Pemda Tak Peduli Pohon Kota

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah daerah dinilai masih tidak peduli dengan kelestarian pohon-pohon untuk penghijauan di perkotaan. Padahal, mereka berpacu untuk memenuhi ketentuan perundangan yang mengharuskan 30 persen wilayahnya adalah ruang terbuka hijau.

Hal itu terungkap dalam sarasehan "Tree for Sustainable dan Vibrant City" yang diselenggarakan Wakil Rektor Bidang Riset Kerja Sama Institut Pertanian Bogor (IPB) di IPB Science Techno Park di Kota Bogor, Rabu (16/11).

Pada sarasehan itu dideklarasikan juga pembentukan organisasi profesi bidang arborikultur (ahli pohon), yakni Masyarakat Arborikultur Indonesia.

Prof Iskandar Siregar, Direktur Riset dan Inovasi IPB, mengatakan, pohon dan pepohonan adalah komponen penting dalam tata ruang perkotaan. Keberadaan pohon juga sering kali dikaitkan sebagai bagian dari monumental sejarah dan budaya.

Namun, karena faktor usia pohon dan tekanan lingkungan, pohon dan pepohonan dapat menjadi sumber bahaya yang potensial. Padahal, bahaya itu dapat diantisipasi dengan mengetahui kondisi fisik pohon-pohon tersebut.

"Caranya dengan mendeteksi awal atau monitoring secara berkala serta pemeliharaan kondisi kesehatan pohon," katanya.

Yang jadi masalah, pemda dengan instansi terkaitnya yang mengurusi pertamanan kerap lalai dalam hal monitoring dan perawatan pepohonan perkotaan.

"Mereka tidak memiliki peralatan yang dapat memonitor kesehatan pohon. Bahkan, kebun raya kita saja belum memiliki alat untuk itu. Harganya relatif tidak mahal buat pemda atau kebun raya," kata Prof Dodi Mandika dari Klaster Riset Arborikultur IPB.

Dodi memperkirakan harga peralatan teknologi pendeteksi kesehatan pohon yang disebut MDT (mondestructive testing), seperti yang dimiliki lembaganya, sekitar Rp 1 miliar. Kemarin ia memperagakan cara teknologi MDT bekerja mendeteksi kesehatan atau kondisi pohon kepada para peserta lokakarya.

Hendrianto dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mengatakan, DKI belum memiliki peralatan pendeteksi kesehatan pohon. Saat ini, urusan pertamanan dan pemeliharaan pohon belum berdiri sendiri dalam satu dinas tertentu. Namun, upaya peningkatan pemeliharaan pohon di Jakarta kini terus ditingkatkan.

Hendrianto sangat berharap ada profesi arborikultur yang memberikan masukan dan penilaian mengenai pohon-pohon perkotaan kepada para pemda.

"Kami, saat ini tengah mengumpulkan naskah-naskah akademik untuk kemudian kami jadikan usulan pembuatan perda pohon perkotaan. Saat ini landasannya baru surat keputusan dari dinas. Ini belum berkekuatan hukum tegas. Ketentuan mengganti 10 pohon jika menebang satu pohon juga sudah tidak cocok lagi," paparnya.

Aset penting

Prof Hadi Susilo Arifin, pakar lanskap perkotaan, mengatakan, pohon dan lanskap kota adalah aset kota sebab mendatangkan kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Ini karena keberadaannya dapat menyerap karbon, mengonservasi keanekaragaman hayati kota, serta memberikan perlindungan terhadap tata tanah dan tata air perkotaaan.

Terkait hal ini, ketentuan penggantian pohon yang ditebang, yang diterapkan sejumlah pemda dan pemerintah pusat, harus dikaji ulang. Apalagi kalau pohon yang ditebang itu memiliki nilai historis, semisal ditanam presiden, raja, atau menandakan sebuah peristiwa penting.

Menurut Hadi, jumlah pohon pengganti yang akan ditanam harus sesuai dengan nilai pohon yang ditebang. Nilai pohon yang ditebang dihitung berdasarkan ISTEM (International Shading Tress Evaluation Method), yang sudah berlaku di kota-kota besar di dunia. Dengan metode ini, nilai pohon ditentukan oleh diameter, usia, kualitas, kelas, dan lokasi pohon, serta nilai historisnya, yang kemudian dikonversikan dalam nilai uang. Di beberapa negara, hasil penghitungan nilai pohon dikalikan 40 dollar AS dan didapatlah betapa tingginya harga pohon itu.

"Dengan menggunakan ISTEM ini, pohon menjadi sangat bernilai. Sebagai contoh, sebuah pohon randu tua di Kampus IPB, setelah dihitung dengan menggunakan ISTEM, mencapai Rp 7 miliar," tuturnya. (RTS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 November 2016, di halaman 26 dengan judul "Pemda Tak Peduli Pohon Kota".