Jalan Panjang Pembebasan Lahan untuk Proyek MRT...

Salah satu kendala dalam proyek MRT ini adalah pembebasan lahan.

Alen Saputra yang ditempatkan sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta pada Agustus lalu diharapkan dapat mengebut pembebasan sisa 132 bidang dari Jalan RS Fatmawati hingga Lebak Bulus.

Dengan sisa waktu yang tak banyak hingga Desember 2016, Alen harus memulai proses pembebasan lahan dari awal.

"Kita akan turun lagi untuk pengukuran, kali ini kita jadwalkan dengan mengundang pemilik bidang untuk menyaksikan, kita data, verifikasi, setelah pemilik bidang sepakat dengan luas dan isi pengukuran, baru kita serahkan ke akuntan untuk appraisal, warga yang sepakat nilai appraisal langsung diurus untuk transfer ganti ruginya, yang tidak, kami konsinyasi," kata Alen.

(Baca juga: Saat Dana Operasional Jadi Kendala Pengukuran Lahan untuk Proyek MRT...)

Pembebasan lahan ini sudah dianggarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan dan Transportasi.

Dinas Bina Marga melalui APBD 2016 dan APBD Perubahan, memegang Rp 250 miliar untuk membebaskan 102 bidang.

Anggaran ini ditambah Rp 475 miliar dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2015 yang baru terpakai Rp 125 miliar.

Sementara itu, Dishubtrans siap membayarkan Rp 30 miliar untuk 30 lahan yang rencananya dibebaskan dengan sistem pinjam pakai setelah APBD Perubahan 2016 cair.

Pemilik bidang yang hadir dalam rapat itu mengungkapkan masalah pembebasan lahan dari tahun ke tahun selalu berbeda.

Ada yang mengeluhkan pengukuran yang tidak tepat, ada yang sudah sepakat tetapi uangnya tak dibayar penuh, ada perusahaan yang membutuhkan surat keputusan yang akuntabel, dan berbagai permasalahan lainnya.

Kendati demikian, warga mengapresiasi jajaran pejabat tahun ini yang bekerja lebih cepat dan lebih baik dari sebelumnya.

Dalam rapat dengan BPN Jaksel, Senin, pemilik bidang mengingatkan para pejabat agar jangan terjebak pada masalah yang sama.

Ahok duga ada "permainan"

Sebelum cuti dari jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengumpulkan para pemilik bidang pada Oktober lalu.

Hal ini dilakukannya setelah ia meninjau proyek MRT dan LRT bersama Presiden Joko Widodo.