Kompas.com - 16/11/2016, 16:17 WIB
Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, saat wawancara di kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Selasa (5/4/2015). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan gagasannya mengenai Jakarta. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOBakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, saat wawancara di kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Selasa (5/4/2015). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan gagasannya mengenai Jakarta.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengajak masyarakat memberi kesempatan pada kepolisian dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama, dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Penetapan Ahok sebagai tersangka diumumkan di Bareskrim Polri pada Rabu (16/11/2016).

"Kita harus mendorong penegakan hukum yang konsisten, adil, dan beradab dengan menyampingkan segala kepentingan dan sentimen politik, yang kerap membuat kita kehilangan kejernihan berpikir secara objektif," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Rabu siang.

(Baca: Ahok Jadi Tersangka, Kapolda Metro Jaya Imbau Masyarakat Tak Berdemo pada 25 November)

Menurut Yusril, jika kasus ini berlanjut ke pengadilan, maka pengadilan yang berhak memutuskan apakah Ahok terbukti bersalah atau tidak.

Adapun sepanjang belum ada keputusan tetap, asas praduga tidak bersalah terhadap Ahok harus dijunjung tinggi.

"Seseorang baru dinyatakan bersalah jika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tutur Yusril.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Ahok Tersangka, Ini Tanggapan Pelapor)

Dia menjelaskan, proses penegakan hukum akan memakan waktu yang cukup panjang dan berliku.

Maka, dalam hal ini, masyarakat diminta sabar dalam mengawal jalannya proses hukum kasus tersebut.

"Saya berkeyakinan bahwa sebagian besar umat Islam Indonesia menghendaki cara-cara demokratis dan menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lain halnya kalau kita menggunakan cara-cara revolusioner di luar hukum dan konstitusi. Hasilnya bisa cepat, namun ujung-ujungnya bukan hukum dan demokrasi yang ditegakkan, yang tegak justru adalah kediktatoran," ujar Yusril.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Megapolitan
Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Megapolitan
Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Megapolitan
Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

Megapolitan
UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Banyak Situ Jadi Perumahan, Pemkot Depok Berupaya Amankan Sisanya agar Tidak Diserobot

Banyak Situ Jadi Perumahan, Pemkot Depok Berupaya Amankan Sisanya agar Tidak Diserobot

Megapolitan
UPDATE 23 September: 42 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 23 September: 42 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Rumah Produksi Furniture di Pondok Aren Terbakar Jumat Dini Hari, Pegawai Berusaha Padamkan Api

Rumah Produksi Furniture di Pondok Aren Terbakar Jumat Dini Hari, Pegawai Berusaha Padamkan Api

Megapolitan
Menyoal Simpang Mampang Depok yang Banjir Melulu...

Menyoal Simpang Mampang Depok yang Banjir Melulu...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Berintensitas Sedang

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Berintensitas Sedang

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.