Pengamat: Ahok Tersangka, Jangan Ada Tekanan Politik Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menekankan pentingnya semua pihak menjaga proses hukum dalam kasus dugaan penistaan agama oleh tersangka Basuki Tjahaja Purnama bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati. Jangan ada tekanan politik baru terhadap kasus itu. Elite politik sebaiknya mengerem, jangan ngompor-ngompori. Penting untuk menjaga suasana politik yang semakin memanas ini," kata Arie saat dihubungi oleh Kompas.com, Rabu (16/11/2016) siang.

Dia menjelaskan, terkait dengan status Basuki sebagai calon gubernur DKI Jakarta, sudah ada mekanisme dan prosedur tersendiri yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu DKI Jakarta. Sehingga, hal itupun tidak perlu dipersoalkan lagi.

"Sekarang, elite politik kita akan diuji. Bagaimana mereka menanggapi hal ini dan bagaimana peran mereka menjaga agar suasana politik nasional tetap kondusif. Biarkan Polri bekerja secara profesional dan transparan, jangan menyeret proses hukum ke arena politik," tutur Arie.

Selain itu, dia juga mengajak publik untuk turut mengawasi jalannya kasus ini. Dengan begitu, harapannya, apapun keputusan pengadilan nanti, dapat diterima oleh masyarakat. Baik jika Basuki ditetapkan bersalah atau tidak bersalah.

Bareskrim Polri tadi pagi telah menetapkan Basuki sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka disepakati meski tidak ada suara bulat saat gelar perkara terbuka yang dilaksanakan pada Selasa (15/11/2016) kemarin.

"Dengan demikian, (perkara ini) akan ditingkatkan dengan tahap penyidikan dengan menetapkan saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka," ujar Kabareskrim Komjen Ari Dono di Mabes Polri.

Basuki ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.