Kompas.com - 22/11/2016, 20:23 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menilai penghadangan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak boleh terulang. Dia menyebut penghadangan tersebut menodai demokrasi.

"Kalau sekarang istilah lagi ramai penodaan agama, (penghadangan) ini penodaan demokrasi. Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan yang menghadang kegiatan pelaksanaan kampanye karena itu dilindungi undang-undang," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

(Baca: Polisi Tangkap Penghadang Kampanye Djarot di Kembangan Utara)

Sumarno menuturkan, masyarakat boleh saja tidak menyukai pasangan cagub-cawagub tertentu. Namun, ketidaksukaan tersebut jangan direalisasikan dengan upaya penghadangan.

"Soal Anda suka atau tidak suka, itu biasa dalam demokrasi. Nanti nyatakan di bilik suara tanggal 15 Februari. Kalau senang, coblos, kalau enggak senang, jangan dicoblos," kata dia.

Selain penghadangan dalam kampanye, Sumarno menyebut spanduk-spanduk yang bersifat provokatif juga menodai demokrasi.

"Spanduk-spanduk yang provokatif, menyerang calon tertentu atau siapa pun calon, harus dicabut, tidak boleh," ucap Sumarno.

Penghadangan kampanye terhadap pasangan cagub-cawagub beberapa kali dialami oleh pasangan nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Ada satu kasus penghadangan yang diduga sebagai tindak pidana pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Penghadangan yang dimaksud yakni dialami Djarot di Kembangan Utara, Jakarta Barat, pada 9 November 2016 lalu.

Bawaslu DKI telah melimpahkan kasus penghadangan dengan terduga pelaku berinisial NS itu ke Polda Metro Jaya. Polisi telah menetapkan NS menjadi tersangka dan menangkapnya untuk dimintai keterangan.

Sanksi penghadangan dalam kampanye diatur dalam Pasal 187 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Pasal tersebut berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

Kompas TV Inilah Sanksi Bagi Penghadang Kampanye
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Megapolitan
Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Gerebek 58 Pinjol Ilegal, Polda Metro Jaya: Masyarakat Jangan Mendaftar dan Jadi Pegawainya

Gerebek 58 Pinjol Ilegal, Polda Metro Jaya: Masyarakat Jangan Mendaftar dan Jadi Pegawainya

Megapolitan
KAI Commuter Batalkan 70 Perjalanan Mulai Jumat Malam, Penumpang Diminta Sesuaikan Jadwal Keberangkatan

KAI Commuter Batalkan 70 Perjalanan Mulai Jumat Malam, Penumpang Diminta Sesuaikan Jadwal Keberangkatan

Megapolitan
Warga Depok Keluhkan Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar Tak Diangkut

Warga Depok Keluhkan Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar Tak Diangkut

Megapolitan
Daftar 20 SMA Terbaik di Jakarta Berdasarkan Nilai UTBK 2021

Daftar 20 SMA Terbaik di Jakarta Berdasarkan Nilai UTBK 2021

Megapolitan
Skill Mesut Ozil Gocek Para Fans yang Berkerumun di Masjid Istiqlal...

Skill Mesut Ozil Gocek Para Fans yang Berkerumun di Masjid Istiqlal...

Megapolitan
Begal Beraksi di Kemayoran, Korban Dibacok dan Kehilangan Sepeda Motor

Begal Beraksi di Kemayoran, Korban Dibacok dan Kehilangan Sepeda Motor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.