Kompas.com - 09/11/2016, 20:50 WIB
Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016). Nursita SariKetua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta selalu mengawasi setiap aktivitas kampanye yang dilakukan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur, maupun tim kampanye dan relawan mereka.

Sejak masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016, Bawaslu DKI menemukan sejumlah temuan hasil pengawasan di lapangan. Hasil pengawasan tersebut harus ditelusuri sebelum pengawas pemilu menentukan apakah hal itu termasuk dalam dugaan pelanggaran.

Salah satu temuan Bawaslu yakni terkait penolakan terhadap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, yang akan berkampanye.

"Gangguan saat pelaksanaan kampanye, kita sudah ketahui bersama ada tiga titik di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ada salah satu pasangan calon yang merasa diganggu proses pelaksanaannya kampanyenya," ujar Mimah di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2016).

Mimah menuturkan, Bawalu DKI sudah memanggil beberapa pihak terkait penolakan tersebut untuk menelusuri potensi dugaan pelanggaran pada pilkada. Dia menyebut, kampanye Ahok-Djarot seharusnya tidak dihalangi karena merupakan hak keduanya dan mereka sudah memiliki izin pelaksanaan.

"Semua itu ada izin kampanyenya," kata dia.

Selain itu, dalam periode pengawasan kampanye pada 28 Oktober - 7 November 2016, Bawaslu DKI juga menemukan ada relawan yang tidak didaftarkan ke KPU DKI, namun melakukan kampanye.

"Kemudian masih ada dugaan politik uang. Ini dalam proses penanganan pembuktian," ucap Mimah. (Baca: Bawaslu DKI Minta Cagub-Cawagub DKI Tak Dihalangi Saat Kampanye)

Selanjutnya, Bawaslu DKI juga menemukan dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, adanya keterlibatan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye, penggunaan tempat ibadah, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.

"Lalu tidak ada izin kampanye, tadi berkaitan dengan relawan yang tidak terdaftar, tiba-tiba melakukan kegiatan. Ini kita sudah langsung minta kegiatannya dibubarkan," tuturnya.

Bawaslu DKI, kata Mimah, mendapatkan banyak informasi terkait dugaan pelanggaran kampanye. Pihaknya harus mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang sebelum akhirnya dinyatakan sebagai pelanggaran.

Kompas TV Ini Ruang Perang Ahok-Djarot
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korsleting Sebabkan Kepulan Asap di Mal Alam Sutera Tangerang

Korsleting Sebabkan Kepulan Asap di Mal Alam Sutera Tangerang

Megapolitan
Damkar Evakuasi Buaya Peliharaan Warga Depok

Damkar Evakuasi Buaya Peliharaan Warga Depok

Megapolitan
Polisi Gagalkan Penyelundupan 4 Liter Sabu Cair dari Meksiko

Polisi Gagalkan Penyelundupan 4 Liter Sabu Cair dari Meksiko

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Minta Polres Depok Segera Tangani Kasus Dugaan KDRT

Kuasa Hukum Korban Minta Polres Depok Segera Tangani Kasus Dugaan KDRT

Megapolitan
Terima Paket 4 Liter Sabu Cair dari Luar Negeri, Seorang Kurir Ditangkap di Cengkareng

Terima Paket 4 Liter Sabu Cair dari Luar Negeri, Seorang Kurir Ditangkap di Cengkareng

Megapolitan
Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Perempuan yang Diduga Korban KDRT

Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Perempuan yang Diduga Korban KDRT

Megapolitan
Kasus Anak Jual Kulkas Ibunya Berlanjut ke Meja Hijau, Kuasa Hukum Terdakwa: Sebaiknya Dihentikan

Kasus Anak Jual Kulkas Ibunya Berlanjut ke Meja Hijau, Kuasa Hukum Terdakwa: Sebaiknya Dihentikan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Serpong Belum Tahu soal Kebijakan Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Pedagang di Pasar Serpong Belum Tahu soal Kebijakan Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Megapolitan
Bertambah 95, Kini Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Capai 2.957

Bertambah 95, Kini Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Capai 2.957

Megapolitan
PTM di 18 Sekolah di Jakpus Dihentikan karena Temuan Kasus Covid-19, Total 37 Siswa Terpapar

PTM di 18 Sekolah di Jakpus Dihentikan karena Temuan Kasus Covid-19, Total 37 Siswa Terpapar

Megapolitan
Polisi Dalami Tujuan Kakek 89 Tahun Kendarai Mobil Sebelum Tewas Dikeroyok

Polisi Dalami Tujuan Kakek 89 Tahun Kendarai Mobil Sebelum Tewas Dikeroyok

Megapolitan
Usut Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Wali Kota Akan Panggil Sudin Bina Marga

Usut Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Wali Kota Akan Panggil Sudin Bina Marga

Megapolitan
Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Megapolitan
Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.