Kompas.com - 17/11/2016, 15:05 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono saat diwawancarai di Mapolda Metro Jaya, Selasa (25/10/2016). Akhdi Martin PratamaKabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono saat diwawancarai di Mapolda Metro Jaya, Selasa (25/10/2016).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat, kerap mendapatkan penolakan saat berkampanye.

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, pihak kepolisian tidak bisa menghalangi warga yang melakukan penolakan tersebut. Menurut dia, penolakan tersebut merupakan hak setiap warga negara.

"Ya tetapi kalau di situ ada penolakan-penolakan kepada pihaknya paslon, kita tidak bisa menghalangi, itu kan hak konstitusional mereka," ujar Awi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/11/2016).

Kompas.com/Robertus Belarminus Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersilaturahmi ke rumah tokoh Betawi, Haji Saman, di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Namun, dalam kunjungan tersebut, kedatangan Djarot kembali mendapat penolakan. Rabu (9/11/2016).
Awi menjelaskan, kepolisian hanya bertugas melakukan pengamanan saat pasangan calon berkampanye dengan cara turun langsung menemui warga. Kata dia, polisi tidak bisa langsung membubarkan aksi penolakan tersebut begitu saja.

"Kalau (masalah) menghalang-halangi kampanye paslon tentunya melalui mekanisme pelaporannya ke bawaslu, kita tidak bisa represif. Maksudnya gimana? Kita harus mukul mundur gitu? Enggak bisa," ucap dia.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menegaskan, masyarakat tidak boleh menghalangi pasangan calon mana pun untuk bertemu dengan warga. Jika menghalangi, kata Iriawan, itu merupakan pelanggaran hukum.

"Itu enggak boleh, itu mengganggu jalannya pilkada dan itu pelanggaran," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (16/11/2016).

Iriawan mengungkapkan, jika penolakan dari segelintir orang tersebut sampai menghalangi proses kampanye paslon, pihak kepolisian siap membubarkannya.

Sesuai Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada pasal 187 ayat 4 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Update: artikel ini telah diubah judul dan isinya untuk menekankan pentingnya pengamanan pasangan calon yang berkampanye.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Minta Warga Laksanakan Shalat Id di Rumah

Wali Kota Jakbar Minta Warga Laksanakan Shalat Id di Rumah

Megapolitan
Jelang Lebaran, Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL di Pasar Anyar

Jelang Lebaran, Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL di Pasar Anyar

Megapolitan
Jalan Tebet Utara Dalam Ditutup Sementara

Jalan Tebet Utara Dalam Ditutup Sementara

Megapolitan
Kunjungi Panti Sosial, Anies Imbau Warga Peduli dengan Sesama yang Tak Punya Keluarga

Kunjungi Panti Sosial, Anies Imbau Warga Peduli dengan Sesama yang Tak Punya Keluarga

Megapolitan
700 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Konvoi Takbir Keliling di Kota Depok

700 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Konvoi Takbir Keliling di Kota Depok

Megapolitan
Cegah Takbiran Keliling, 760 Personel Gabungan Berpatroli di Kota Tangerang

Cegah Takbiran Keliling, 760 Personel Gabungan Berpatroli di Kota Tangerang

Megapolitan
Kawasan Kota Tua Ditutup pada 12-16 Mei

Kawasan Kota Tua Ditutup pada 12-16 Mei

Megapolitan
Masjid Raya Al-Azhom Tangerang Tak Selenggarakan Shalat Idul Fitri, Besok

Masjid Raya Al-Azhom Tangerang Tak Selenggarakan Shalat Idul Fitri, Besok

Megapolitan
Masjid Cut Meutia Gelar Shalat Idul Fitri untuk 500 Jemaah

Masjid Cut Meutia Gelar Shalat Idul Fitri untuk 500 Jemaah

Megapolitan
1.280 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Takbir Keliling di Jakbar

1.280 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Takbir Keliling di Jakbar

Megapolitan
Hari Ketujuh Larangan Mudik, 3.474 Penumpang Berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta

Hari Ketujuh Larangan Mudik, 3.474 Penumpang Berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup Akses Tempat Wisata

Cegah Kerumunan, Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup Akses Tempat Wisata

Megapolitan
Ziarah Kubur Dilarang, TPU Karet Bivak, Menteng Pulo, dan Karet Tengsin Sepi

Ziarah Kubur Dilarang, TPU Karet Bivak, Menteng Pulo, dan Karet Tengsin Sepi

Megapolitan
Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X