Kompas.com - 12/11/2016, 05:51 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah melalui pemeriksaan selama lima jam di Balai Kota DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait kehadirannya dalam lokasi kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (9/11/2016).

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah telah mengirim rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang menyatakan Anas tidak melakukan pelanggaran.

"Jadi pemeriksaan dilakukan oleh saya sendiri, unsur Inspektorat dan BKD (badan kepegawaian daerah). Saya sudah buat nota dinas sebagai laporan ke Plt Gubernur, bahwa Wali Kota Jakarta Barat tidak terbukti terlibat kampanye Pak Djarot," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/11/2016).

(Baca juga: Begini Kronologi Wali Kota Jakbar Hadir di Lokasi Kampanye Djarot)

Saefullah menyampaikan, Anas hadir di lokasi kampanye Djarot saat itu untuk menjalankan perannya terkait pemerintahan umum, salah satunya menjaga ketertiban umum.

Kepada Saefullah, Anas mengaku diberitahu oleh Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Roycke Harry Langie bahwa ada sedikit kericuhan saat Djarot berkampanye.

Sekelompok organisasi masyarakat menolak kedatangan Djarot di Kembangan, Jakarta Barat.

"Sah-sah saja Wali Kota datang kalau lagi ada keributan. Lagipula, dia tidak meneriakkan apa-apa terkait kampanye, enggak mengajak warga untuk memilih calon tertentu. Jadi kasus ini ditutup, selesai," kata Saefullah.

Selain itu, Anas telah diperiksa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat.

Sementara untuk urusan kepegawaian, Anas terbukti tidak melakukan pelanggaran terkait pelaksanaan pilkada.

"Tapi hal ini jadi pembelajaran bagi PNS lain agar tidak datang saat tiga pasangan calon berkunjung ke wilayahnya. Pelaksanaan fungsi ketertiban umum cukup didelegasikan kepada Satpol PP," kata Saefullah.

(Baca juga: Wali Kota Jakbar Diperiksa 5 Jam soal Kehadirannya di Kampanye Djarot)

Sebelumnya, Saefullah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada semua PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar PNS menjaga netralitas selama Pilkada DKI 2017.

 

Dalam surat edarannya, Saefullah menyebut anjuran menjaga netralitas itu mengacu pada Pasal 87 ayat 4 huruf C UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nonmor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Kemudian mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 4 Agustus 2015 tentang Netralitas PNS; dan Surat Edaran Menteri PAN-RB tertanggal 22 Juli 2015 tentang Netralitas dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pilkada Serentak 2015.

Kompas TV Djarot Dihadang Warga Saat Berkampanye
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kasus Pencabulan yang Terjadi di Jakarta Pekan Ini...

Sejumlah Kasus Pencabulan yang Terjadi di Jakarta Pekan Ini...

Megapolitan
Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga 'Lockdown' Kandang

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga "Lockdown" Kandang

Megapolitan
Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Megapolitan
Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Megapolitan
Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Megapolitan
Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Megapolitan
Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Megapolitan
Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.