Kompas.com - 09/11/2016, 20:50 WIB
Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016). Nursita SariKetua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta selalu mengawasi setiap aktivitas kampanye yang dilakukan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur, maupun tim kampanye dan relawan mereka.

Sejak masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016, Bawaslu DKI menemukan sejumlah temuan hasil pengawasan di lapangan. Hasil pengawasan tersebut harus ditelusuri sebelum pengawas pemilu menentukan apakah hal itu termasuk dalam dugaan pelanggaran.

Salah satu temuan Bawaslu yakni terkait penolakan terhadap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, yang akan berkampanye.

"Gangguan saat pelaksanaan kampanye, kita sudah ketahui bersama ada tiga titik di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ada salah satu pasangan calon yang merasa diganggu proses pelaksanaannya kampanyenya," ujar Mimah di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2016).

Mimah menuturkan, Bawalu DKI sudah memanggil beberapa pihak terkait penolakan tersebut untuk menelusuri potensi dugaan pelanggaran pada pilkada. Dia menyebut, kampanye Ahok-Djarot seharusnya tidak dihalangi karena merupakan hak keduanya dan mereka sudah memiliki izin pelaksanaan.

"Semua itu ada izin kampanyenya," kata dia.

Selain itu, dalam periode pengawasan kampanye pada 28 Oktober - 7 November 2016, Bawaslu DKI juga menemukan ada relawan yang tidak didaftarkan ke KPU DKI, namun melakukan kampanye.

"Kemudian masih ada dugaan politik uang. Ini dalam proses penanganan pembuktian," ucap Mimah. (Baca: Bawaslu DKI Minta Cagub-Cawagub DKI Tak Dihalangi Saat Kampanye)

Selanjutnya, Bawaslu DKI juga menemukan dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, adanya keterlibatan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye, penggunaan tempat ibadah, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.

"Lalu tidak ada izin kampanye, tadi berkaitan dengan relawan yang tidak terdaftar, tiba-tiba melakukan kegiatan. Ini kita sudah langsung minta kegiatannya dibubarkan," tuturnya.

Bawaslu DKI, kata Mimah, mendapatkan banyak informasi terkait dugaan pelanggaran kampanye. Pihaknya harus mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang sebelum akhirnya dinyatakan sebagai pelanggaran.

Kompas TV Ini Ruang Perang Ahok-Djarot
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Januari: Tambah 102 Kasus di Kota Tangerang, 831 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Januari: Tambah 102 Kasus di Kota Tangerang, 831 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Aturan Nonton Bioskop di Jakarta selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan Nonton Bioskop di Jakarta selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
Dipanggil BK Terkait Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Sudah Lama Saya Tunggu

Dipanggil BK Terkait Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Sudah Lama Saya Tunggu

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 75,4 Persen

UPDATE 24 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 75,4 Persen

Megapolitan
Tangsel Tetap PPKM Level 2, PTM dan WFO Dibatasi 50 Persen

Tangsel Tetap PPKM Level 2, PTM dan WFO Dibatasi 50 Persen

Megapolitan
Dari 43 Sekolah yang Sempat Ditutup karena Covid-19, 40 di Antaranya Sudah Kembali Dibuka

Dari 43 Sekolah yang Sempat Ditutup karena Covid-19, 40 di Antaranya Sudah Kembali Dibuka

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

Megapolitan
PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

Megapolitan
Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Megapolitan
Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Megapolitan
Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Megapolitan
Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Megapolitan
Jakarta Tetap PPKM Level 2, Mal Buka hingga 21.00, Kapasitas 50 Persen

Jakarta Tetap PPKM Level 2, Mal Buka hingga 21.00, Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Konvoi Mobil Mewah Berkendara Pelan dan Ambil Dokumentasi di Tol, Tak Ditilang Polisi karena Kooperatif

Konvoi Mobil Mewah Berkendara Pelan dan Ambil Dokumentasi di Tol, Tak Ditilang Polisi karena Kooperatif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.