Kompas.com - 31/10/2016, 10:10 WIB
Sejumlah pelajar SMA menunjukkan  Kartu Jakarta Pintar yang mereka terima dalam  peluncuran kartu tersebut di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2012).  Jokowi berharap agar pelajar dapat bijaksana dalam menggunakan uang bantuan pendidikan lewat kartu tersebut.
 
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROSejumlah pelajar SMA menunjukkan Kartu Jakarta Pintar yang mereka terima dalam peluncuran kartu tersebut di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2012). Jokowi berharap agar pelajar dapat bijaksana dalam menggunakan uang bantuan pendidikan lewat kartu tersebut.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak dialokasikan bagi peserta didik di Jakarta menjadi polemik. Hal ini bermula saat calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengkritisi kebijakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur non aktif DKI Jakarta, yang kini menjadi pesaingnya pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Anies mengkritisi langkah Ahok yang menolak realisasi KIP di Jakarta dengan alasan peserta didik di Jakarta sudah memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Kartu Jakarta Pintar

Dikutip dari kjp.jakarta.go.id, KJP merupakan program untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, meluncurkan 3.013 KJP pada 1 Desember 2012 lalu. Secara simbolis, dia membagi-bagikan KJP di Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Dewasa (Yappenda) Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

KJP berisikan dana sebesar Rp 240.000, yang ditransfer dari Pemprov DKI Jakarta tiap bulannya kepada peserta didik yang kurang mampu. Peserta dapat menarik tunai dana tersebut melalui rekening Bank DKI untuk membayar sekolah, membeli peralatan sekolah, dan lainnya.

Seiring berjalannya program, dana yang terdapat di dalam KJP kerap disalahgunakan. Dana KJP yang seharusnya untuk pendidikan kerap disalahgunakan untuk membeli kebutuhan lain yang tidak perlu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah Jokowi menjadi Presiden RI, Ahok yang menjabat Gubernur DKI Jakarta mengambil sikap. Ahok membuat kebijakan KJP tidak bisa ditarik tunai Sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat mengawasi penggunaannya.

Peserta didik hanya bisa membeli peralatan sekolah di toko yang menyediakan electronic data capture atau EDC. Meski demikian, Ahok menetapkan seluruh pemegang KJP dapat membeli daging sapi dengan harga murah, sekitar Rp 35.000 perkilogram.

Kemudian pemegang KJP juga mendapat fasilitas naik transjakarta secara gratis.

(Baca: Mengapa Pemegang KJP Tidak Boleh Terima KIP?)

Halaman:
Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perampok Sadis di Cipulir Juga Pernah Mencuri Burung

Perampok Sadis di Cipulir Juga Pernah Mencuri Burung

Megapolitan
Nama 6 Sekolah yang PTM Terbatasnya Sempat Ditutup Sementara karena Ditemukan Kasus Covid-19

Nama 6 Sekolah yang PTM Terbatasnya Sempat Ditutup Sementara karena Ditemukan Kasus Covid-19

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya di Tangsel, 56 Pemotor Ditilang karena Pakai Knalpot Bising

Operasi Patuh Jaya di Tangsel, 56 Pemotor Ditilang karena Pakai Knalpot Bising

Megapolitan
Nekat Bacok dan Rampas Handphone Perempuan, Perampok Mengaku Terbelit Hutang Judi Togel

Nekat Bacok dan Rampas Handphone Perempuan, Perampok Mengaku Terbelit Hutang Judi Togel

Megapolitan
Sasar Difabel dan Lansia, Pemkab Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 dari Rumah ke Rumah

Sasar Difabel dan Lansia, Pemkab Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 dari Rumah ke Rumah

Megapolitan
KLHK Kesulitan Deteksi Tempat Pembuangan Sampah Liar di Kota Tangerang

KLHK Kesulitan Deteksi Tempat Pembuangan Sampah Liar di Kota Tangerang

Megapolitan
Seusai Beraksi di Cipulir, Perampok yang Bacok Korbannya Kabur ke Madura

Seusai Beraksi di Cipulir, Perampok yang Bacok Korbannya Kabur ke Madura

Megapolitan
Warga Akan Kena Sanksi jika Masih Buang Sampah di 6 TPS Liar yang Disegel di Kota Tangerang

Warga Akan Kena Sanksi jika Masih Buang Sampah di 6 TPS Liar yang Disegel di Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Terapkan Crowd Free Night di Alam Sutra, Bintaro, Summarecon Bekasi

Polisi Terapkan Crowd Free Night di Alam Sutra, Bintaro, Summarecon Bekasi

Megapolitan
6 Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Kota Tangerang Disegel KLHK

6 Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Kota Tangerang Disegel KLHK

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Semak-semak di Kawasan Patoembak Depok

Mayat Pria Ditemukan di Semak-semak di Kawasan Patoembak Depok

Megapolitan
Disdik DKI Baru Temukan 1 Klaster Covid-19 di Pembelajaran Tatap Muka

Disdik DKI Baru Temukan 1 Klaster Covid-19 di Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Ada Tes CPNS di TMII, Polisi Tiadakan Sistem Ganjil Genap Akhir Pekan

Ada Tes CPNS di TMII, Polisi Tiadakan Sistem Ganjil Genap Akhir Pekan

Megapolitan
Polisi Tangkap Perampok Ponsel yang Bacok Korbannya di Cipulir

Polisi Tangkap Perampok Ponsel yang Bacok Korbannya di Cipulir

Megapolitan
Disdik DKI: 6 Sekolah yang Gelar PTM Ditutup karena Ada Temuan Kasus Covid-19

Disdik DKI: 6 Sekolah yang Gelar PTM Ditutup karena Ada Temuan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.