Denda Pajak Kendaraan dan BBN di Jakarta Dihapus hingga 31 Desember 2016

Kompas.com - 01/11/2016, 20:46 WIB
Seluruh kelengkapan dokumen serta dua bukti pembayaran pajak yang terlambat dibayar, dan juga sumbangan Jasa Raharja. Ghulam/OtomaniaSeluruh kelengkapan dokumen serta dua bukti pembayaran pajak yang terlambat dibayar, dan juga sumbangan Jasa Raharja.
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

"Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB ini efektif berlaku mulai tanggal 1 November hingga 31 Desember 2016," kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setiowidodo, Selasa (1/11/2016).

Agus menjelaskan, penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB ini dilakukan untuk mendorong para wajib pajak (WP) di Ibu Kota melunasi hutang pajak kendaraan bermotor.

"Kami mengajak WP menggunakan kesempatan ini  untuk membayar hutang pajak tanpa dikenai sanksi administrasi," ujarnya.

Ia menambahkan, penghapusan sanksi PKB dan BBN-KB tersebut diberlakukan serentak di Kantor Bersama Samsat di lima wilayah kota DKI Jakarta.

"Warga juga dapat memanfaatkan pembayaran e-samsat PKB melalui ATM Bank DKI dengan nama kendaraan dan nama di ATM Bank DKI yang sama," tandasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 10 Tersangka Kasus Aborsi di Jakpus, Ini Peran Mereka

Polisi Tangkap 10 Tersangka Kasus Aborsi di Jakpus, Ini Peran Mereka

Megapolitan
Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pengemudi Diamankan Saat Operasi Yustisi

Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pengemudi Diamankan Saat Operasi Yustisi

Megapolitan
Seminggu Pengetatan PSBB, Uang Denda Pelanggar di Jakbar Mencapai Rp 43,5 Juta

Seminggu Pengetatan PSBB, Uang Denda Pelanggar di Jakbar Mencapai Rp 43,5 Juta

Megapolitan
Dinilai Aneh, Napi Kabur dari Lapas Tangerang Tanpa Bekas Tanah

Dinilai Aneh, Napi Kabur dari Lapas Tangerang Tanpa Bekas Tanah

Megapolitan
KPU Tetapkan Tiga Paslon dalam Pilkada Tangsel: Muhamad-Sara, Azizah-Ruhamaben, dan Benyamin-Pilar

KPU Tetapkan Tiga Paslon dalam Pilkada Tangsel: Muhamad-Sara, Azizah-Ruhamaben, dan Benyamin-Pilar

Megapolitan
Asap Hitam Tebal di Jalan Sawangan Depok, Warga Bakar Ranting Merembet ke Kabel

Asap Hitam Tebal di Jalan Sawangan Depok, Warga Bakar Ranting Merembet ke Kabel

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Bekasi, Hotel Ini Sudah Terapkan Protokol Kesehatan

Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Bekasi, Hotel Ini Sudah Terapkan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Kemenkumham Ingin Napi yang Kabur dari Lapas Tangerang Dieksekusi Mati jika Tertangkap

Kemenkumham Ingin Napi yang Kabur dari Lapas Tangerang Dieksekusi Mati jika Tertangkap

Megapolitan
Polisi Tangkap 10 Pelaku Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Polisi Tangkap 10 Pelaku Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Kepatuhan Perkantoran Terhadap Protokol Kesehatan Meningkat pada Pekan Pertama PSBB

Wagub DKI Klaim Kepatuhan Perkantoran Terhadap Protokol Kesehatan Meningkat pada Pekan Pertama PSBB

Megapolitan
Kakanwil Kemenkumham Sebut Tak Masuk Akal Napi Bikin Terowongan untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Kakanwil Kemenkumham Sebut Tak Masuk Akal Napi Bikin Terowongan untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Jaktim Klaim Banjir Hanya di Satu Titik, Bagaimana Faktanya?

Wali Kota Jaktim Klaim Banjir Hanya di Satu Titik, Bagaimana Faktanya?

Megapolitan
Dari DPRD Jawa Barat ke Pilkada Depok, Imam Budi Jadi Pejabat dengan Laporan Aset Termahal

Dari DPRD Jawa Barat ke Pilkada Depok, Imam Budi Jadi Pejabat dengan Laporan Aset Termahal

Megapolitan
Pradi Supriatna Maju Pilkada Depok, Laporan Kekayaannya Rp 3,8 Miliar

Pradi Supriatna Maju Pilkada Depok, Laporan Kekayaannya Rp 3,8 Miliar

Megapolitan
Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X