Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Punya Program KJP Plus, Ahok Sebut Warga Harus Dididik Tidak Serakah

Kompas.com - 08/11/2016, 21:48 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang terintegrasi dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kemudian bagaimana calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanggapi rencana tersebut?

"Yang pasti kami mau edukasi masyarakat. Kalau sudah cukup, ya jangan serakah," kata Ahok, di Kebon Jahe, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).

Selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok hanya mengalokasikan KJP bagi siswa-siswi yang merupakan warga ibu kota. Sedangkan KIP dialokasikan bagi siswa-siswi non-DKI yang bersekolah di Jakarta.

Ahok mengatakan, dana yang terdapat di dalam KJP sudah dihitung oleh Bank Dunia. Sehingga, lanjut dia, dana itu sesuai dengan kebutuhan siswa.

"Jadi lebih baik KIP di Jakarta didorong ke luar Jakarta. Kamu tahu enggak anak-anak di luar Jakarta yang putus sekolah berapa persen? Masih 40 persen," kata Ahok.

Ahok menyebut, jumlah anak putus sekolah di Jakarta setingkat SMA hanya sebesar 0,4 persen.

"Jadi ini bukan karena faktor uang, buat apa uangnya, dimanjain kasih anak lebih. Anak saya aja enggak saya kasih uang jajan lebih," kata Ahok. (Baca: Anies Janjikan Warga Jakarta Bisa Terima KJP dan KIP Sekaligus)

Anies sebelumnya mengatakan seharusnya KJP dapat menjangkau kalangan lebih luas, bahkan di luar sistem sekolah. Anies mencontohkan KJP saat ini tidak menanggung anak miskin di luar sekolah, paket A, B, C dan keterampilan khusus.

Sementara pada KJP Plus, anak usia sekolah (6-21 tahun) kategori tersebut berhak menerima KJP Plus. Anies juga memastikan siswa dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan manfaat tunai serta manfaat lama dari KJP.

Besaran KJP Plus untuk siswa dari keluarga tidak mampu juga anak dinaikkan. Manfaat lainnya dari KJP Plus, penerima akan mendapatkan diskon belanja pendidikan, gratis masuk museum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta dan wahana pendidikan.

Anies juga mengatakan pelaporan keuangan KJP Plus akan secara otomatis dan dapat dipantau langsung oleh pemerintah, orangtua serta anak.

Kompas TV Ahok Sepakat Gelar Perkara Kasusnya Terbuka
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Dinkes DKI Hitung Kebutuhan Suplemen dan Vitamin untuk KPPS Pemilu 2024

Dinkes DKI Hitung Kebutuhan Suplemen dan Vitamin untuk KPPS Pemilu 2024

Megapolitan
Cerita Penjual Ayam di Pasar Johor Baru 'Full Senyum' Dagangannya Diborong Mendag Zulhas

Cerita Penjual Ayam di Pasar Johor Baru "Full Senyum" Dagangannya Diborong Mendag Zulhas

Megapolitan
Ini Peran Tiga Buruh Pengeroyok Sopir Truk Saat Demo UMK di Cikarang...

Ini Peran Tiga Buruh Pengeroyok Sopir Truk Saat Demo UMK di Cikarang...

Megapolitan
JPU Sebut Pleidoi Fatia dalam Kasus 'Lord Luhut' Menunjukkan Keputusasaan

JPU Sebut Pleidoi Fatia dalam Kasus "Lord Luhut" Menunjukkan Keputusasaan

Megapolitan
Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu DKI Keluhkan Fasilitas Kantor

Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu DKI Keluhkan Fasilitas Kantor

Megapolitan
Nasib Nahas Bocah di Tangerang: Hanyut di Kali Angke Usai Terpeleset Saat Bermain, Jasadnya Ditemukan 3 Hari Kemudian

Nasib Nahas Bocah di Tangerang: Hanyut di Kali Angke Usai Terpeleset Saat Bermain, Jasadnya Ditemukan 3 Hari Kemudian

Megapolitan
Anak Diperkosa Ayah Kandung Belasan Kali hingga Hamil, P2TP2A Tangsel: Korban Trauma Ingat Bapaknya

Anak Diperkosa Ayah Kandung Belasan Kali hingga Hamil, P2TP2A Tangsel: Korban Trauma Ingat Bapaknya

Megapolitan
Jadi Tersangka, Tiga Buruh yang Keroyok Sopir Truk Terancam 5 Tahun Penjara

Jadi Tersangka, Tiga Buruh yang Keroyok Sopir Truk Terancam 5 Tahun Penjara

Megapolitan
Dinkes DKI Minta KPU Wajibkan Anggota KPPS Terdaftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Dinkes DKI Minta KPU Wajibkan Anggota KPPS Terdaftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Megapolitan
Jangan Lagi Ada Korban di Pemilu 2024, Eks Petugas KPPS: Masa Pemerintah Enggak Berkaca?

Jangan Lagi Ada Korban di Pemilu 2024, Eks Petugas KPPS: Masa Pemerintah Enggak Berkaca?

Megapolitan
Harga Cabai Tembus Rp 120.000 di Jakarta, Mendag Zulhas Minta Pemda Subsidi Ongkos Angkut

Harga Cabai Tembus Rp 120.000 di Jakarta, Mendag Zulhas Minta Pemda Subsidi Ongkos Angkut

Megapolitan
Suami di Jaksel Bakar Istrinya Usai Lihat Korban 'Chatting' dengan Pria Lain

Suami di Jaksel Bakar Istrinya Usai Lihat Korban "Chatting" dengan Pria Lain

Megapolitan
Dinkes DKI Siap Fasilitasi 'Medical Check Up' KPPS Pemilu 2024

Dinkes DKI Siap Fasilitasi "Medical Check Up" KPPS Pemilu 2024

Megapolitan
Dinkes DKI Mendata Anak yang Terinfeksi Pneumonia di Jakarta

Dinkes DKI Mendata Anak yang Terinfeksi Pneumonia di Jakarta

Megapolitan
Pedagang Jual Rawit Merah Rp 120.000 Per Kg di Pasar Johar Baru, Zulhas: Wuih yang Benar Kamu?

Pedagang Jual Rawit Merah Rp 120.000 Per Kg di Pasar Johar Baru, Zulhas: Wuih yang Benar Kamu?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com