Memahami KJP dan KIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak dialokasikan bagi peserta didik di Jakarta menjadi polemik. Hal ini bermula saat calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengkritisi kebijakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur non aktif DKI Jakarta, yang kini menjadi pesaingnya pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Anies mengkritisi langkah Ahok yang menolak realisasi KIP di Jakarta dengan alasan peserta didik di Jakarta sudah memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Kartu Jakarta Pintar

Dikutip dari kjp.jakarta.go.id, KJP merupakan program untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, meluncurkan 3.013 KJP pada 1 Desember 2012 lalu. Secara simbolis, dia membagi-bagikan KJP di Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Dewasa (Yappenda) Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

KJP berisikan dana sebesar Rp 240.000, yang ditransfer dari Pemprov DKI Jakarta tiap bulannya kepada peserta didik yang kurang mampu. Peserta dapat menarik tunai dana tersebut melalui rekening Bank DKI untuk membayar sekolah, membeli peralatan sekolah, dan lainnya.

Seiring berjalannya program, dana yang terdapat di dalam KJP kerap disalahgunakan. Dana KJP yang seharusnya untuk pendidikan kerap disalahgunakan untuk membeli kebutuhan lain yang tidak perlu.

Setelah Jokowi menjadi Presiden RI, Ahok yang menjabat Gubernur DKI Jakarta mengambil sikap. Ahok membuat kebijakan KJP tidak bisa ditarik tunai Sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat mengawasi penggunaannya.

Peserta didik hanya bisa membeli peralatan sekolah di toko yang menyediakan electronic data capture atau EDC. Meski demikian, Ahok menetapkan seluruh pemegang KJP dapat membeli daging sapi dengan harga murah, sekitar Rp 35.000 perkilogram.

Kemudian pemegang KJP juga mendapat fasilitas naik transjakarta secara gratis.

(Baca: Mengapa Pemegang KJP Tidak Boleh Terima KIP?)

Kartu Indonesia Pintar

Sama halnya dengan KJP, Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program gagasan Joko Widodo. Kali ini, gagasan Joko Widodo sebagai Presiden untuk diterapkan di seluruh kota di Indonesia.

Dikutip dari indonesiapintar.kemdikbud.go.id, program KIP merupakan jaminan pendidikan bagi peserta didik dari SD hingga SMA serta pendidikan non formal hingga program Paket C.

Peserta didik yang mendapat KIP adalah yang berasal dari keluarga kurang mampu atau dengan identitas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp 450.000 tiap tahunnya. Kemudian peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp 750.000 tiap tahunnya, dan peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp 1.000.000 tiap tahunnya.

Tak jauh berbeda dengan KJP, KIP dipergunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik. Seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Polemik KIP di Jakarta

Polemik muncul ketika Anies mempertanyakan kebijakan Ahok untuk tidak menyalurkan KIP kepada peserta didik di Jakarta. Anies mengatakan dirinya akan mengizinkan siswa DKI Jakarta untuk mendapatkan KIP dobel dengan KJP.

Sementara Ahok menganggap berlebihan jika peserta didik mendapat KJP dan KIP. Ia mengimbau agar KIP bagi DKI Jakarta disalurkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta angkat bicara perihal ini. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan program KIP juga terealisasi di Jakarta.

"(KIP) dapat untuk anak Jakarta yang enggak punya NIK DKI (bukan warga DKI tapi sekolah di Jakarta)," kata Susi.

Meski demikian, Susi tidak menjelaskan detail jumlah siswa yang mendapat alokasi dana KIP. Di sisi lain, kata dia, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,04 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 untuk pelaksanaan program KJP.

Jumlah anggaran itu meningkat dari APBD DKI 2016. Ia menargetkan jumlah peserta didik yang menerima KJP tahun 2017 lebih besar dibanding tahun ini.

"Tahun depan targetnya ada 761.000-an calon penerima KJP. Sedangkan tahun ini ada 692.000-an penerima KJP," kata Susi.