Kata Tim Pemenangan Ahok-Djarot soal Anies yang Sebut Gubernur DKI Tolak KIP

Kompas.com - 30/10/2016, 18:03 WIB
Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat tiba di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta sebelum mendaftar, Rabu (21/9/2016). Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut mengantarkan pasangan Ahok-Djarot mendaftarkan diri ke kantor KPU DKI Jakarta sebagai Cagub-Cawagub pada Pilkada DKI 2017. TRIBUNNEWS / HERUDINBasuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat tiba di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta sebelum mendaftar, Rabu (21/9/2016). Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut mengantarkan pasangan Ahok-Djarot mendaftarkan diri ke kantor KPU DKI Jakarta sebagai Cagub-Cawagub pada Pilkada DKI 2017.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim pemenangan Basuki Tjahaja Purna (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Raja Juli Antoni, mengklarifikasi pernyataan calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyebut Basuki menolak realisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Jakarta.

"Pertama, ini terkesan Ahok tidak peduli pendidikan untuk orang kurang mampu," kata Antoni dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (30/10/2016).

(Baca juga: "Elektabilitas Agus-Sylviana 21 Persen, Ahok-Djarot 27,5 Persen, Anies-Sandiaga 23,9 Persen")

Kedua, lanjut dia, pernyataan Anies tersebut terkesan ingin membenturkan Ahok dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dia mengatakan, dana dalam program Kartu Jakarta Pintar sudah mencukupi kebutuhan dasar pendidikan sesuai dengan kajian World Bank.

"Anies justru tidak paham pengelolaan anggaran. Bila KIP juga diterima dan disalurkan Ahok, maka akan tejadi 'anggaran ganda', dan anggaran yang tidak tepat sasaran," kata Antoni.

Ia juga mengaku telah mengklarifikasi hal ini kepada Ahok. Menurut Ahok, kata dia, lebih baik KIP untuk DKI Jakarta dialokasikan bagi siswa di provinsi lainnya yang lebih membutuhkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, lanjut dia, Ahok selalu berkoordinasi dengan Jokowi sehingga permasalahan ini juga telah diketahui oleh Jokowi.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk program KJP pada APBD DKI 2016.

"Saya justru mendengar rumor bahwa Mas Anies di-reshuffle karena gagal mencapai target pendistribusian KIP sesuai target yang dicanangkan Pak Jokowi. Mas Anies mesti mengklarifikasi rumor ini, dengan menunjukan data hasil kerjanya. Bagaimana mengelola Jakarta yang begini kompleks bila mendistrubusikan KIP tidak bisa," kata Antoni.

Anies sebelumnya merasa heran dengan Ahok yang menolak program KIP untuk direalisasikan ke Jakarta.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.