Cagub-Cawagub DKI Beda Pandangan soal Uang Operasional

Kompas.com - 31/10/2016, 08:45 WIB
Pasangan calon gubernur-wakil gubernur berfoto bersama seusai acara pengundian nomor urut pasangan cagub dan cawagub, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10/2016) malam. Acara pengundian nomor urut ini dihadiri oleh ribuan pendukung dari ketiga pasang calon. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPasangan calon gubernur-wakil gubernur berfoto bersama seusai acara pengundian nomor urut pasangan cagub dan cawagub, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10/2016) malam. Acara pengundian nomor urut ini dihadiri oleh ribuan pendukung dari ketiga pasang calon.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com — 
Calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta memiliki penilaian dan cara berbeda dalam memanfaatkan uang operasional gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta.

Adapun uang atau tunjangan operasional merupakan fasilitas yang didapat gubernur dan wakil gubernur selain gaji pokok.

Besaran uang operasional itu adalah 0,1-0,15 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) DKI tiap bulannya. Tunjangan operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 mengatur soal insentif serta PP Nomor 109 Tahun 2000 mengatur tunjangan operasional.

Soal uang operasional ini, calon petahana gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kerap menggunakannya untuk mengirim bunga pernikahan, memberi angpau pernikahan, membayar gaji staf ahli, hingga menebus ijazah warga yang mengadu kepadanya.

Ahok juga memberikan uang operasionalnya kepada sekretaris daerah dan para wali kota. Besarannya, Rp 100 juta per bulan untuk sekda dan Rp 50 juta per bulan untuk para wali kota.

Jumlah uang operasional yang diterima Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta mencapai puluhan miliar rupiah.

Berbeda dengan Ahok, cagub DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, berjanji akan mengurangi 30 persen uang operasional gubernur tiap bulannya. Agus menilai biaya operasional gubernur DKI Jakarta terlalu besar.

"Lebih baik, kami alokasikan anggarannya untuk program pro-rakyat lainnya," kata Agus, saat menyampaikan pidato politik, di Jakarta Theatre, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).

(Baca: Agus Janji Kurangi 30 Persen Uang Operasional jika Terpilih Jadi Gubernur DKI)

Sementara itu, calon wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno, berjanji tak akan mengambil gaji dan uang operasional bila terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022 nanti.

Pengusaha ini akan menyumbangkan gaji serta uang operasional ke anak yatim dan kaum dhuafa melalui Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa.

Menurut Sandiaga, gaji dan uang operasional tidaklah begitu penting. Ia bersyukur karena sudah memiliki rezeki yang cukup dan akan meningkatkan kontribusi kepada masyarakat Jakarta.

"Enggak ada yang masuk ke kantong saya (gaji dan uang operasional akan disumbangkan)," kata Sandiaga.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X