Kompas.com - 03/11/2016, 18:24 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajak umat Islam untuk memaafkan Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Yusril, yang sebelumnya ingin maju sebagai cagub DKI melawan Ahok, kini meminta umat Islam menerima permintaan maaf Ahok.

"Toh Ahok juga sudah beberapa kali menyampaikan permintaan maaf dan menyerahkan kasus dugaan penistaan agama kepada penegak hukum," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2016).

Yusril mengingatkan, permintaan maaf bukan berarti menyudahi proses hukum terhadap Ahok. Sebab, menurut Yusril, Presiden Joko Widodo sudah mengadakan pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, serta menegaskan bahwa polisi akan mengusut kasus yang melibatkan Ahok hingga tuntas.

"Jaminan Presiden itu sangat penting agar penegakan hukum di negeri ini dilakukan secara adil tanpa ada kesan ingin melindungi atau ingin menzalimi seseorang," ujar Yusril.

Penegakan hukum, kata Yusril, wajib dilakukan dengan adil, bukan saja terhadap Ahok, melainkan juga terhadap siapa pun yang melanggar hukum.

Terkait Pilkada DKI, kata Yusril, kedua pasangan calon lain juga harus diproses jika melanggar hukum. Yusril menegaskan, tidak ada pasangan yang boleh diuntungkan maupun dirugikan dalam penegakan hukum.

"Kalau Ahok disidik, kedua pasangan yang lain tidak boleh diuntungkan. Ahok pun tidak boleh dirugikan. Demikian pula sebaliknya," kata Yusril.

Saat ini polisi tengah meminta keterangan dari para saksi dan ahli terkait kasus Ahok. Yusril mengingatkan polisi agar tetap profesional dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Jika cukup bukti, polisi harus memproses kasus tersebut hingga ke pengadilan. Jika tidak, maka surat penghentian penyelidikan perkara harus segera dikeluarkan.

"Dengan komitmen penegakan hukum, sudah sepantasnya umat Islam menerima permintaan maaf Ahok yang sudah berulang kali diucapkannya. Penegakan hukum telah dijamin Presiden Jokowi, serahkan kepada aparat penegak hukum sambil diawasi dengan saksama," kata Yusril.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Klaim Sediakan Kantong Parkir Buat Bus Relawan Jokowi agar Tak Bikin Macet Kawasan GBK

Polisi Klaim Sediakan Kantong Parkir Buat Bus Relawan Jokowi agar Tak Bikin Macet Kawasan GBK

Megapolitan
5 RT dan 1 Jalan di Jakarta Utara Tergenang Banjir Rob

5 RT dan 1 Jalan di Jakarta Utara Tergenang Banjir Rob

Megapolitan
Antrean Bus Penjemput Relawan Jokowi Bikin Macet, Pengendara Diimbau Hindari Kawasan GBK

Antrean Bus Penjemput Relawan Jokowi Bikin Macet, Pengendara Diimbau Hindari Kawasan GBK

Megapolitan
Mengenal Jasa 'Sleep Call', Cocok untuk Curhat sampai 'Pacaran Online'

Mengenal Jasa "Sleep Call", Cocok untuk Curhat sampai "Pacaran Online"

Megapolitan
Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Sudah Mediasi tapi Belum Ada Titik Temu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Sudah Mediasi tapi Belum Ada Titik Temu

Megapolitan
ADS yang Aman dan Nyaman bagi Anak, Penting untuk Dukung Program BIAN

ADS yang Aman dan Nyaman bagi Anak, Penting untuk Dukung Program BIAN

Megapolitan
Warga Korban Penipuan Desak Kapolres Bogor Segera Diperiksa atas Dugaan Langgar Kode Etik

Warga Korban Penipuan Desak Kapolres Bogor Segera Diperiksa atas Dugaan Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kurir J&T Express Bawa Kabur Uang Klien Rp 531 Juta, Sembunyi di Bekasi lalu Ditangkap

Kurir J&T Express Bawa Kabur Uang Klien Rp 531 Juta, Sembunyi di Bekasi lalu Ditangkap

Megapolitan
Polres Jaksel Janji Usut Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri

Polres Jaksel Janji Usut Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri

Megapolitan
Nasib 'Bike Sharing' di Jakarta, Terbengkalai dan Butuh Evaluasi...

Nasib "Bike Sharing" di Jakarta, Terbengkalai dan Butuh Evaluasi...

Megapolitan
Sampah di Pintu Air Manggarai Kerap Menumpuk Saat Hujan Deras

Sampah di Pintu Air Manggarai Kerap Menumpuk Saat Hujan Deras

Megapolitan
Ketika Dekapan Air Danau Sunter Kembali Menelan Korban...

Ketika Dekapan Air Danau Sunter Kembali Menelan Korban...

Megapolitan
Swastanisasi Air Akan Berakhir, PAM Jaya Bakal Bangun Sentra Pelayanan Terpadu

Swastanisasi Air Akan Berakhir, PAM Jaya Bakal Bangun Sentra Pelayanan Terpadu

Megapolitan
Kasus Mahasiswa UI Diduga Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Polisi Gelar Perkara

Kasus Mahasiswa UI Diduga Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Polisi Gelar Perkara

Megapolitan
Seandainya Wali Kota dan Bupati Tak Ada Usai Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ini yang Harus Dilakukan Gubernurnya..

Seandainya Wali Kota dan Bupati Tak Ada Usai Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ini yang Harus Dilakukan Gubernurnya..

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.