Kompas.com - 31/10/2016, 09:35 WIB
Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkunjung ke Pasar Tanah Abang Blok A, F dan G di Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016). Kedatangan Anies Baswedan dalam rangka berdiskusi dengan para penjual seputar pasar tanah abang untuk permasalahan yang ada di Jakarta. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGBakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkunjung ke Pasar Tanah Abang Blok A, F dan G di Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016). Kedatangan Anies Baswedan dalam rangka berdiskusi dengan para penjual seputar pasar tanah abang untuk permasalahan yang ada di Jakarta.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com — 
Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berbeda pendapat dengan kubu petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot-Saiful Hidayat, soal Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disebutnya ditolak Pemprov DKI Jakarta karena sudah memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Polemik ini bermula ketika Anies masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau jauh sebelum tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017 dimulai.

Anies menjelaskan, pangkal masalahnya ada pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Kartu Jakarta Pintar yang ditandatangani Ahok.

Dia mempertanyakan mengapa pemegang KJP tidak diperbolehkan menerima bantuan lain. Hal itu tertulis dalam Pasal 49 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Kartu Jakarta Pintar, yakni "Peserta didik penerima bantuan biaya personal pendidikan dilarang menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah."

"Sebenarnya di berbagai wilayah di Indonesia pemerintah daerah itu memiliki banyak program pendidikan. Jadi, mereka juga punya program pendidikan di tiap daerah karena memang pendidikan itu tanggung jawab pusat dan daerah," kata Anies kepada Kompas.com, Minggu (31/10/2016).

Anies mengatakan, Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 meminta pos lamanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Agama, untuk menyediakan KIP bagi keluarga kurang mampu.

Anies menyebut hanya Jakarta yang menolak penerimaan KIP dan KJP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau yang ini yang memberikan adalah pemerintah. Pemerintahnya adalah Presiden Jokowi. Kami melaksanakan saja. Ketika satu daerah menolak, kami kirimi surat," ujarnya.

Pada 27 April 201, Anies mengaku mengirimkan surat kepada Ahok dengan Nomor 19239/MPK.A/KU/2016. Anies menyampaikan bahwa pada 2015, pihaknya mendistribusikan KIP kepada 117.414 pelajar di DKI.

Namun, bank penyalur melaporkan bahwa tingkat pencairan dana sangat rendah. Penerima KIP tidak mencairkan dana yang sudah ditransfer karena ada Pergub 174 tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Youtuber Savas Fresh Ditangkap Polisi karena Sebut Ibu Atta Halilintar Berutang Rp 500 Juta

Saat Youtuber Savas Fresh Ditangkap Polisi karena Sebut Ibu Atta Halilintar Berutang Rp 500 Juta

Megapolitan
Ledakan Terdengar di Sekitar Patal Senayan, Polisi: Kegiatan Simulasi Pengamanan VIP PON XX Papua

Ledakan Terdengar di Sekitar Patal Senayan, Polisi: Kegiatan Simulasi Pengamanan VIP PON XX Papua

Megapolitan
Polisi Selidiki Perampokan Sadis yang Pelakunya Bacok Korban di Cipulir Jaksel

Polisi Selidiki Perampokan Sadis yang Pelakunya Bacok Korban di Cipulir Jaksel

Megapolitan
Manajer Holywings Jadi Tersangka, Wagub DKI: Pelajaran Bagi Semua, Jangan Anggap Enteng...

Manajer Holywings Jadi Tersangka, Wagub DKI: Pelajaran Bagi Semua, Jangan Anggap Enteng...

Megapolitan
Jumat Malam, Warga di Sekitar Patal Senayan Mengaku Dengar Ledakan

Jumat Malam, Warga di Sekitar Patal Senayan Mengaku Dengar Ledakan

Megapolitan
Pemprov DKI Tetap Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 di Faskes pada Akhir Pekan

Pemprov DKI Tetap Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 di Faskes pada Akhir Pekan

Megapolitan
Informasi Hoaks Jadi Penyebab Sebagian Warga Jakarta Enggan Divaksin Covid-19

Informasi Hoaks Jadi Penyebab Sebagian Warga Jakarta Enggan Divaksin Covid-19

Megapolitan
Perampokan Handphone Sadis di Cipulir, Pelaku Dorong dan Bacok Korban yang Berjalan Sendirian

Perampokan Handphone Sadis di Cipulir, Pelaku Dorong dan Bacok Korban yang Berjalan Sendirian

Megapolitan
Protes PTM SD di Kota Tangerang Belum Digelar, Orangtua Siswa Diminta Bersabar

Protes PTM SD di Kota Tangerang Belum Digelar, Orangtua Siswa Diminta Bersabar

Megapolitan
Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Megapolitan
Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Megapolitan
Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Megapolitan
Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Megapolitan
Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Megapolitan
Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.