Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Langkah Polda Metro Cegah Terulangnya Penghadangan Kampanye

Kompas.com - 11/11/2016, 18:44 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Polisi menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi terulangnya aksi penolakan warga terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang ingin berkampanye.

Salah satu caranya, polisi meminta masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau penolakan di lokasi kampanye agar terlebih dulu memberitahukan kepada kepolisian.

Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suntana mengatakan, hal itu perlu dilakukan agar polisi dapat memfasilitasi kelompok warga yang ingin berunjuk rasa di lokasi kampanye.

Sehingga, masyarakat akan tetap bisa menyampaikan aspirasinya dan pasangan calon gubernur juga tetap bisa berkampanye.

"Ya bisa ajukan pemberitahuan ke kita nanti kita fasilitasi mereka mau demo di mana, tapi jangan menghambat atau mencegah supaya orang tidak bisa kampanye," ujar Suntana di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/11/2016).

Selain itu, kata Suntana, ia meminta tim pemenangan pasangan cagub-cawagub memberikan jadwal kampanyenya kepada pihak kepolisian. Sehingga, jika ada penolakan dari warga polisi bisa mengantisipasinya.

"Kalau ada paslon yang mau kampanye di suatu tempat dimungkinkan terjadi hambatan tadi polisi akan datang lebih dulu beritahu masyarakat enggak usah begitu. Apabila dalam pemberitahuan itu masih maksa, ya kita akan fasilitasi agar kegiatan kampanye tidak terhambat," ucap dia.

(Baca: Bawaslu: Penghadangan Kampanye adalah Tindak Pidana)

Suntana menyatakan akan berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta untuk mengumpulkan tim sukses pemenangan seluruh pasangan cagub-cawagub.

Dalam pertemuan tersebut, ucap Suntana, tim pemenangan pasangan cagub-cawagub diminta menjelaskan kepada pendukung lainnya agar memberikan kesempatan pasangan cagub-cawagub lain untuk berkampanye.

"Stakehokder yang ada akan mengumpulkan semua timses paslon agar memberitahu masyarakat pendukungnya untuk memberikan ruang dan kebebasan bagi paslon manapun untuk menyampaikan aspirasinya ke masyarakat dan itu untuk kepentingan kita semua," kata Suntana.

Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat, beberapa kali mendapat penolakan dari sekelompok massa saat akan atau tengah berkampanye di beberapa wilayah.

(Baca: Djarot Curiga Penolakan terhadap Kampanye Ahok-Djarot Terkoordinasi)

Tercatat, Ahok pernah dihadang kelompok massa saat kampanye mengunjungi Pasar Rawa Belong, Rabu (2/11/2016).

Selain itu, Ahok juga mendapat penolakan saat akan berkampanye di Kedoya Utara, Jakarta Barat pada Kamis (10/11/2016).

Adapun Djarot mendapat penolakan dari kelompok massa saat kampanye di Kedoya Utara dan  Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (9/11/2016).

Bawaslu DKI Jakarta telah menerima laporan mengenai penghadangan kampanye tersebut.

Kompas TV Djarot Ajak Dialog Warga yang Mengusirnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com