Kompas.com - 07/11/2016, 18:58 WIB
Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno (kemeja biru), berkunjung ke permukiman warga di RW 03 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (7/11/2016). Sandiaga sekaligus diajak melihat Bank Sampah yang dikelola oleh warga. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERACalon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno (kemeja biru), berkunjung ke permukiman warga di RW 03 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (7/11/2016). Sandiaga sekaligus diajak melihat Bank Sampah yang dikelola oleh warga.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga pada Pilkada DKI 2017, Sandiaga Uno, mengusulkan agar warga di RW 03, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, mematok tarif bagi pengunjung bank sampah di sana.

Sandiaga mengucapkan hal itu saat mengunjungi warga sekaligus melihat bank sampah di sana, Senin (7/11/2016).

Awalnya, Sandiaga menceritakan pengalamannya yang terkejut waktu mengunjungi seorang profesor di Banglades untuk belajar tentang keuangan mikro. Hal yang membuat Sandiaga terkejut adalah seorang harus bayar 1.500 dolar AS untuk belajar kearifan lokal di sana.

Padahal, pihak Banglades belajar hal tersebut dari Indonesia.

"Kalau bank sampah ini kan sudah punya kemampuan untuk jadi proyek percontohan. Banyak yang datang dari Banjarmasin, Lampung, dari belahan Indonesia lain. Perusahaan-perusahaan juga datang ke sini. Saya usul ke mereka, kalau ada yang datang di kemudian hari, mereka harus bayar. Ini kan ilmu, jadi harus bayar," kata Sandiaga kepada pengurus bank sampah di sana.

Bank sampah Malaka Sari merupakan program hasil inisiatif warga untuk mengelola sampah di sana. Program yang berjalan sejak tahun 2009 itu murni berasal dari masyarakat dan tidak ada campur tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Usul Sandiaga diterima baik para pengurus bank sampah itu.

Sandiaga menambahkan, besaran tarif pengunjung nanti dapat disesuaikan, misalkan berapa tarif untuk mahasiswa, korporasi, pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten, dan sebagainya. Ide itu juga dinilai Sandiaga bisa ikut menambah pendapatan pengurus bank sampah yang merupakan anggota ibu-ibu PKK di RW 03 Malaka Sari.

Selama ini, sebagai pengurus, mereka baru bisa mendapat keuntungan Rp 2 juta per bulan dari hasil mengelola sampah di bank sampah.

"Ke depan, kegiatan ini bisa menjadi kegiatan usaha bernilai ekonomis. Tidak cuma mengatasi masalah sampah, tetapi juga menambah penghasilan," kata Sandi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Pesimis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Pesimis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Megapolitan
Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

Megapolitan
Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Megapolitan
Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Megapolitan
Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.