Kompas.com - 28/10/2016, 11:21 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Santri Nusantara mendeklarasikan gerakan anti-rasial. Deklarasi itu dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang mengedepankan unsur suku agama ras dan antar golongan (SARA) dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Dalam deklarasi yang dibacakan Ketua Umum PB Gerakan Santri Nusantara, Muhammad Utomo, di Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016), ada sembilan pernyataan yang dikedepankan Gerakan Santri Nusantara yakni:

Gerakan Santri Nusantara siap menciptakan Pilkada Jakarta yang aman, tertib, dan damai demi terpeliharanya keutuhan NKRI; mengharapkan kepada seluruh warga Jakarta untuk tidak terpengaruh kampanye-kampanye berbau rasial dan SARA yang bertujuan memecah belah bangsa; serta meminta ulama dan tokoh agama untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik supaya tidak terjadi kegaduhan.

Gerakan Santri Nusantara juga menolak agama dijadikan komoditas untuk kepentingan politik; dan menolak Islam ramah diganti menjadi Islam marah dan penyebar fitnah.

Gerakan itu juga mengecam kelompok-kelompok radikal yang menyusup dan memanfaatkan pilkada untuk tujuan instabilitas NKRI; serta mengecam keras media-media penyebar fitnah dan kebencian dalam pilkada.

Selain itu, Gerakan Santri Nusantara menyatakan cinta Indonesia dengan keberagaman dan kemajemukan; dan siap berada di barisan terdepan melawan siapa pun yang mengancam keutuhan NKRI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Megapolitan
Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Megapolitan
Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Megapolitan
Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Megapolitan
Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Megapolitan
Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Megapolitan
Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Megapolitan
Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Megapolitan
Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Megapolitan
Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Megapolitan
Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Megapolitan
Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.