Kompas.com - 26/10/2016, 16:21 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pencalonan dan Kampanye Dahliah Umar, mengatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat menerima sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, baik dari perseorangan maupun badan hukum swasta.

Sumbangan tersebut diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 74 ayat 5 disebutkan, sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 75 juta, sementara sumbangan dari badan hukum maksimal Rp 750 juta.

Dahliah menuturkan, sumbangan tersebut boleh diberikan dalam beberapa bentuk.

"Bentuknya bisa uang, bisa barang, bisa jasa," ujar Dahliah dalam rapat koordinasi dengan tim kampanye cagub-cawagub, di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Jika sumbangan yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa, lanjut Dahliah, nilai sumbangan tersebut harus setara dengan maksimal dana sumbangan yang telah diatur UU Pilkada. Dana tersebut nantinya akan diaudit oleh tim auditor.

"Kalau nanti ada penyumbang, begitu diaudit lebih dari Rp 750 juta (untuk badan swasta), kalau sudah terpakai, pasangan calon harus mengembalikan ke kas negara," kata dia.

Meskipun sumbangan yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa, kelebihan nilai sumbangan tersebut harus dikembalikan dalam uang.

"Uangnya dari mana, kami kembalikan ke pasangan calon," ucap Dahliah. (Baca: Cagub-Cawagub DKI Harus Serahkan Laporan Dana Kampanye pada 27 Oktober)

Kemudian, keseluruhan data penyumbang kepada semua pasangan cagub-cawahgub harus dilaporkan ke KPU DKI. Penyumbang juga harus menyerahkan formulir pernyataan bahwa dana tersebut bukan dari hasil tindak pidana dan penyumbang tidak dinyatakan pailit.

Begitu pun dengan sumbangan berbentuk barang dan jasa. Sumbangan yang tidak jelas identitas penyumbangnya tidak boleh digunakan oleh pasangan cagub-cawagub. Sumbangan tersebut harus dikembalikan ke kas negara. (Baca: KPU DKI: Akumulasi Dana Sumbangan Kampanye pada Pilkada Tak Dibatasi)

Kompas TV KPU Tak Larang Cagub-Cawagub Bersosialisasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hunian di Ibu Kota Terpaksa Berbentuk Rusun, Anies: Lebarnya Jakarta Enggak Bisa Ditambah

Hunian di Ibu Kota Terpaksa Berbentuk Rusun, Anies: Lebarnya Jakarta Enggak Bisa Ditambah

Megapolitan
Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polisi Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polisi Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok, Korban dan PT Indocertes Sepakat Berdamai

Polisi Hentikan Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok, Korban dan PT Indocertes Sepakat Berdamai

Megapolitan
Imbas Hujan Deras di Depok, Genangan Air di Jalan Arief Rahman Hakim Sebabkan Kemacetan

Imbas Hujan Deras di Depok, Genangan Air di Jalan Arief Rahman Hakim Sebabkan Kemacetan

Megapolitan
Pengendara Motor Terobos Palang Pintu dan Tertabrak KA Bandara, Warga: Pas Dia Jalan, Kereta Lewat

Pengendara Motor Terobos Palang Pintu dan Tertabrak KA Bandara, Warga: Pas Dia Jalan, Kereta Lewat

Megapolitan
Anies Luncurkan Sirukim, Aplikasi Berisi Informasi soal Rumah DP Rp 0 hingga Rusunami

Anies Luncurkan Sirukim, Aplikasi Berisi Informasi soal Rumah DP Rp 0 hingga Rusunami

Megapolitan
Kecewa Notaris Mafia Tanah Divonis Ringan, Keluarga Nirina Zubir: Efek Jera yang Mana?

Kecewa Notaris Mafia Tanah Divonis Ringan, Keluarga Nirina Zubir: Efek Jera yang Mana?

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Sejumlah Saksi dan Bukti Terkait Laporan terhadap Pesulap Merah

Polisi Akan Periksa Sejumlah Saksi dan Bukti Terkait Laporan terhadap Pesulap Merah

Megapolitan
Air Mengalir Deras dari Atap Bocor di Mal Kawasan Gambir, Saksi: Air Semakin Lama Semakin Besar

Air Mengalir Deras dari Atap Bocor di Mal Kawasan Gambir, Saksi: Air Semakin Lama Semakin Besar

Megapolitan
Pohon Tumbang Menimpa Angkot di Jalan Raya Bogor, 5 Penumpang Terluka

Pohon Tumbang Menimpa Angkot di Jalan Raya Bogor, 5 Penumpang Terluka

Megapolitan
Rumah di Kawasan Senen Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah di Kawasan Senen Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Lurah Sebut Lomba Panjat Pinang di Aliran Kalimalang Diganti Jadi Lomba Jalan di Atas Bambu

Lurah Sebut Lomba Panjat Pinang di Aliran Kalimalang Diganti Jadi Lomba Jalan di Atas Bambu

Megapolitan
3.200 Personel Polri Disiagakan Saat Upacara HUT Ke-77 RI di Istana Negara

3.200 Personel Polri Disiagakan Saat Upacara HUT Ke-77 RI di Istana Negara

Megapolitan
Sekitar 3.000 Remaja di Kota Bekasi Tergabung dalam Geng yang Kerap Tawuran dan Balap Liar

Sekitar 3.000 Remaja di Kota Bekasi Tergabung dalam Geng yang Kerap Tawuran dan Balap Liar

Megapolitan
Tak Cukup Tarif Murah, Butuh Transformasi Tata Kota Agar Warga Jakarta Beralih ke Transportasi Umum

Tak Cukup Tarif Murah, Butuh Transformasi Tata Kota Agar Warga Jakarta Beralih ke Transportasi Umum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.