Kompas.com - 02/11/2016, 11:19 WIB
Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nursita SariKomisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berupaya menjangkau para pemilih di seluruh wilayah DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Cara yang ditempuh di antaranya yaitu dengan membuka tempat pemungutan suara (TPS) di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan hingga di dekat lokasi penggusuran.

KPU DKI akan mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) di rutan dan lapas di Jakarta. Pembuatan TPS juga akan dikoordinasikan dengan pengelola rutan dan lapas untuk mendapatkan data pemilih yang merupakan penghuni rutan dan lapas.

Dari pengalaman saat Pileg dan Pilpres 2014, pendataan pemilih di rutan dan lapas terkendala karena data yang dimiliki pengelola rutan atau lapas tidak lengkap. Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan pendataan yang dilakukan Disdukcapil DKI Jakarta.

"Dia (penghuni rutan/lapas) ada nama-nama aliasnya banyak, kemudian NIK (nomor induk kependudukan)-nya kosong karena di rutan, lapas, itu Kemenkumham itu tidak punya data fotokopi KTP-nya," ujar Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Moch Sidik di Jakarta, Selasa (1/11/2016).

(Baca: Ini Daftar Pemilih Sementara pada Pilkada DKI 2017)

KPU DKI juga berencana membuka TPS di sekitar wilayah penduduk yang terdampak penggusuran untuk mengantisipasi adanya warga yang kembali ke tempat tinggalnya yang telah digusur maupun warga yang masih bertahan di wilayah penggusuran.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya juga telah memindahkan lokasi TPS saat warga korban penggusuran dipindahkan ke tempat yang baru.

KPU DKI Jakarta berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mendata jumlah warga korban penggusuran.

"Kami sedang melakukan pendataan agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Jangan karena masalah ini hak pilihnya hilang, kan sayang," ujar Sumarno.

KPU DKI Jakarta juga ingin memastikan hak pilih warga yang tinggal di apartemen. Namun, hal itu terkendala karena banyak penghuni apartemen di Jakarta punya KTP yang alamatnya berbeda dengan alamat apartemen tempat tinggal mereka.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

Megapolitan
Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Covid-19 Varian Omicron di DKI Jakarta Kini Ada 2.040

UPDATE 27 Januari: Kasus Covid-19 Varian Omicron di DKI Jakarta Kini Ada 2.040

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Bertambah 4.149 dalam Sehari, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Ada 891.148

UPDATE 27 Januari: Bertambah 4.149 dalam Sehari, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Ada 891.148

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Pegawai Pinjol Ilegal di PIK | Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele

[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Pegawai Pinjol Ilegal di PIK | Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele

Megapolitan
JIS Tutup Sementara Mulai 30 Januari Untuk Persiapan International Youth Championship

JIS Tutup Sementara Mulai 30 Januari Untuk Persiapan International Youth Championship

Megapolitan
Kasus Haris Azhar dan Fatia Dianggap Pemidanaan yang Dipaksakan

Kasus Haris Azhar dan Fatia Dianggap Pemidanaan yang Dipaksakan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.