Kuasa Hukum Warga Pasar Ikan Diminta Tunjukkan Bukti Penggugat "Class Action"

Kompas.com - 27/10/2016, 17:38 WIB
Sidang gugatan kelompok atau Kompas.com/David Oliver PurbaSidang gugatan kelompok atau "class action" warga Pasar Ikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2016)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua majelis hakim persidangan gugatan "class action" warga Pasar Ikan, Taryan Setiawan, meminta kuasa hukum warga Pasar Ikan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Matthew Michele Lenggu, menyiapkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa seluruh penggugat merupakan warga Pasar Ikan.

Menurut Taryan, hal itu diperlukan untuk membuktikan bahwa seluruh penggugat memiliki kepentingan dan merupakan korban penertiban permukiman di Pasar Ikan, Jakarta Utara, yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Taryan meminta agar kuasa hukum warga menyiapkan bukti seperti KTP hingga bukti sewa lahan di Pasar Ikan.

"Kami bisa memahami ini ratusan orang saya yakin KTP sudah diambil, tapi penggugat harus bisa memperlihatkan bukti agar semuanya adalah yang berkepentingan," ujar Taryan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2016).

(Baca: Warga Pasar Ikan Diminta Siap Mental Saat Ikuti Persidangan "Class Action")

Dengan bukti tersebut, majelis hakim akan menentukan apakah gugatan tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan. Majelis hakim memberikan waktu dua pekan agar kuasa hukum warga mempersiapkan seluruh bukti tersebut.

Menanggapi hal itu, Matthew mengatakan pihaknya segera mengumpulkan seluruh bukti sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bisa (mengumpulkan bukti), karena sebelumnya bukti-bukti awal seperti identitas telah dikumpulkan," ujar Matthew.

(Baca: Hakim Sarankan Warga Pasar Ikan Bekerja daripada Datang ke Sidang "Class Action")

Ada 390 kepala keluarga (KK) yang mengajukan gugatan kelompok. Ratusan KK tersebut terdiri dari kelompok penghuni lahan dan kelompok penyewa.

Dalam gugatannya, warga menuntut Pemprov DKI memberikan ganti rugi terhadap pembongkaran ratusan permukiman di Pasar Ikan.

Permukiman warga Pasar Ikan dibongkar Pemprov DKI pada pertengahan April 2016 dengan alasan untuk direvitalisasi.


Kompas TV Ini Proses Revitalisasi Kawasan Penjaringan


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Curi 46 Ton Ikan Dori dan Cumi, Kerugian Perusahaan Capai Rp 3,6 Miliar

Pegawai Curi 46 Ton Ikan Dori dan Cumi, Kerugian Perusahaan Capai Rp 3,6 Miliar

Megapolitan
Polisi Tahan Pelaku Eksibisionis di Dekat Stasiun Sudirman

Polisi Tahan Pelaku Eksibisionis di Dekat Stasiun Sudirman

Megapolitan
Polisi Tangkap Pegawai Perusahaan yang Gelapkan 46 Ton Ikan Dori dan Cumi di Penjaringan

Polisi Tangkap Pegawai Perusahaan yang Gelapkan 46 Ton Ikan Dori dan Cumi di Penjaringan

Megapolitan
Pakai NIK Saat Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berlaku 26 Oktober, Simak Aturannya

Pakai NIK Saat Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berlaku 26 Oktober, Simak Aturannya

Megapolitan
Warga Koja Mual dan Muntah Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Parpol

Warga Koja Mual dan Muntah Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Parpol

Megapolitan
Tawuran di Mangga Besar Disiarkan Live di Instagram demi Raup Untung

Tawuran di Mangga Besar Disiarkan Live di Instagram demi Raup Untung

Megapolitan
Kecelakaan Maut di MT Haryono, PT Transjakarta Minta Maaf dan Belasungkawa

Kecelakaan Maut di MT Haryono, PT Transjakarta Minta Maaf dan Belasungkawa

Megapolitan
Keluhan Pungli di SDN Jurumudi Baru, Uang Perpisahan Kepala Sekolah hingga LKS

Keluhan Pungli di SDN Jurumudi Baru, Uang Perpisahan Kepala Sekolah hingga LKS

Megapolitan
DKI Jakarta Akan Terapkan Tilang untuk Kendaraan yang Tak Lakukan Uji Emisi

DKI Jakarta Akan Terapkan Tilang untuk Kendaraan yang Tak Lakukan Uji Emisi

Megapolitan
23 Warga Koja Keracunan Nasi Kotak dari Parpol, Ketua RW Sebut Tak Ada Koordinasi

23 Warga Koja Keracunan Nasi Kotak dari Parpol, Ketua RW Sebut Tak Ada Koordinasi

Megapolitan
Ganjil Genap di Jakarta Diperluas Lagi, Ini Daftar 13 Ruas Jalan yang Diberlakukan Sistem Tersebut

Ganjil Genap di Jakarta Diperluas Lagi, Ini Daftar 13 Ruas Jalan yang Diberlakukan Sistem Tersebut

Megapolitan
Atap dari Baja Ringan Terhempas Angin Kencang lalu Timpa Pikap di Cipondoh

Atap dari Baja Ringan Terhempas Angin Kencang lalu Timpa Pikap di Cipondoh

Megapolitan
LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Masinis Selamat

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Masinis Selamat

Megapolitan
Baru Tahap Uji Coba, Dua Kereta LRT Jabodetabek Cawang-Cibubur Bertabrakan

Baru Tahap Uji Coba, Dua Kereta LRT Jabodetabek Cawang-Cibubur Bertabrakan

Megapolitan
23 Warga Koja Keracunan Setelah Konsumsi Nasi Kotak Berlogo Parpol

23 Warga Koja Keracunan Setelah Konsumsi Nasi Kotak Berlogo Parpol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.