Kata Warga Jakarta soal Program BLT Agus dan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan bantuan langsung tunai kembali terdengar, kali ini di tengah kampanye Pilkada DKI Jakarta. Kebijakan yang awalnya diberlakukan oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono itu, kini ditawarkan oleh anaknya, calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono.

Agus dan saingannya, Sandiaga, menilai BLT dapat membantu masyarakat miskin untuk menyambung hidupnya dan meningkatkan perekonomian. Sementara Ahok, menolak dengan alasan tidak mendidik.

Apa kata warga soal ini?

Sunadi (45), warga Pasar Minggu, mendukung jika kebijakan BLT diberlakukan. Ia mengatakan, anggaran DKI yang begitu besar jauh lebih baik jika dialokasikan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah.

"Sekarang daripada pemborosan anggaran buat proyek tol, bangun jalan buat orang bermobil, apalagi kita tahu proyek kan sarang korupsi, lebih baik buat rakyat," katanya saat ditemui di sebuah warung kopi di Jalan Nipah, Jakarta Selatan.

Sunadi yang bekerja sebagai tukang ojek masih mengingat ketika 2008 lalu menerima BLT sebesar Rp 300.000 untuk tiga bulan. Uangnya untuk membantu kebutuhan istri dan empat anaknya. Ia waktu itu masih bekerja sebagai buruh kasar.

"Ya alhamdulillah waktu itu lumayan bantu istri belanja," ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Iwan (52), sopir bajaj warga Jatinegara. Iwan mengatakan tak menolak keberadaan BLT. Menurut dia, jika diberlakukan, BLT hanya akan berasa seperti tunjangan hari raya yang tak pernah didapatkannya.

"Waktu itu memang langsung berasa pas bensin naik, kalau sekarang bisa ngasih berapa? Apa bisa ngasih paling tidak Rp 1 juta buat tiap keluarga," kata Iwan.

Iwan yang pada 2008 tak terdaftar BLT melihat program itu tidak banyak membuat orang-orang tak mampu meningkat taraf hidupnya, apalagi untuk hidup di Jakarta. Apalagi kini, dengan semakin beragamnya kebutuhan, Iwan tak yakin program itu akan membuatnya bebas dari kemiskinan.

Sementara Chaerul (38), seorang sopir pribadi yang tinggal di Cawang, mengatakan, BLT sebaiknya tak diberlakukan karena tidak efektif membatu masyarakat. Menurut dia, kesulitan yang dirasakan masyarakat saat ini adalah kekhawtiran akan pekerjaan dan tempat tinggal.

Ia menilai, alih-alih memberikan uang tunai yang berpotensi tidak tepat peruntukannya, pemerintah harusnya memberikan subsidi, dan tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Kan bisa pemerintah bangun rusun bersubsidi untuk yang belum bisa beli rumah, atau buat pelatihan dan kasih modal usaha ibu-ibu yang mau dagang," ujarnya.

Jika pemerintah membantu dengan menyediakan subsidi untuk kebutuhan masyarakat seperti tempat tinggal, listrik, sembako, transportasi, dan berobat gratis, maka bantuan tunai tak diperlukan. Bagi Chaerul, program itu lebih terasa manfaatnya dalam jangka panjang.