Kompas.com - 18/11/2016, 08:21 WIB
Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersilaturahmi ke rumah tokoh Betawi, Haji Saman, di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Namun, dalam kunjungan tersebut, kedatangan Djarot kembali mendapat penolakan. Rabu (9/11/2016). Kompas.com/Robertus BelarminusCalon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersilaturahmi ke rumah tokoh Betawi, Haji Saman, di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Namun, dalam kunjungan tersebut, kedatangan Djarot kembali mendapat penolakan. Rabu (9/11/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat sering mendapat penghadangan saat akan berkampanye.

Bahkan, akibat penghadangan-penghadangan dari segelintir orang tersebut, pasangan Ahok-Djarot batal berkampanye untuk menemui warga di suatu daerah. Padahal, di dalam Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Pasal 187 ayat 4 tersebut berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

Lalu, bisakah aparat kepolisian langsung memproses warga yang melakukan penghadangan tersebut?

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, sesuai Pasal 187 ayat (4), setiap orang yang melakukan menghalangi proses kampanye merupakan tindak pidana pilkada.

Menurut Titi, tiap orang yang melanggar tindak pidana pilkada harus diproses melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Nantinya, jika di dalam proses penyelidikan Bawaslu memutuskan itu merupakan suatu bentuk pelanggaran, maka polisi baru bisa melakukan penegakan hukum.

"Konstruksi hukum pilkada kita itu membuat proses penanganan pelanggaran itu melalui satu pintu. Melalui Bawaslu dulu, lalu dikaji baru diteruskan ke pihak penyelidik kepolisian dan kalau memenuhi unsur ke kejaksaan," ujar Titi kepada Kompas.com, Kamis (17/11/2016).

Titi menjelaskan, pelanggaran pidana pilkada berbeda dengan tindak pidana umum. Jika tindak pidana umum, polisi bisa langsung menindak. Namun, jika tindak pidana pilkada semua proses hukum mengenai pelanggaran dalam pilkada harus masuk melalui Bawaslu terlebih dahulu.

"Prosedur UU Pilkada tidak memberi wewenang mereka (polisi) untuk langsung menangkap orang. Kalau UU Pilkada Pasal 187 skemanya memang harus melalui Bawaslu dulu. Kalau ada orang demo kan polisi enggak boleh asal main nangkep-nangkepin orang," ucap dia. (Baca: Tim Pemenangan Ahok-Djarot Serahkan "Surat Keprihatinan" ke Bawaslu DKI)

Nursita Sari Sekelompok warga menghadang kedatangan Djarot Saiful Hidayat di Kelurahan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (16/11/2016).

Titi pun mendesak agar Bawaslu segera memproses laporan atau temuan dari Panwaslu mengenai penghadangan paslon saat berkampanye ini. Dengan begitu, lanjut Titi, kasus ini tidak semakin berlarut-larut dan paslon bisa mendapatkan hak berkampanyenya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perempuan Tewas Terlindas Truk Kontainer di Koja, Saat Kejadian Tengah Membonceng Anaknya

Perempuan Tewas Terlindas Truk Kontainer di Koja, Saat Kejadian Tengah Membonceng Anaknya

Megapolitan
Polisi Identifikasi Pelaku yang Lempar 2 Mobil dengan Batu di Kebayoran Lama

Polisi Identifikasi Pelaku yang Lempar 2 Mobil dengan Batu di Kebayoran Lama

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Berharap Kios 'Mama is My Hero' Bantu Para Ibu Tulang Punggung Keluarga

Wali Kota Jakarta Utara Berharap Kios "Mama is My Hero" Bantu Para Ibu Tulang Punggung Keluarga

Megapolitan
Kedubes Belarus Terima Teror Bom, Polisi Selidiki dan Ini Hasilnya...

Kedubes Belarus Terima Teror Bom, Polisi Selidiki dan Ini Hasilnya...

Megapolitan
Belakang Kantor Wali Kota Jakarta Timur Jadi Lokasi Pembuangan Tinja Ilegal

Belakang Kantor Wali Kota Jakarta Timur Jadi Lokasi Pembuangan Tinja Ilegal

Megapolitan
Pemprov DKI Lakukan Cara Ini sebagai Pencegahan Penyebaran Penyakit Hepatitis

Pemprov DKI Lakukan Cara Ini sebagai Pencegahan Penyebaran Penyakit Hepatitis

Megapolitan
Saksi Pembunuhan Laki-laki di Cibitung: Korban Sudah seperti Anak Saya Sendiri

Saksi Pembunuhan Laki-laki di Cibitung: Korban Sudah seperti Anak Saya Sendiri

Megapolitan
'Mama is My Hero' Bantu Ibu-ibu Tulang Punggung Keluarga di Jakarta Utara

"Mama is My Hero" Bantu Ibu-ibu Tulang Punggung Keluarga di Jakarta Utara

Megapolitan
Anies Tinggal 5 Bulan Menjabat Gubernur, Komisi D DPRD DKI Soroti PR yang Belum Rampung

Anies Tinggal 5 Bulan Menjabat Gubernur, Komisi D DPRD DKI Soroti PR yang Belum Rampung

Megapolitan
Dua Mobil di Kebayoran Lama Dilempari Batu, Polisi Sisir Lokasi dan Periksa Tiga Saksi

Dua Mobil di Kebayoran Lama Dilempari Batu, Polisi Sisir Lokasi dan Periksa Tiga Saksi

Megapolitan
Saat Neneng Umaya Nekat Bunuh si Pelakor akibat Terbakar Api Cemburu

Saat Neneng Umaya Nekat Bunuh si Pelakor akibat Terbakar Api Cemburu

Megapolitan
Meski Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Pengguna KRL Tetap Wajib Pakai Masker di Area Stasiun dan Kereta

Meski Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Pengguna KRL Tetap Wajib Pakai Masker di Area Stasiun dan Kereta

Megapolitan
Rumah Warga Sukmajaya Depok Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Rumah Warga Sukmajaya Depok Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Berselang 15 Menit 2 Mobil Dilempari Batu hingga Kacanya Pecah di Kebayoran Lama

Berselang 15 Menit 2 Mobil Dilempari Batu hingga Kacanya Pecah di Kebayoran Lama

Megapolitan
Laporkan Ormas yang Meresahkan ke Polisi, Warga: Kami Minta Ormas Ini Dipindah

Laporkan Ormas yang Meresahkan ke Polisi, Warga: Kami Minta Ormas Ini Dipindah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.