Kompas.com - 07/11/2016, 10:38 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

"Fasilitasinya ada di KPU. Bahannya, desainnya, kalau ada gambarnya, tulisannya, itu boleh dari pasangan calon. Tapi yang menayangkannya itu KPU," ucap dia.

Bawaslu DKI kemudian akan melihat kemungkinan ada tidaknya sanksi administrasi maupun sanski pidana jika dugaan tersebut terbukti sebagai pelanggaran.

"Kalau (sanksi) administrasinya tentu kita akan sampaikan ke KPU, biar KPU yang memberikan sanksinya. Nanti kita lihat apakah ada unsur ketentuan pidana pemilunya dari pemasangan iklan yang diduga iklan kampanye itu," papar Mimah.

DPW PPP DKI Jakarta kubu Romahurmuziy sebelumnya melaporkan dugaan pelanggaran iklan kampanye yang menyiarkan kontrak politik Ahok-Djarot dengan PPP Kubu Djan Faridz.

Tayangan tersebut disiarkan pada 3 November 2016, antara pukul 20.56 - 20.57 WIB.

(Baca juga: Jubir Ahok-Djarot: Kampanye Seharusnya Tunjukkan Kelebihan Calon, Bukan Kekurangan Rival)

Menurut Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz, iklan tersebut merugikan PPP kubu Romahurmuziy yang mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur lainnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

 

"Iklannya membunyikan kontrak politik antara PPP dengan paslon Ahok-Djarot, lalu ditutup dengan lambang PPP. Artinya, kami merasa dirugikan dalam konteks PPP kan paslonnya Agus-Sylvi, bukan Ahok-Djarot," kata Azis yang berada di kubu Romahurmuziy ini.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

Megapolitan
Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

Megapolitan
Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

Megapolitan
869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

Megapolitan
Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

Megapolitan
Oknum Tukang Parkir Disebut sebagai Pelaku Pelecehan di Toilet Kafe Kawasan Melawai

Oknum Tukang Parkir Disebut sebagai Pelaku Pelecehan di Toilet Kafe Kawasan Melawai

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 2.404 Kasus, Kumulatif Kasus Covid -19 Tembus 19.822 Orang di Jakarta

UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 2.404 Kasus, Kumulatif Kasus Covid -19 Tembus 19.822 Orang di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Tambah 331, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 99.110

UPDATE 17 Agustus 2022: Tambah 331, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 99.110

Megapolitan
Lomba HUT Ke-77 RI Bikin Penghuni Apartemen Lebih Cair dan Melupakan Sejenak Kesibukan Kerja

Lomba HUT Ke-77 RI Bikin Penghuni Apartemen Lebih Cair dan Melupakan Sejenak Kesibukan Kerja

Megapolitan
Pemprov DKI Terbitkan Pergub Gratis PBB, Ini Cara Mendapatkan Keringanan Pajaknya

Pemprov DKI Terbitkan Pergub Gratis PBB, Ini Cara Mendapatkan Keringanan Pajaknya

Megapolitan
3 Alasan Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polres Jaksel

3 Alasan Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polres Jaksel

Megapolitan
Selain Bebaskan Pajak Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Pemprov DKI Masih Berlakukan Insentif PBB untuk Guru hingga RS Swasta

Selain Bebaskan Pajak Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Pemprov DKI Masih Berlakukan Insentif PBB untuk Guru hingga RS Swasta

Megapolitan
Mempertanyakan Nasib Sumur Resapan Jakarta yang Digaungkan Anies Saat Kampanye...

Mempertanyakan Nasib Sumur Resapan Jakarta yang Digaungkan Anies Saat Kampanye...

Megapolitan
Proyek MRT Fase 2A Mulai Memasuki Konstruksi Pintu Masuk Stasiun Monas

Proyek MRT Fase 2A Mulai Memasuki Konstruksi Pintu Masuk Stasiun Monas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.