Anies Keluhkan KIP yang Tidak Bisa Masuk Jakarta karena Ditolak Ahok

Kompas.com - 29/10/2016, 20:51 WIB
Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10/2016) Kompas.com/Robertus BelarminusBakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10/2016)
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang menolak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) masuk ke Jakarta. Akibatnya, menurut Anies, warga DKI hanya menerima bantuan dana pendidikan dari Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Padahal, Anies menilai jika warga DKI bisa mendapatkan KIP sekaligus KJP, bisa membantu warga untuk dana pendidikan anak. Sebab, Anies menilai, dana KJP yang diberikan untuk warga masih kurang dari yang ditentukan sekarang.

Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10/2016) malam. Dalam kunjungan tersebut, Anies berkeliling menyerap aspirasi warga, salah satunya mengenai Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Mulanya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu bertanya apa kekurangan KJP saat ini. Salah seorang ibu menyeletuk dana KJP tidak bisa dicairkan. Warga mengeluhkan mengenai hal tersebut.

"Dia enggak bisa ambil tunai, Pak," kata Ibu yang mengaku bernama Ita (45), warga RT 11 RW 06, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10/2016) malam.

Ita menyayangkan kebijakan dana KJP yang tidak bisa dicairkan karena aturan. Karenanya, dana KJP hanya bisa dibelanjakan untuk barang kebutuhan sekolah. Namun, warga bingung bila kebutuhan sekolah semua sudah dimiliki, bagaimana mereka bisa memakai dana KJP yang masih tersisa.

"Otomatis enggak bisa diambil," ujar Ita.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anies nampak tidak menjawab keluhan ibu tersebut, apakah nantinya ia akan membuat kebijakan dana KJP bisa dicairkan sesuai keinginan warga tadi atau tidak. Namun, dirinya menanyakan topik berbeda mengenai besarnya dana KJP yang bisa dicairkan.

Ibu tersebut mengatakan, untuk anaknya yang masih duduk bangku SMP, setiap bulan dirinya mendapatkan Rp 150.000. Anies heran, karena menurutnya nilai tersebut kecil.

"Harusnya lebih gede dong, KJP itu gede lho angkanya (anggarannya)," ujar Anies.

Anies lalu menyalahkan Ahok karena saat dirinya masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ia pernah meminta Ahok untuk menerima KIP di Jakarta.

"Sayang sekali, waktu saya jadi menteri, KIP itu bisa di seluruh Indonesia, kecuali Jakarta. Kenapa, karena gubernurnya menolak. Kita mau bantu, enggak boleh," ujar Anies. (Baca: Ini Kata Anies Baswedan soal Beda Kartu Indonesia Pintar dan Beasiswa Siswa Miskin)

Anies lalu menjelaskan ke ibu tadi, padahal jika KIP bisa masuk Jakarta, anak ibu tersebut yang masih SMP bisa mendapat Rp 750.000 per tahun. Rinciannya, lanjut Anies, Rp 450.000 untuk SD per tahun, Rp 750.000 untuk SMP per tahun, Rp 1.000.000 untuk SMA per tahun.

Kompas TV Sandiaga: Nomor Urut 3, Maknanya Sungguh Mendalam
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Megapolitan
UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.