Kata Tim Pemenangan Ahok-Djarot soal Anies yang Sebut Gubernur DKI Tolak KIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim pemenangan Basuki Tjahaja Purna (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Raja Juli Antoni, mengklarifikasi pernyataan calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyebut Basuki menolak realisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Jakarta.

"Pertama, ini terkesan Ahok tidak peduli pendidikan untuk orang kurang mampu," kata Antoni dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (30/10/2016).

(Baca juga: "Elektabilitas Agus-Sylviana 21 Persen, Ahok-Djarot 27,5 Persen, Anies-Sandiaga 23,9 Persen")

Kedua, lanjut dia, pernyataan Anies tersebut terkesan ingin membenturkan Ahok dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dia mengatakan, dana dalam program Kartu Jakarta Pintar sudah mencukupi kebutuhan dasar pendidikan sesuai dengan kajian World Bank.

"Anies justru tidak paham pengelolaan anggaran. Bila KIP juga diterima dan disalurkan Ahok, maka akan tejadi 'anggaran ganda', dan anggaran yang tidak tepat sasaran," kata Antoni.

Ia juga mengaku telah mengklarifikasi hal ini kepada Ahok. Menurut Ahok, kata dia, lebih baik KIP untuk DKI Jakarta dialokasikan bagi siswa di provinsi lainnya yang lebih membutuhkan.

Selain itu, lanjut dia, Ahok selalu berkoordinasi dengan Jokowi sehingga permasalahan ini juga telah diketahui oleh Jokowi.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk program KJP pada APBD DKI 2016.

"Saya justru mendengar rumor bahwa Mas Anies di-reshuffle karena gagal mencapai target pendistribusian KIP sesuai target yang dicanangkan Pak Jokowi. Mas Anies mesti mengklarifikasi rumor ini, dengan menunjukan data hasil kerjanya. Bagaimana mengelola Jakarta yang begini kompleks bila mendistrubusikan KIP tidak bisa," kata Antoni.

Anies sebelumnya merasa heran dengan Ahok yang menolak program KIP untuk direalisasikan ke Jakarta.

Padahal, menurut Anies, KIP merupakan program Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur.

(Baca juga: Anies Keluhkan KIP yang Tidak Bisa Masuk Jakarta karena Ditolak Ahok)

Penolakan ini berlangsung saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Saat masih menjabat menteri tersebut, Anies yang mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta.

"Waktu saya masih jadi menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan," ujar Anies, Sabtu (29/10/2016) malam.