Kompas.com - 22/11/2016, 20:23 WIB
Ketua KPU DKI Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2016). Nursita SariKetua KPU DKI Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menilai penghadangan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak boleh terulang. Dia menyebut penghadangan tersebut menodai demokrasi.

"Kalau sekarang istilah lagi ramai penodaan agama, (penghadangan) ini penodaan demokrasi. Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan yang menghadang kegiatan pelaksanaan kampanye karena itu dilindungi undang-undang," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

(Baca: Polisi Tangkap Penghadang Kampanye Djarot di Kembangan Utara)

Sumarno menuturkan, masyarakat boleh saja tidak menyukai pasangan cagub-cawagub tertentu. Namun, ketidaksukaan tersebut jangan direalisasikan dengan upaya penghadangan.

"Soal Anda suka atau tidak suka, itu biasa dalam demokrasi. Nanti nyatakan di bilik suara tanggal 15 Februari. Kalau senang, coblos, kalau enggak senang, jangan dicoblos," kata dia.

Selain penghadangan dalam kampanye, Sumarno menyebut spanduk-spanduk yang bersifat provokatif juga menodai demokrasi.

"Spanduk-spanduk yang provokatif, menyerang calon tertentu atau siapa pun calon, harus dicabut, tidak boleh," ucap Sumarno.

Penghadangan kampanye terhadap pasangan cagub-cawagub beberapa kali dialami oleh pasangan nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Ada satu kasus penghadangan yang diduga sebagai tindak pidana pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Penghadangan yang dimaksud yakni dialami Djarot di Kembangan Utara, Jakarta Barat, pada 9 November 2016 lalu.

Bawaslu DKI telah melimpahkan kasus penghadangan dengan terduga pelaku berinisial NS itu ke Polda Metro Jaya. Polisi telah menetapkan NS menjadi tersangka dan menangkapnya untuk dimintai keterangan.

Sanksi penghadangan dalam kampanye diatur dalam Pasal 187 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Pasal tersebut berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

Kompas TV Inilah Sanksi Bagi Penghadang Kampanye
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022

Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022

Megapolitan
Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Duguyur Hujan Ringan hingga Sedang

Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Duguyur Hujan Ringan hingga Sedang

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Bertambah 165, Dinkes  Depok: Berasal dari 3 Klaster

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Bertambah 165, Dinkes Depok: Berasal dari 3 Klaster

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta: Terbukti Hadirnya Sumur Resapan Bikin Genangan Lebih Cepat Surut

Wagub DKI Jakarta: Terbukti Hadirnya Sumur Resapan Bikin Genangan Lebih Cepat Surut

Megapolitan
UPDATE 22 Januari: Bertambah 122 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, Kini Totalnya 30.330

UPDATE 22 Januari: Bertambah 122 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, Kini Totalnya 30.330

Megapolitan
Wagub DKI Janji Bakal Berjuang Hadapi Lonjakan Kasus Omicron di Ibu Kota

Wagub DKI Janji Bakal Berjuang Hadapi Lonjakan Kasus Omicron di Ibu Kota

Megapolitan
Detik-detik Penumpang Ojol Tewas dalam Kecelakaan di Kebon Jeruk, Motor Serempet Truk Tangki

Detik-detik Penumpang Ojol Tewas dalam Kecelakaan di Kebon Jeruk, Motor Serempet Truk Tangki

Megapolitan
UPDATE 22 Januari: Ada 1.313 Kasus Omicron di Jakarta

UPDATE 22 Januari: Ada 1.313 Kasus Omicron di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 22 Januari: Bertambah 201 Kasus Baru Covid-19, Totalnya Kini 32.089

UPDATE 22 Januari: Bertambah 201 Kasus Baru Covid-19, Totalnya Kini 32.089

Megapolitan
Kecelakaan Ojol dengan Truk Tangki di Kebon Jeruk, Saksi: Helm Utuh, Korban Tewas

Kecelakaan Ojol dengan Truk Tangki di Kebon Jeruk, Saksi: Helm Utuh, Korban Tewas

Megapolitan
Laka Lantas Libatkan Motor dan Truk Tangki di Kebon Jeruk, Seorang Penumpang Ojol Tewas

Laka Lantas Libatkan Motor dan Truk Tangki di Kebon Jeruk, Seorang Penumpang Ojol Tewas

Megapolitan
2 Pemuda Penabrak Tim Patroli Presisi Polda Metro Jaya di Tanjung Priok Kedapatan Bawa Sabu

2 Pemuda Penabrak Tim Patroli Presisi Polda Metro Jaya di Tanjung Priok Kedapatan Bawa Sabu

Megapolitan
Beratnya Jadi Pejalan Kaki di Jakarta, Kota yang Tidak Dirancang untuk Manusia

Beratnya Jadi Pejalan Kaki di Jakarta, Kota yang Tidak Dirancang untuk Manusia

Megapolitan
Pertahakan Motor dari Rampasan Begal, Seorang Remaja di Tapos Dibacok

Pertahakan Motor dari Rampasan Begal, Seorang Remaja di Tapos Dibacok

Megapolitan
Banjir di Tegal Alur Surut, Tinggal Permukiman di Bantaran Kali Semongol Masih Tergenang

Banjir di Tegal Alur Surut, Tinggal Permukiman di Bantaran Kali Semongol Masih Tergenang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.