Mengapa Pemegang KJP Tidak Boleh Terima KIP?

Anies menyebut studi Bank Dunia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyimpulkan bahwa kehadiran siswa ke sekolah tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan biaya bersekolah dan sarana pendidikan, tetapi juga masalah kebutuhan biaya pendukung, seperti biaya transportasi, uang saku, dan kebutuhan lainnya.

Sementara itu, bantuan operasional sekolah (BOS) sudah diatur untuk menutup biaya sekolah. Dia menyebut selama ini belum ada alokasi bantuan tunai untuk kebutuhan lain.

Karena itulah, bantuan itu dirancang melalui bantuan siswa miskin (BSM) yang kemudian dikembangkan menjadi program Indonesia pintar melalui KIP.

(Baca: Anies: Isu KJP Dihilangkan jika Ahok Tak Menjabat Lagi Mirip Isu Saat Pilpres 2014)

Berdasarkan informasi di kjp.jakarta.go.id, dana KJP memang dibagi sesuai dengan komponennya. Ada yang bisa dicairkan untuk keperluan perlengkapan alat sekolah, ada yang disisihkan untuk persiapan ke jenjang pendidikan tinggi, dan ada yang bisa dicairkan tunai untuk transportasi sekolah, jajan, dan beli perlengkapan sekolah.

Jika terpilih menjadi gubernur, Anies akan mencabut larangan menerima KJP dan KIP bersamaan. Anies mengatakan warga miskin akan bisa mengoptimalkan berbagai model bantuan dari berbagai sumber ini.

Keadilan bagi daerah lain

Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, pihaknya telah meminta Bank Dunia untuk membantu menghitung kebutuhan pendidikan siswa di Jakarta. Kebutuhan ini sudah cukup dipenuhi KJP.

Dengan demikian, lanjut dia, lebih baik dana KIP bagi siswa di Jakarta dialokasikan untuk siswa di daerah lainnya yang lebih membutuhkan.

"Tetapi, sesuai asas keadilan, hal itu tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan. Jadi, lebih baik (KIP) disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal," kata Ahok.

(Baca: Ahok: KJP Sudah Sesuai Kebutuhan Jakarta, kalau Didobel KIP, Jadi Berlebihan)

Sementara itu, petahana Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga mengungkapkan alasan serupa. Ketika warga yang ber-KTP DKI diminta memilih antara KIP dengan KJP, mereka memilih KJP sebab nilainya lebih besar dari KIP.

Di Jakarta, banyak siswa yang memegang KJP. Mereka adalah warga daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, yang bersekolah di Jakarta.