Bawaslu DKI Minta Pemprov Pinjami Komputer

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta bantuan pinjaman komputer kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Komisioner Bawaslu DKI Jakarta M Jufri mengatakan, instansinya sebelumnya menerima pinjaman komputer dan laptop dari Pemprov DKI Jakarta.

Belakangan, mereka mengembalikan komputer dan laptop tersebut. Pasalnya, anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan komputer dan laptop tersebut berasal dari dana pengembang, bukan dari APBD DKI Jakarta.

"Pinjaman komputer dan laptop, kami kembalikan. Tapi akhirnya malah kekurangan, makanya kami komunikasi kembali biar ada pinjaman atau sewa," kata Jufri saat menerima kunjungan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, di kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (28/10/2016).

Pada kesempatan itu, Jufri memaparkan kesiapan Bawaslu DKI Jakarta mengawasi pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Bawaslu telah membentuk pengawas tingkat kota, kabupaten, hingga kecamatan dan akan segera membentuk pengawas tempat pemungutan suara (TPS).

"Hibah dari Pemprov DKI Jakarta juga besar dan cukup, Rp 98 miliar. Sudah digunakan untuk berbagai kegiatan," kata Jufri.

(Baca: Ahok Tegaskan Komputer KPU dan Bawaslu dari APBD yang Berbentuk Kewajiban Pengembang)

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta meminjamkan komputer dan laptop kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta. Adapun biaya pengadaan kedua alat tersebut berasal dari dana pengembang, PT Sampoerna Land.

Perusahaan itu mengajukan kenaikan koefisien lantai bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI Jakarta. Salah satu kompensasinya adalah pengadaan komputer dan laptop bagi KPU dan Bawaslu DKI Jakarta.

Pada akhirnya, KPU dan Bawaslu DKI Jakarta mengembalikan komputer dan laptop itu untuk menjaga netralitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017.