Polisi: Dengan E-Tilang, Pelanggar Cukup Transfer Denda Melalui ATM

Kompas.com - 26/10/2016, 18:42 WIB
Pelajar di Purwakarta ditilang Polres Purwakarta akibat tidak memiliki kelengkapan administrasi SIM, belum lama ini. Dokumentasi Humas Pemkab PurwakartaPelajar di Purwakarta ditilang Polres Purwakarta akibat tidak memiliki kelengkapan administrasi SIM, belum lama ini.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas Polri berencana meluncurkan aplikasi E-tilang. Aplikasi tersebut merupakan sistem penegakan hukum dalam hal ini tilang yang dilakukan secara online ataupun melalui sebuah aplikasi.

"Sistem yang kita bangun adalah sistem pembayaran tilang melalui online. Jadi nanti petugas diberikan aplikasi untuk menilang. Petugas melakukan penegakan hukum menggunakan sebuah aplikasi," ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada Kompas.com, Rabu (26/10/2016).

Budiyanto menjelaskan, nantinya petugas tidak mencatat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di buku tilang. Petugas, mencatat pelanggaran tersebut di dalam aplikasi E-tilang.

Setelah dicatat jenis pelanggarannya, dalam aplikasi tersebut akan keluar besaran jumlah denda yang harus dibayarkan pelanggar. Lalu, pelanggar dapat membayarkan denda tersebut melalui SMS banking ataupun transfer melalui ATM.

Ia menuturkan, aplikasi tersebut nantinya akan terkoneksi ke kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

"Jadi nanti setelah menitipkan uang ke bank dengan transfer, pelanggar tinggal nunjukan bukti pembayaran saja ke petugas dan langsung ambil STNK atau SIM yang ditahan oleh petugas," ucapnya.

Budiyanto mengungkapkan, aplikasi ini dibuat dalam rangka percepatan proses hukum. Sehingga, masyarakat tidak perlu repot untuk mengikuti sidang tilang di pengadilan.

Selain itu, aplikasi ini dibuat untuk memberantas pungli yang kerap terjadi. Sebab, dengan adanya aplikasi ini untuk meminimalisir interaksi antara pelanggar dengan petugas di lapangan.

"Dendanya kan dibayarkan di bank melalui transfer jadi tidak masuk ke kantong petugas," kata Budiyanto. Budiyanto belum dapat memastikan kapan aplikasi ini akan resmi diluncurkan. Sebab, menurut dia saat ini masih dalam tahap proses sosialisai.

"Saat ini masih proses sosialisasi dan pembekalan serta pelatihan terhadap para petugas," ujar dia. (Baca: Korlantas Rancang Bayar Tilang "Online")



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Megapolitan
Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Megapolitan
Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Megapolitan
DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

Megapolitan
Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Megapolitan
Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Megapolitan
Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Megapolitan
PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

Megapolitan
Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Megapolitan
[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

Megapolitan
Satgas Covid-19 Kota Bogor Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi terhadap RS Ummi

Satgas Covid-19 Kota Bogor Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi terhadap RS Ummi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X