Ahok: KJP Sudah Sesuai Kebutuhan Jakarta, kalau Didobel KIP, Jadi Berlebihan

Kompas.com - 30/10/2016, 18:38 WIB
Cagub DKI 2017 no urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok-DJarot) diabadikan usai kampanye di silang barat daya Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10/2016). Para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju di Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 mendeklarasikan kampanye damai. Kompas.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELICagub DKI 2017 no urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok-DJarot) diabadikan usai kampanye di silang barat daya Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10/2016). Para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju di Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 mendeklarasikan kampanye damai.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menanggapi pernyataan calon gubernur DKI, Anies Baswedan, terkait realisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tak sampai ke Ibu Kota.

Ahok mengatakan, siswa sudah mendapakan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebelum adanya alokasi KIP.

Lagipula, kata dia, besaran dana KJP sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan siswa di Ibu Kota.

"Besaran KJP sudah sesuai, mencukupi kebutuhan Jakarta sesuai kajian World Bank. Kalau didobel KIP jadi berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan," kata Ahok, kepada Kompas.com, Minggu (30/10/2016).

(Baca juga: Kata Tim Pemenangan Ahok-Djarot soal Anies yang Sebut Gubernur DKI Tolak KIP )

Ahok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah meminta Bank Dunia untuk membantu menghitung kebutuhan pendidikan siswa di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta kemudian menyiapkan sejumlah anggaran untuk alokasi KJP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"DKI sudah siap dananya semua. Ini biar mudah dan cepat membaginya," kata Ahok.

Dengan demikian, lanjut dia, lebih baik dana KIP bagi siswa di Jakarta dialokasikan untuk siswa di daerah lainnya yang lebih membutuhkan.

Ahok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya bisa membagikan KJP sekaligus KIP. Namun, ia mempertimbangkan asas keadilan.

"Tapi sesuai asas keadilan, hal itu tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan. Jadi lebih baik (KIP) disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal," kata Ahok.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Megapolitan
Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Megapolitan
Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

Megapolitan
Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Megapolitan
Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Megapolitan
Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Megapolitan
Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Megapolitan
PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

Megapolitan
77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

Megapolitan
Setelah 44 Jam Pencarian, Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tak Bernyawa

Setelah 44 Jam Pencarian, Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tak Bernyawa

Megapolitan
Bukan 3, Korban Tewas akibat Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang Ada 2 Orang

Bukan 3, Korban Tewas akibat Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang Ada 2 Orang

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pengendara yang Langgar Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Polisi Belum Tilang Pengendara yang Langgar Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.