Kata Cagub-Cawagub DKI Jakarta soal BLT

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) yang dulu digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini muncul lagi sebagai wacana terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.

Masing-masing pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta memiliki pandangan berbeda soal BLT.

1. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni

Agus memasukkan BLT sebagai salah satu dari 10 program prioritas yang akan dia laksanakan jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Bantuan langsung itu akan diberikan kepada warga miskin dan warga kurang mampu. Program tersebut meliputi bantuan langsung untuk meningkatkan daya beli masyarakat, anak balita, dan lansia, serta penguatan jaring pengaman sosial yang lain.

"BLT itu harus disikapi memang diberikan secara temporer kepada masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan dalam hidupnya untuk makan saja sulit, menyambung hidup saja sulit, sehingga itu perlu dibantu. Tentu tidak selamanya," kata Agus di Jakarta Timur, Senin (31/10/2016).

(Baca: Jadi Program Prioritas Agus, Kenapa BLT Bersifat Sementara?)

Agus meyakini, bila program itu dijalankan, angka kemiskinan akan menurun dari 3,75 persen saat ini menjadi 2,75 persen dalam lima tahun mendatang. Ketimpangan di Jakarta juga ia sebut akan menurun dari indeks gini 0,4 menjadi 0,35.

Meskipun program prioritas, bantuan langsung itu bersifat sementara. Oleh karena itu, menurut Agus, BLT harus didukung dengan program komprehensif yang mendorong masyarakat mandiri dan keluar dari kemiskinan.

Terkait anggaran bantuan langsung tersebut, Agus ingin ada penambahan Rp 15 triliun selama lima tahun. Kendati demikian, Agus tak menjelaskan detail mekanisme penyaluran anggaran tersebut.

2. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat

Berbeda dengan Agus, Ahok justru menilai bantuan berupa uang tunai tidak mendidik. Menurut Ahok, bantuan yang mendidik adalah yang selama ini sudah diterapkan di DKI Jakarta sejak era Gubernur Joko Widodo.

Salah satu bentuknya adalah pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Bantuan yang mendidik bukan bagi-bagi uang kaya di zaman SBY, bukan. Itu saya enggak setuju," kata Ahok di rumah pemenangannya di Jalan Situ Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).

(Baca: Ahok Tegaskan Tak Akan Berikan Bantuan Tunai)

Menurut Ahok, pada program KJP, setiap anak dari keluarga tidak mampu mendapat dana Rp 600.000 per bulan. Meski memberikan dana bantuan yang besar, Ahok menyatakan penyaluran dan penggunaan KJP tidak pernah dilakukan secara tunai.

Cara inilah yang dianggapnya merupakan pemberian bantuan dengan cara yang mendidik.

"Jadi, bukan bagi-bagi uang. Kami mesti ingat sila kelima Pancasila itu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukan bantuan sosial. Jadi, kita harus mendidik," kata Ahok.

3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno

Sandiaga Uno pernah bicara soal BLT jika kelak menang pada Pilkada DKI Jakarta. Sandiaga mengatakan, kebijakan BLT bisa menjaga stabilitas bahan pokok di tengah inflasi.

Hal ini disampaikannya ketika mengikuti penjaringan cagub di Partai Demokrat. Nominal pemberian BLT yang disebut Sandiaga cukup beragam, mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 400.000.

Menurut Sandiaga, kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat Jakarta yang resah dengan kenaikan harga bahan pokok. BLT, lanjut Sandiaga, dapat menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok yang selama ini dikeluhkan masyarakat miskin.

"Saya yang kali pertama bicara BLT. Dulu (saya) di-bully sama semua orang, tetapi saya lihat, yang di bawah garis kemiskinan itu harus dibantu dengan BLT," kata Sandi saat berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Jannah di Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (1/11/2016).

(Baca: Sandiaga: Saya yang Kali Pertama Bicara BLT, tetapi Di-"bully")