Cagub-Cawagub DKI Dilarang Sampaikan Visi-Misi Sebelum Masa Kampanye

Kompas.com - 26/10/2016, 19:39 WIB
- KOMPAS.COM-
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengingatkan, semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tidak boleh menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka saat blusukan sebelum masa kampanye berlangsung.

"Prinsipnya, setelah ditetapkan pasangan calon, dia terikat aturan, maka enggak boleh ada hal-hal yang terkait kegiatan kampanye, apapun, mau ada simbol dia sebagai pasangan calon, jangan digunakan," ujar Mimah di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

(Baca: Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada DKI Adopsi Perda Ketertiban Umum)

Apabila ada cagub atau cawagub yang blusukan mengunjungi permukiman warga sebelum masa kampanye, Bawaslu akan mengkaji kegiatan apa yang dilakukannya.

Hal yang disampaikan kepada warga tidak boleh berkaitan dengan kampanye, yakni menyampaikan visi, misi, dan menawarkan program kerja tertentu.

Jika diduga terjadi pelanggaran, Bawaslu DKI akan mengkaji dan memberikan sanksi kepada pasangan calon yang bersangkutan.

"Kalau dalam kampanye ada beberapa sanksi. Pertama, sanksi lisan ya, kita tegur. Sanksi tertulis, atau sanksi penghentian kegiatan kampanye. Itu termasuk sanksi administrasi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain sanksi administrasi, lanjut Mimah, pasangan calon tersebut juga berpotensi menerima sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasangan Agus Hatimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diketahui seringkali blusukan sebelum ditetapkan sebagai cagub-cawagub.

Sementara pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat blusukan masih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelum ditetapkan sebagai pasangan cagub-cawagub dan cuti untuk kampanye mulai 28 Oktober 2016. Mimah menyebut hal tersebut sebagai sosialisasi.

Sebab, mereka juga belum terikat dengan aturan sebelum ditetapkan sebagai pasangan cagub-cawagub.

"Yang sebelumnya masih kita anggap sosialisasi dan informasi. Kalau sekarang ada temuan kita di lapangan dan laporan yang mengarah ke kampanye, tentu Bawaslu akan melakukan kajian lebih lanjut," ucap Mimah.

Masa kampanye pada Pilkada DKI Jakarta akan dimulai pada 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Kompas TV Di Balik Pengambilan Nomor Urut Cagub DKI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil Genap Depok, Saat Warga Keluhkan Kemacetan di Luar Margonda

Ganjil Genap Depok, Saat Warga Keluhkan Kemacetan di Luar Margonda

Megapolitan
Aturan Masuk Indonesia bagi WNI dan WNA yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Aturan Masuk Indonesia bagi WNI dan WNA yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 29 Sumur Resapan di Lebak Bulus Akan Dilubangi | Uji Coba Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan

[POPULER JABODETABEK] 29 Sumur Resapan di Lebak Bulus Akan Dilubangi | Uji Coba Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan

Megapolitan
UPDATE: 43 Kasus Baru di Jakarta, Satu Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: 43 Kasus Baru di Jakarta, Satu Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

Megapolitan
3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Megapolitan
Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Megapolitan
Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Megapolitan
Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Megapolitan
16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

Megapolitan
Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.