Kompas.com - 17/11/2016, 15:05 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono saat diwawancarai di Mapolda Metro Jaya, Selasa (25/10/2016). Akhdi Martin PratamaKabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono saat diwawancarai di Mapolda Metro Jaya, Selasa (25/10/2016).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat, kerap mendapatkan penolakan saat berkampanye.

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, pihak kepolisian tidak bisa menghalangi warga yang melakukan penolakan tersebut. Menurut dia, penolakan tersebut merupakan hak setiap warga negara.

"Ya tetapi kalau di situ ada penolakan-penolakan kepada pihaknya paslon, kita tidak bisa menghalangi, itu kan hak konstitusional mereka," ujar Awi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/11/2016).

Kompas.com/Robertus Belarminus Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersilaturahmi ke rumah tokoh Betawi, Haji Saman, di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Namun, dalam kunjungan tersebut, kedatangan Djarot kembali mendapat penolakan. Rabu (9/11/2016).
Awi menjelaskan, kepolisian hanya bertugas melakukan pengamanan saat pasangan calon berkampanye dengan cara turun langsung menemui warga. Kata dia, polisi tidak bisa langsung membubarkan aksi penolakan tersebut begitu saja.

"Kalau (masalah) menghalang-halangi kampanye paslon tentunya melalui mekanisme pelaporannya ke bawaslu, kita tidak bisa represif. Maksudnya gimana? Kita harus mukul mundur gitu? Enggak bisa," ucap dia.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menegaskan, masyarakat tidak boleh menghalangi pasangan calon mana pun untuk bertemu dengan warga. Jika menghalangi, kata Iriawan, itu merupakan pelanggaran hukum.

"Itu enggak boleh, itu mengganggu jalannya pilkada dan itu pelanggaran," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (16/11/2016).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Iriawan mengungkapkan, jika penolakan dari segelintir orang tersebut sampai menghalangi proses kampanye paslon, pihak kepolisian siap membubarkannya.

Sesuai Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada pasal 187 ayat 4 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Update: artikel ini telah diubah judul dan isinya untuk menekankan pentingnya pengamanan pasangan calon yang berkampanye.

Kompas TV Penolakan Kampanye Ahok-Djarot Berakhir Ricuh
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Megapolitan
Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan hingga Tewas 4 Laskar FPI

Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan hingga Tewas 4 Laskar FPI

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Megapolitan
Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya : Usut Tuntas Mafia Karantina

Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya : Usut Tuntas Mafia Karantina

Megapolitan
Kabur dari Wisma Atlet, Apakah Rachel Vennya Akan Diangkat Jadi Duta Karantina?

Kabur dari Wisma Atlet, Apakah Rachel Vennya Akan Diangkat Jadi Duta Karantina?

Megapolitan
Formula E Segera Digelar, Wagub DKI: Tidak Perlu Ada Interpelasi

Formula E Segera Digelar, Wagub DKI: Tidak Perlu Ada Interpelasi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,65 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,65 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Covid-19

Megapolitan
Dindik Kota Tengerang: 80 Persen Orangtua Ingin PTM Terbatas Jenjang SD Diterapkan

Dindik Kota Tengerang: 80 Persen Orangtua Ingin PTM Terbatas Jenjang SD Diterapkan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat 42 Kasus Aktif Covid-19 dalam Sepekan

Pemkot Bekasi Catat 42 Kasus Aktif Covid-19 dalam Sepekan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Masyarakat Hormati Pemberian Nama Jalan dengan Nama Mustafa Kemal Ataturk

Wagub DKI Minta Masyarakat Hormati Pemberian Nama Jalan dengan Nama Mustafa Kemal Ataturk

Megapolitan
45 SD Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 25 Oktober 2021

45 SD Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 25 Oktober 2021

Megapolitan
Kantor Pinjol di Cengkareng Operasikan 17 Aplikasi, Semuanya Ilegal

Kantor Pinjol di Cengkareng Operasikan 17 Aplikasi, Semuanya Ilegal

Megapolitan
Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Wajib Sudah Divaksinasi Covid-19

Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Wajib Sudah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Hujan Lebat, Plafon RS Kartika Pulomas Ambruk

Hujan Lebat, Plafon RS Kartika Pulomas Ambruk

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.