Menanti Keputusan Laporan Keempat Penghadangan Ahok-Djarot dari Bawaslu

Kompas.com - 18/11/2016, 08:06 WIB
Sekelompok warga menghadang kedatangan Djarot Saiful Hidayat di Kelurahan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (16/11/2016). Nursita SariSekelompok warga menghadang kedatangan Djarot Saiful Hidayat di Kelurahan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (16/11/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, sudah empat kali melaporkan penghadangan kampanye yang mereka alami ke Bawaslu DKI. Hasilnya, tiga laporan pertama dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, ada unsur formil yang tidak terpenuhi. Selain itu, Bawaslu bersama tim sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) menilai kampanye Ahok-Djarot juga tetap terlaksana dan tidak terhalangi.

Sementara itu, untuk aduan terakhir yang dilaporkan tim pemenangan Ahok-Djarot, yakni laporan penghadangan Djarot di Kembangan Utara, Jakarta Barat, Bawaslu DKI masih menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Jumat (18/11/2016) ini, merupakan batas waktu terakhir untuk menindaklanjuti dan memutuskan hasilnya.

Sesuai kewenangannya, Bawaslu DKI memiliki waktu lima hari untuk menangani setiap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada mereka.

"Yang satu ini lagi proses klarifikasi terlapor. Yang di Kembangan Utara, dan ini masih proses. Di situ ada dugaan bahwa pasangan calon enggak bisa kampanye karena ada yang menghalangi," ujar Mimah, Kamis (17/11/2016). (Baca: Tim Pemenangan Ahok-Djarot Serahkan "Surat Keprihatinan" ke Bawaslu DKI)

Hingga Kamis kemarin, Bawaslu telah memanggil sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan mengenai laporan penghadangan tersebut, termasuk Djarot. Proses yang tengah berjalan yakni klarifikasi dari orang yang diduga menghalang-halangi kampanye Djarot saat itu.

"Agar kita tahu bahwa terlapor ini kan harus punya hak jawab. Kita butuh hak jawabnya terlapor untuk memenuhi unsur ini," kata Mimah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila terlapor terbukti menghalangi kampanye Djarot, maka ia telah melakukan tindak pidana pemilu dengan melanggar Pasal 187 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

Apabila Bawaslu bersama tim sentra gakkumdu memutuskan adanya pelanggaran pidana, Bawaslu akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Baca tentang


Video Rekomendasi

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.