Kompas.com - 24/11/2016, 06:04 WIB
Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (17/11/2016). Nursita SariKetua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (17/11/2016).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti membantah pihaknya tidak bekerja profesional sepanjang masa kampanye Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu dia ungkapkan untuk menanggapi pernyataan peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Syamsuddin Haris yang menilai Bawaslu DKI tidak merespons cepat peristiwa penghadangan kampanye beberapa waktu lalu.

"Kami sudah bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan kami sebagai pengawas pemilu," kata Mimah, kepada Kompas.com, Rabu (23/11/2016) malam.

(Baca: Bawaslu DKI Dinilai Tak Profesional Tangani Penghadangan Kampanye)

Menurut Mimah, jajarannya di lapangan telah menerima temuan dugaan tindak pidana pemilu berupa penghadangan kampanye.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mengalami penghadangan kampanye adalah pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Mimah menjelaskan, pihaknya juga sudah berupaya untuk memanggil saksi-saksi terkait peristiwa tersebut, namun saksi yang dimaksud tidak kunjung hadir.

Di satu sisi, petugas pengawas pemilu disebut tidak punya wewenang untuk menyelidiki temuan dari pengawasan di lapangan.

"Jika memang terbukti ada yang melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, maka Bawaslu akan merekomendasikan kepada polisi," tutur Mimah.

(Baca: "Penghadangan Kampanye Sungguh Memalukan")

Disebut tergolong unsur tindak pidana pemilu dan dapat diproses oleh polisi jika alat bukti, keterangan pelapor, terlapor, dan saksi-saksi dianggap memenuhi unsur.

Dari sejumlah peristiwa penghadangan kampanye, menurut Mimah, belum semua memenuhi unsur yang dimaksud.

"Kalau yang kami gunakan, syarat formil dan materilnya belum terpenuhi," ujar Mimah.

Sebelumnya, Haris mengungkapkan, Bawaslu DKI Jakarta tidak profesional karena kasus penghadangan kampanye Basuki-Djarot baru diproses setelah ada laporan dari tim kampanye pasangan calon.

Menurut dia, sikap Bawaslu yang seperti itu justru membuat penghadangan kampanye serupa terus terjadi di lokasi lain.

Bawaslu juga dianggap gagal memberi pemahaman serta efek jera bagi masyarakat bahwa penghadangan kampanye merupakan bentuk tindak pidana.

"Padahal kita semua bisa melihat secara live bahwa ada gangguan, penghadangan, dan dalam Undang-Undang Pilkada dinyatakan pihak yang mengganggu kampanye bisa dikenakan hukuman pidana," ucap Haris.

Terkait penghadangan kampanye, polisi telah menetapkan NS sebagai tersangka. NS terancam hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 6 juta.

Kompas TV Djarot: Upaya Penghadangan Kampanye Terstruktur
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

Megapolitan
Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Megapolitan
DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Megapolitan
Upaya Pemprov DKI Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Jakarta

Upaya Pemprov DKI Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Jakarta

Megapolitan
Bocah Laki-laki Hilang Terbawa Arus Saat Berenang di Kali Perumahan Antilop Pondok Gede Bekasi

Bocah Laki-laki Hilang Terbawa Arus Saat Berenang di Kali Perumahan Antilop Pondok Gede Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tunggu SE Kemendagri Sebelum Buat Aturan Penggunaan Masker

Wali Kota Tangerang Tunggu SE Kemendagri Sebelum Buat Aturan Penggunaan Masker

Megapolitan
Sudah Berdamai, Sekuriti yang Dianiaya Pacar Nindy Ayunda Cabut Laporan di Polsek Mampang

Sudah Berdamai, Sekuriti yang Dianiaya Pacar Nindy Ayunda Cabut Laporan di Polsek Mampang

Megapolitan
Permohonan Pembangunan JPO Cilenggang Disetujui, Desain Sedang Diproses

Permohonan Pembangunan JPO Cilenggang Disetujui, Desain Sedang Diproses

Megapolitan
Aktris Wanda Hamidah Dilaporkan Mantan Suaminya ke Polres Metro Depok...

Aktris Wanda Hamidah Dilaporkan Mantan Suaminya ke Polres Metro Depok...

Megapolitan
TPS Ilegal di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Ditutup, Diduga Sebabkan Gagal Panen

TPS Ilegal di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Ditutup, Diduga Sebabkan Gagal Panen

Megapolitan
Sambut Baik Pelonggaran Aturan Pakai Masker, Wali Kota Tangerang Minta Warga Bijak

Sambut Baik Pelonggaran Aturan Pakai Masker, Wali Kota Tangerang Minta Warga Bijak

Megapolitan
Pembagian Sembako di Bogor Berlangsung Ricuh Setelah Ditinggal Jokowi

Pembagian Sembako di Bogor Berlangsung Ricuh Setelah Ditinggal Jokowi

Megapolitan
2 Kurir Narkoba Diringkus Polisi Saat Lebaran, Selundupkan 21 Kg Ganja dari Sumatera

2 Kurir Narkoba Diringkus Polisi Saat Lebaran, Selundupkan 21 Kg Ganja dari Sumatera

Megapolitan
Penyakit Mulut dan Kuku Tak Menular ke Manusia, Ini Penjelasan Lengkap DKPKP DKI Jakarta

Penyakit Mulut dan Kuku Tak Menular ke Manusia, Ini Penjelasan Lengkap DKPKP DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.