Wakapolda Metro: Pembubaran Penghadang Kampanye Ada Tahapannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suntana, menegaskan bahwa penghadangan kampanye pasangan calon gubernur-wakil gubernur merupakan perbuatan melawan hukum. Polisi, kata dia, berwenang untuk membubarkan massa penghadang kampanye pasangan calon gubernur-wakil gubernur.

"(Pembubaran massa) ada tahapannya. Kalau masyarakat yang demo tidak bisa kondusif, bisa kami kasih peringatan 1, 2, 3. Kalau tidak sadar juga, langsung dibubarkan," kata Suntana, seusai mengikuti rapat Forkopimda, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Di dalam pasal 187 ayat 4, disebutkan tiap orang yang menghalangi jalannya kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta.

"Memang sanksi tidak besar, tapi ada unsur jera. Kami akan tindak tegas masyarakat yang melakukan penolakan saat paslon berkampanye sesuai mekanisme yang ada," kata Suntana.

Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat sering mendapat penghadangan saat akan berkampanye. Ahok pernah dihadang saat akan berkampanye di Rawa Belong, Kedoya Utara, dan Ciracas. Sementara Djarot pernah dihadang di Cilincing, Kembangan Utara, Bangka, dan Cipinang.

Terkait kasus-kasus itu, kepolisian masih menunggu pelimpahan laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

"Kami tunggu laporan dari Panwaslu, apakah hal itu termasuk pelanggaran atau bukan. Tapi jika ada tindak pidana lain, misalnya pemukulan dan lain-lain, polisi langsung masuk," kata Suntana.