Kompas.com - 18/11/2016, 08:21 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat sering mendapat penghadangan saat akan berkampanye.

Bahkan, akibat penghadangan-penghadangan dari segelintir orang tersebut, pasangan Ahok-Djarot batal berkampanye untuk menemui warga di suatu daerah. Padahal, di dalam Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Pasal 187 ayat 4 tersebut berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

Lalu, bisakah aparat kepolisian langsung memproses warga yang melakukan penghadangan tersebut?

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, sesuai Pasal 187 ayat (4), setiap orang yang melakukan menghalangi proses kampanye merupakan tindak pidana pilkada.

Menurut Titi, tiap orang yang melanggar tindak pidana pilkada harus diproses melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Nantinya, jika di dalam proses penyelidikan Bawaslu memutuskan itu merupakan suatu bentuk pelanggaran, maka polisi baru bisa melakukan penegakan hukum.

"Konstruksi hukum pilkada kita itu membuat proses penanganan pelanggaran itu melalui satu pintu. Melalui Bawaslu dulu, lalu dikaji baru diteruskan ke pihak penyelidik kepolisian dan kalau memenuhi unsur ke kejaksaan," ujar Titi kepada Kompas.com, Kamis (17/11/2016).

Titi menjelaskan, pelanggaran pidana pilkada berbeda dengan tindak pidana umum. Jika tindak pidana umum, polisi bisa langsung menindak. Namun, jika tindak pidana pilkada semua proses hukum mengenai pelanggaran dalam pilkada harus masuk melalui Bawaslu terlebih dahulu.

"Prosedur UU Pilkada tidak memberi wewenang mereka (polisi) untuk langsung menangkap orang. Kalau UU Pilkada Pasal 187 skemanya memang harus melalui Bawaslu dulu. Kalau ada orang demo kan polisi enggak boleh asal main nangkep-nangkepin orang," ucap dia. (Baca: Tim Pemenangan Ahok-Djarot Serahkan "Surat Keprihatinan" ke Bawaslu DKI)

Nursita Sari Sekelompok warga menghadang kedatangan Djarot Saiful Hidayat di Kelurahan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (16/11/2016).

Titi pun mendesak agar Bawaslu segera memproses laporan atau temuan dari Panwaslu mengenai penghadangan paslon saat berkampanye ini. Dengan begitu, lanjut Titi, kasus ini tidak semakin berlarut-larut dan paslon bisa mendapatkan hak berkampanyenya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara ke Grand Indonesia Naik KRL Commuter Line, Transjakarta, dan MRT

Cara ke Grand Indonesia Naik KRL Commuter Line, Transjakarta, dan MRT

Megapolitan
Terjatuh dari Motor Saat Kabur, Jambret yang Beraksi di Cilandak Ditangkap Warga

Terjatuh dari Motor Saat Kabur, Jambret yang Beraksi di Cilandak Ditangkap Warga

Megapolitan
Pelatihan Kerja Gratis dari Toyota di Jakarta Utara Dibuka

Pelatihan Kerja Gratis dari Toyota di Jakarta Utara Dibuka

Megapolitan
Warga Tangsel Ungkap Kondisi Anjingnya yang Terluka Saat Dititip di Pet Shop, Jari Membusuk hingga Diamputasi

Warga Tangsel Ungkap Kondisi Anjingnya yang Terluka Saat Dititip di Pet Shop, Jari Membusuk hingga Diamputasi

Megapolitan
25.000 Warganet Teken Petisi JusticeForMaxi agar Petshop di Tangsel Ditutup

25.000 Warganet Teken Petisi JusticeForMaxi agar Petshop di Tangsel Ditutup

Megapolitan
Pelatihan Kerja Gratis Berbagai Kejuruan di PPKD Jakarta Barat Dibuka

Pelatihan Kerja Gratis Berbagai Kejuruan di PPKD Jakarta Barat Dibuka

Megapolitan
Oknum Polisi di Kompleks Polri Ragunan Disebut Lepaskan Tembakan 8 Kali

Oknum Polisi di Kompleks Polri Ragunan Disebut Lepaskan Tembakan 8 Kali

Megapolitan
Anjingnya Mati Usai Dititipkan, Warga Tangsel Bikin Petisi Minta Sebuah Pet Shop Ditutup

Anjingnya Mati Usai Dititipkan, Warga Tangsel Bikin Petisi Minta Sebuah Pet Shop Ditutup

Megapolitan
Polisi Pastikan Demo Buruh di Patung Kuda Berjalan Tertib

Polisi Pastikan Demo Buruh di Patung Kuda Berjalan Tertib

Megapolitan
Polda Metro Jaya Pastikan Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sudah Diamankan

Polda Metro Jaya Pastikan Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sudah Diamankan

Megapolitan
Tiga Kios Terbakar di Kramat Jati, Diduga akibat Korsleting Listrik

Tiga Kios Terbakar di Kramat Jati, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Ada Pengalihan Rute Transjakarta akibat Demo, Berikut Rinciannya...

Ada Pengalihan Rute Transjakarta akibat Demo, Berikut Rinciannya...

Megapolitan
Demo Buruh di Patung Kuda Selesai, Massa Mulai Membubarkan Diri

Demo Buruh di Patung Kuda Selesai, Massa Mulai Membubarkan Diri

Megapolitan
Sejumlah Tuntutan Buruh yang Demo di Patung Kuda Hari Ini

Sejumlah Tuntutan Buruh yang Demo di Patung Kuda Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 21 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 93

UPDATE 21 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 93

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.