, warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan mengajukan gugatan kelompok terhadap rencana penertiban yang saat itu akan dilakukan Pemprov DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Warga menilai Pemprov DKI sewenang-wenang ingin melakukan penertiban terhadap permukiman mereka. Awal Agustus lalu, majelis hakim memutuskan untuk menerima gugatan kelompok yang diajukan warga Bukit Duri.

Majelis hakim sempat meminta agar Pemprov DKI tidak melakukan penggusuran selama proses persidangan berlangsung. Namun, Pemprov DKI tak menggubris. Pada 28 September, 440 bangunan warga diratakan.

Pemprov DKI berdalih penggusuran itu dilakukan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Melihat rumahnya dibongkar, warga tak tinggal diam.

Warga dengan sejumlah bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) semakin getol untuk mengalahkan Pemprov DKI saat persidangan. Ini dibuktikan dengan penambahan kuasa hukum yang sebelumnya berjumlah lima, menjadi 11 orang kuasa hukum.

Warga Bukit Duri merasa Pemprov DKI telah menyalahi aturan di antaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, serta aturan soal normalisasi Kali Ciliwung. Pergub Nomor 163 Tahun 2012 tentang normalisasi telah kadaluarsa sejak 5 Oktober 2015. Warga juga mengklaim merugi Rp 1,07 triliun akibat penertiban itu.

Dalam tuntutannya, warga Bukit Duri minta dibangunkan kampung susun seperti yang pernah dijanjikan Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI. Persidangan gugatan tersebut masih berjalan.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Warga menuju ke tenda-tenda sementara untuk merayakan Idul Fitri 1437 Hijriah di perkampungan Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (6/7/2016). Warga perkampungan akuarium tetap merayakan lebaran di tenda-tenda pengungsian sementara meskipun tempat tinggal mereka telah digusur pemerintah beberapa waktu yang lalu.

Warga Pasar Ikan

Pada 3 September 2016, warga Pasar Ikan, Jakarta Utara mengajukan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet, warga menggugat Pemprov DKI atas penggusuran yang terjadi pada April 2016. Dalam gugatannya, warga menuntut agar Pemprov DKI kembali membangun permukiman warga yang telah digusur.

Penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI menurut warga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selain mengajukan tuntutan, warga juga ingin menguji apakah kebijakan penertiban yang dilakukan Pemprov DKI menyalahi aturan atau tidak.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Aktivitas warga di Kampung Bidaracina yang berada persis di pinggir Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.

Gugatan warga Bidaracina

Akhir tahun 2015, Pemrov DKI menertibkan permukiman warga Bidaracina, Jakarta Timur. Penertiban dilakukan untuk proyek pembangunan sodetan Ciliwung.

Merasa dirugikan, warga Bidaracina mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait dengan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.

Hasilnya, Senin, 25 April 2016, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina karena menganggap SK Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, telah melanggar asas-asas pemerintahan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Kenaikan Anggaran karena Tambahan Kegiatan

Ketua DPRD DKI: Kenaikan Anggaran karena Tambahan Kegiatan

Megapolitan
Ditangkap Terkait Sabu, Mantan Artis Cilik IBS Masih Syok

Ditangkap Terkait Sabu, Mantan Artis Cilik IBS Masih Syok

Megapolitan
Polisi: Mantan Artis Cilik Iyut Bing Slamet Beli Sabu dari Seseorang di Johar Baru

Polisi: Mantan Artis Cilik Iyut Bing Slamet Beli Sabu dari Seseorang di Johar Baru

Megapolitan
Ditangkap Terkait Narkoba, Mantan Artis Cilik IBS Gunakan Sabu Sejak 2004

Ditangkap Terkait Narkoba, Mantan Artis Cilik IBS Gunakan Sabu Sejak 2004

Megapolitan
Jangan Panik, Warga Diingatkan Segera Selamatkan Dokumen dan Cabut Aliran Listrik Saat Banjir

Jangan Panik, Warga Diingatkan Segera Selamatkan Dokumen dan Cabut Aliran Listrik Saat Banjir

Megapolitan
5 Gereja yang Berperan dalam Penyebaran Kristen di Batavia

5 Gereja yang Berperan dalam Penyebaran Kristen di Batavia

Megapolitan
Rizieq Shihab Diperiksa Polisi Senin Depan, FPI Ingatkan Simpatisan Tak Datangi Polda Metro

Rizieq Shihab Diperiksa Polisi Senin Depan, FPI Ingatkan Simpatisan Tak Datangi Polda Metro

Megapolitan
FPI Belum Pastikan Rizieq Bisa Penuhi Panggilan Polisi Senin Depan

FPI Belum Pastikan Rizieq Bisa Penuhi Panggilan Polisi Senin Depan

Megapolitan
Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Megapolitan
Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Megapolitan
Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Megapolitan
Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Megapolitan
Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X