Pemerintah Diminta Pastikan Kelanjutan Proyek Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh masyarakat dan sejumlah kelompok nelayan di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara, meminta pemerintah segera memastikan kelanjutan proyek reklamasi di wilayah pantai utara Jakarta.

"Kami sekarang perlu kepastian bahwa mata pencaharian dan hidup kami tetap terjamin. Kami tidak ingin masalah reklamasi ini digunakan untuk kepentingan orang-orang dan kelompok luar Muara Angke," kata Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jakarta Utara, Haji Syarifuddin Baso kepada wartawan saat pembagian santunan kepada anak-anak yatim di Muara Angke, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan warga Muara Angke setelah Pengadilan Tinggi (PT) Tata Usaha Negara (TUN) beberapa waktu lalu memenangkan banding Pemprov DKI Jakarta terkait gugatan atas penerbitan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G.

Menurut Haji Syarifuddin yang juga Ketua RW 11 Muara Angke ini, sejak awal masyarakat Muara Angke sebenarnya tidak ingin terlibat untuk menghambat pembangunan pulau reklamasi. Namun, masuknya berbagai kelompok kepentingan dan LSM ke wilayah ini membuat masyarakat dipaksa menolak program pemerintah tersebut.

"Akibat hasutan dan pengaruh orang-orang luar, masyarakat Muara Angke menjadi terpecah-pecah. Jangan ikut campur, biarkan kami perjuangkan nasib sendiri bukan dari orang luar. Kami tidak mau disetir sama orang lain," tegasnya.

Dikatakannya, setelah sekian lama kasus ini berjalan, warga Muara Angke akhirnya sadar bahwa para nelayan hanya dijadikan sebagai alat untuk tujuan politik kepentingan tertentu. Karena itu, warga berusaha mengikatkan diri kembali agar kehidupan masyarakat di Muara Angke ini menjadi tenang tanpa saling curiga dan menghasut.

Haji Khafifudin yang juga salah satu dari lima warga yang menjadi penggugat Pemprov DKI Jakarta terkait Pulau G, menegaskan, bahwa warga Muara Angke merasa bahwa isu reklamasi justru tidak menguntungkan nelayan. Karena itu, para penggugat merasa perlu untuk menarik gugatan tersebut dan tidak terlibat lagi terkait isu-isu reklamasi.

"Apa yang muncul setelah gugatan itu dilakukan dan menang di PTUN tidak memihak nelayan juga. Nelayan dan warga Muara Angke justru tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Makanya kami bersama warga masyarakat lain meminta agar masalah ini dihentikan," tegas Khafifudin.

Para nelayan di Muara Angke, lanjutnya, sama seperti masyarakat lain yang ingin hidup dan mata pencahariannya terjamin. Jika memang pembangunan pulau bisa memberikan keuntungan dan jaminan hidup yang lebih baik, para nelayan akan mendukung.

Oleh karena itu, katanya, pihaknya menilai gugatan itu tak perlu lagi dilanjutkan.