Kompas.com - 27/10/2016, 06:04 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri , Rabu (26/10/2016), secara resmi menunjuk Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sumarsono, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta selama empat bulan ke depan.

Hal itu dilakukan karena pejabat petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, harus cuti karena statusnya sebagai calon gubernur yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

Selama mengisi jabatan Gubernur DKI, Soni (sapaan Sumarsono) akan berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

Kemendagri baru saja menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 guna mengatur kewenangan Plt. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki Plt Gubernur adalah menandatangani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Namun, Ahok mengkritik pemberian kewenangan itu. Ia menilai seorang Plt seharusnya tidak bisa diberi kewenangan untuk mengesahkan keputusan strategis, tak terkecuali pengesahan APBD.

Ahok mengatakan, argumennnya itu mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ahok menilai APBD yang disahkan seorang Plt rawan untuk digugat.

"Kalau sampai ada gugatan apapun berarti yang salah ada di Permendagri, bukan saya lho," kata Ahok di Balai Kota, pekan ini.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sedangkan ayat 2 huruf b disebutkan, kekuasaan pengelolaan keuangan dapat dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya.

Sementara ayat 2 huruf c disebutkan, kekuasaan pengelolaan keuangan di tingkat daerah diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota, selaku kepala pemerintah dan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Atas dasar itu, Ahok menilai peraturan yang diatur dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 bertabrakan dengan peraturan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Istana dan Monas pada HUT ke-77 TNI

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Istana dan Monas pada HUT ke-77 TNI

Megapolitan
Aturan Baru Naik-Turun Bus Transjakarta, Penumpang Wajib 'Tap Out', Minimal Saldo Rp 5.000

Aturan Baru Naik-Turun Bus Transjakarta, Penumpang Wajib "Tap Out", Minimal Saldo Rp 5.000

Megapolitan
Mencoba Sistem Baru Transjakarta, Harus 2 Kali 'Tap In' dengan Alasan Kartu Terblokir

Mencoba Sistem Baru Transjakarta, Harus 2 Kali "Tap In" dengan Alasan Kartu Terblokir

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan pada Siang hingga Malam

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan pada Siang hingga Malam

Megapolitan
Jejak Tradisi dan Peran Masyarakat Tionghoa di Indonesia yang Terekam di Museum Benteng Heritage Tangerang

Jejak Tradisi dan Peran Masyarakat Tionghoa di Indonesia yang Terekam di Museum Benteng Heritage Tangerang

Megapolitan
Curhat Awak Kapal Tradisional di Muara Angke, Jumlah Penumpang Turun karena Berebut dengan Kapal Dishub

Curhat Awak Kapal Tradisional di Muara Angke, Jumlah Penumpang Turun karena Berebut dengan Kapal Dishub

Megapolitan
Dukung Anies Jadi Capres, Apakah M Taufik Akan Masuk Nasdem?

Dukung Anies Jadi Capres, Apakah M Taufik Akan Masuk Nasdem?

Megapolitan
Hingga Tengah Malam, Lokasi Banjir di Tangsel Bertambah Jadi 9 Titik

Hingga Tengah Malam, Lokasi Banjir di Tangsel Bertambah Jadi 9 Titik

Megapolitan
Konten 'Roasting' Komika Mamat Alkatiri Berujung Dilaporkan ke Polisi, Dianggap Cemarkan Nama Baik Anggota DPR

Konten "Roasting" Komika Mamat Alkatiri Berujung Dilaporkan ke Polisi, Dianggap Cemarkan Nama Baik Anggota DPR

Megapolitan
Sambil Bonceng Anak Kecil, Pria Curi Tabung Gas dari Gerobak Pedagang Martabak di Cilincing

Sambil Bonceng Anak Kecil, Pria Curi Tabung Gas dari Gerobak Pedagang Martabak di Cilincing

Megapolitan
Wagub DKI Tinjau Banjir di Pela Mampang, Sebut Ketinggian Air Capai 1,2 Meter

Wagub DKI Tinjau Banjir di Pela Mampang, Sebut Ketinggian Air Capai 1,2 Meter

Megapolitan
Sempat Ditutup Imbas Banjir, Tol BSD Sudah Dibuka Kembali

Sempat Ditutup Imbas Banjir, Tol BSD Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
DPRD DKI Sebut Raperda Kawasan Tanpa Rokok Baru Akan Dibahas Tahun Depan, Ini Alasannya

DPRD DKI Sebut Raperda Kawasan Tanpa Rokok Baru Akan Dibahas Tahun Depan, Ini Alasannya

Megapolitan
Tol BSD Terendam Banjir hingga 90 Cm, Sejumlah Kendaraan Sempat Terjebak

Tol BSD Terendam Banjir hingga 90 Cm, Sejumlah Kendaraan Sempat Terjebak

Megapolitan
8 Pengedar Narkoba Ditangkap di Kampung Ambon, Berawal dari Laporan Orang Tak Bayar Makanan dan Rampas HP Ojol

8 Pengedar Narkoba Ditangkap di Kampung Ambon, Berawal dari Laporan Orang Tak Bayar Makanan dan Rampas HP Ojol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.