Kompas.com - 17/11/2016, 16:00 WIB
Aksi penghadangan massa terhadap Kunjungan kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat di permukiman warga di Jalan Karanganyar, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016). Alsadad RudiAksi penghadangan massa terhadap Kunjungan kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat di permukiman warga di Jalan Karanganyar, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, mengatakan, pengamanan selama kegiatan kampanye para calon gubernur dan calon wakil gubernur merupakan tugas polisi. Polisi yang mengetahui proses pengamanan tersebut.

"Itu kan sudah jelas. Orang yang melakukan kampanye itu kan sudah meminta pengamanan, memberikan pemberitahuan bahwa ingin kampanye. Itu (pengamanan) tugas polisi," kata Jufri kepada Kompas.com di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (17/11/2016).

Jufri menuturkan, apabila terjadi penghadangan saat kampanye berlangsung, pihak yang berwenang mengamankan adalah aparat kepolisian.

"Kalau ada yang mengganggu, mengalangi, itu urusan polisi untuk melakukan pengamanan," kata dia.

Pengamanan kampanye, lanjut Jufri, di luar wewenang panitia pengawas pemilu (panwaslu) di lapangan. Tugas panwaslu hanya mengawasi jalannya kegiatan kampanye yang dilakukan cagub, cawagub, dan/atau tim kampanye.

"Kami hanya mengawasi saja apakah pelaksaanaan kampanye itu sesuai aturan," kata Jufri.

(Lihat: Polisi Sebut Penolakan Saat Kampanye Ahok-Djarot Hak Konstitusi )

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bawaslu DKI juga hanya bisa mengimbau agar masyarakat tidak menghalangi atau mengganggu kegiatan kampanye pasangan calon. Sebab setiap cagub-cawagub memiliki hak untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka dan itu dilindungi undang-undang.

"Barang siapa yang menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye, maka itu ditindak sebagai tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 (tentang Pilkada) Pasal 187 Ayat 4," kata dia.

Pasal 187 ayat 4 UU tersebut berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

Jufri menyatakan, pihak yang berwenang menindak pelanggar pidana pemilu adalah polisi. Apabila Bawaslu bersama tim sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) memutuskan adanya pelanggaran pidana, Bawaslu akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

Kompas TV Polisi Tegaskan Aksi Penghadangan Kampanye Melanggar UU
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.